Fusilatnews – Setiap tahun, lembaga internasional merilis World Press Freedom Index—sebuah tolok ukur independen yang mengukur sejauh mana negara-negara menghormati kebebasan pers. Indeks ini mencakup aspek politik, hukum, ekonomi, kondisi sosial budaya, serta keamanan jurnalis.
Hasil terbaru menunjukkan bahwa di Asia terdapat 10 negara dengan skor kebebasan pers tertinggi, yaitu:
- Taiwan (Skor: 77,04)
- Armenia (73,96)
- Timor Leste (71,79)
- Korea Selatan (64,06)
- Jepang (63,14)
- Qatar (58,25)
- Thailand (56,72)
- Malaysia (56,09)
- Nepal (55,20)
- Brunei (53,47)
Namun, Indonesia tidak muncul dalam daftar ini. Lebih menyedihkan lagi, Indonesia justru berada di peringkat 127 dari 180 negara dengan skor hanya 44,13.
Mengapa ini memalukan?
1. Negara tetangga lebih maju dalam kebebasan pers
Bayangkan, Timor Leste yang dulu dianggap negara kecil dengan sejarah panjang sebagai daerah jajahan justru menempati posisi ketiga di Asia. Fakta ini menampar harga diri Indonesia sebagai bangsa besar yang konstitusinya jelas-jelas menjamin kebebasan berekspresi.
2. Konstitusi vs realitas
Di atas kertas, Indonesia menjunjung kebebasan pers. Ada undang-undang yang melindungi wartawan dari sensor dan intervensi. Namun dalam praktiknya, berbagai regulasi justru dijadikan alat untuk membungkam suara kritis. Salah satunya adalah UU ITE yang sering dipakai untuk menyeret orang ke meja hijau hanya karena mengungkapkan pendapat.
3. Tekanan dan intimidasi terhadap wartawan
Kenyataan di lapangan jauh lebih keras. Wartawan menghadapi ancaman fisik, tekanan psikologis, hingga kriminalisasi hukum. Bahkan, masih ada kasus-kasus di mana jurnalis diserang hanya karena menyingkap praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Situasi ini menimbulkan efek jera: wartawan memilih diam daripada berisiko kehilangan keselamatan dirinya maupun keluarganya.
4. Peringkat yang terus merosot
Turunnya posisi Indonesia di indeks kebebasan pers internasional bukan sekadar statistik. Itu adalah alarm keras yang menunjukkan kepada dunia bahwa demokrasi kita rapuh, dengan media yang terbelenggu, dan jurnalis yang tidak terlindungi.
Apa arti semua ini?
- Publik kehilangan hak informasi
Ketika media takut bersuara, masyarakat kehilangan akses pada kebenaran, terutama tentang penyalahgunaan kekuasaan dan skandal publik. - Akuntabilitas pemerintah melemah
Pers yang lemah berarti tidak ada pengawas independen. Kekuasaan menjadi semakin sulit dikritik dan rawan disalahgunakan. - Citra bangsa tercoreng
Indonesia sering menyebut diri sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, tetapi kenyataannya, dalam hal kebebasan pers, kita kalah dari negara kecil dan bahkan dari kerajaan konservatif di kawasan.
Penutup: Apakah kita sudah kalah sejak lama?
Fakta bahwa Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga dalam hal kebebasan pers adalah tamparan yang menyakitkan. Ini menunjukkan bahwa demokrasi kita berjalan pincang: konstitusi menjanjikan kebebasan, tapi praktiknya penuh pembungkaman.
Jika kondisi ini tidak berubah, kita hanya akan terus menambah daftar panjang wartawan yang dibungkam, media yang dilemahkan, dan publik yang kehilangan hak untuk tahu. Indonesia bisa saja bangga dengan pencapaian infrastruktur atau pertumbuhan ekonomi, tetapi tanpa kebebasan pers, semua itu tidak lebih dari wajah cantik yang menutupi luka bernanah.
