Jakarta – Fusilatnews – Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo Diminta mencopot polisi yang terlibat dalam dugaan intimidasi band Sukatani.
Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, pun berharap agar Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut Hari Wibowo diperiksa dalam perkara ini.
“Tentu Kapolri harus melakukan pemeriksaan terhadap Kapolda Jawa Tengah Irjen Ribut terkait kasus grup musik Sukatani,” ujar Bambang kepada wartawan, Senin (24/2/2025).
Bambang mengatakan, jika terbukti ada campur tangan dari pejabat kepolisian karena memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk mengejar grup musik Sukatani hingga ke Banyuwangi, Kapolri harus berani bertindak tegas.
“Tentunya harus dilakukan penyelidikan. Atas perintah siapa personel Direktorat Siber Polda Jateng melakukan intervensi sampai mengejar ke Banyuwangi,” ujarnya
Tentunya mereka tak bertindak tanpa ada perintah atasan,” lanjut Bambang.
Grup musik Sukatani menjadi perbincangan karena lirik lagunya yang berjudul “Bayar Bayar Bayar” dianggap menyinggung Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Diduga, grup musik Sukatani ini diintimidasi oleh jajaran Polda Jawa Tengah yang dikepalai Irjen Ribut hingga memburunya ke daerah Banyuwangi, Jawa Timur.
Begitu mendapat banyak kecaman karena diduga mengintimidasi grup musik Sukatani, akhirnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil panggung.
Listyo mengatakan, Polri tidak antikritik. Listyo pernah menyampaikan bahwa siapa pun masyarakat yang mengkritik polisi paling pedas itu adalah sahabat Kapolri.
Kini, Kapolri pun menawarkan grup musik Sukatani sebagai Duta Polri jika berkenan.
Bambang menegaskan bahwa Kapolri harus konsisten menjalankan aturan yang telah dibuatnya sendiri, yakni Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat) di lingkungan Polri.
“Sesuai Perkap 2/2022 tentang Waskat, atasannya harus diperiksa dan diberi sanksi,” tegas Bambang.
Menurut dia, pemeriksaan terhadap Kapolda Jawa Tengah sebagai atasan dari Direktorat Siber Polda Jawa Tengah itu untuk memberikan pemahaman bahwa polisi harus melindungi masyarakat.
“Selain sebagai pertanggungjawaban pada perilaku anggotanya, sekaligus warning bahwa tujuan pembentukan Direktorat Siber bukan sebagai alat untuk mengintimidasi masyarakat, tetapi untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber,” jelas dia.
Maka dari itu, Bambang mengatakan, Kapolri melalui Divisi Propam Polri harus melakukan penyelidikan secara tuntas kasus dugaan intimidasi terhadap grup musik Sukatani ini.
Dia bilang, hal itu tidak mudah karena dibutuhkan mentalitas yang kuat untuk mengakui kesalahan.
Makanya, Propam harus melakukan penyelidikan secara tuntas, bukan normatif prosedural saja yang malah juga bisa memicu asumsi melakukannya pencitraan tanpa menyentuh substansi sebenarnya,” tegas dia.
