Pramono menegaskan bahwa usulan ini bukan untuk pemerintahan Jokowi, saat ini, tetapi untuk pemerintahan baru ke depan.
Jakarta – Fusilatnews – Karena adanya pos -pos pengeluaran terkait didasari rencana pemerintahan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Sekretaris Kabinet (Setkab) Pramono Anung mengajukan permohonan penambahan anggaran sebesar Rp 164,31 miliar untuk tahun 2025.
Usulan ini diajukan Pramono dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024.
Pramono menegaskan bahwa usulan ini bukan untuk pemerintahan Jokowi, saat ini, tetapi untuk pemerintahan baru ke depan.
“Tidak mungkin untuk tidak ditambah (anggaran), karena tentunya ada yang di IKN, ada juga yang nanti ada di Jakarta sehingga pasti ada penambahan anggaran,” ujarnya kemarin seperti dikutip dari Antara.
Pramono dalam pemaparannya menegaskan tambahan anggaran itu akan digunakan untuk sejumlah kebutuhan. Pertama, kebutuhan anggaran operasional, sarana dan prasarana Sekretariat Kabinet di IKN, pengadaan kendaraan operasional berbasis baterai dan alat pengolahan data.
“Karena nanti kalau di IKN, semuanya adalah mobil elektrik dan seterusnya. Jadi, kita memang green energy,” ucap Pramono.
Selain itu, tambahan anggaran ditujukan untuk membiayai kebutuhan belanja pegawai untuk rekrutmen yang akan dilakukan pada tahun 2024 untuk kebutuhan tahun 2025, serta kebutuhan anggaran pendidikan dan pelatihan.
“Dan yang terakhir adalah kebutuhan anggaran pengiriman pejabat fungsional penerjemah ke event internasional karena itu menjadi tugas baru yang ada di Sekretariat Kabinet,” kata Pramono.
Pramono juga mengusulkan pergeseran anggaran antarprogram Sekretariat Kabinet tahun anggaran 2025 sebesar Rp 11,46 miliar.
Tambahan anggaran itu untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran pengadaan barang pendukung pusat data, pembangunan dan pengembangan sistem informasi, serta pengadaan sarana dan prasarana yang disebabkan mulai tahun ini sebagian aparatur sipil negara (ASN) pindah ke IKN.
Anggaran dari program penyelenggaraan layanan kepada presiden-wakil presiden itu, kata Pramono, dipindahkan ke program dukungan manajemen karena rapat-rapat dan juga karena nanti pasti sebagian juga ada di IKN.
“Dengan demikian, perlu ada tambahan anggaran yang kurang lebih pergeseran itu terjadi dari pagu indikatif yang ada adalah Rp11,46 miliar,” tuturnya.
Pramono di awal rapat membeberkan pagu indikatif Sekretariat Kabinet yang ada saat ini untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp 428,94 miliar.
