Fusilatnews – Aceh bukanlah sekadar provinsi dengan label otonomi. Sejak Perjanjian Helsinki 2005, Aceh menjelma menjadi entitas politik yang memiliki struktur berbeda dari provinsi lain di Indonesia. Mereka punya partai lokal sendiri, hukum syariah yang berlaku penuh, hingga simbol kenegaraan seperti Wali Nanggroe. Realitas ini mempertegas satu hal: Aceh adalah “negara dalam negara” yang bertahan dalam bingkai NKRI atas dasar kontrak damai, bukan karena tunduk sepenuhnya pada Jakarta.
Kini, Aceh dipimpin oleh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu resmi dilantik sebagai Gubernur Aceh periode 2025–2030. Kemenangan Mualem dalam Pilkada Aceh adalah bukti sahih bahwa rakyat Aceh mempercayai figur yang lahir dari sejarah perjuangannya sendiri, bukan figur impor yang dikirim pusat.
Dari Perlawanan ke Legitimasi Politik
Mualem bukan sosok biasa. Ia pernah memimpin sayap militer GAM setelah gugurnya Abdullah Syafi’i, lalu membawa pasukan ke meja perundingan damai di Helsinki. Pasca-perdamaian, ia mendirikan Komite Peralihan Aceh (KPA) dan ikut melahirkan Partai Aceh sebagai kendaraan politik lokal. Kini, legitimasi itu menemukan bentuk paling formal: kursi gubernur.
Dengan posisi ini, Mualem bukan sekadar kepala daerah. Ia adalah simbol bahwa aspirasi Aceh bisa dikukuhkan melalui mekanisme demokrasi tanpa harus mengangkat senjata. Ia mengubah sejarah perlawanan menjadi legitimasi politik yang sah dan diakui negara.
Menolak Klaim Wilayah, Menjaga Marwah Aceh
Salah satu ujian pertama kepemimpinan Mualem adalah soal sengketa empat pulau di perbatasan Aceh–Sumut: Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Kecil. Dengan tegas, ia menolak klaim bahwa pulau-pulau tersebut masuk ke wilayah Sumatera Utara. Bagi Mualem, itu bukan sekadar soal batas administratif, melainkan marwah Aceh dan hak sejarah rakyatnya.
Langkah ini mempertegas posisi Aceh: tidak akan tunduk pada intervensi luar yang merugikan, sekalipun datang dari provinsi tetangga atau pemerintah pusat.
Beban untuk NKRI, Bukan untuk Aceh
Ironisnya, justru NKRI yang sering merasa terbebani oleh Aceh, padahal realitasnya terbalik. Aceh sudah mampu mengurus dirinya sendiri, dengan hukum, partai, dan pemimpin yang lahir dari rahim perjuangan lokal. Yang dibutuhkan Aceh hanyalah penghormatan terhadap kontrak damai dan keistimewaan yang sudah disepakati.
Karena itu, setiap intervensi dari luar—termasuk langkah-langkah politik figur seperti Bobby Nasution—hanya akan memantik luka lama. Bukan Aceh yang akan kalah, melainkan keutuhan NKRI yang dipertaruhkan.
Profil Singkat dan Jejak Politik Muzakir Manaf
Nama lengkap: Muzakir Manaf, lahir 3 April 1964 di Mane Kawan, Seunuddon, Aceh Utara.
Ia adalah mantan kombatan GAM, pernah menjabat sebagai Panglima Komando Pusat pasca wafatnya Abdullah Syafi’i.
Setelah perdamaian, ia beralih ke jalur politik. Dia adalah salah satu pendiri Partai Aceh dan menjadi salah satu pemimpin utamanya.
Pada Pemilu Daerah Aceh 2024, Muzakir Manaf terpilih sebagai Gubernur Aceh untuk periode 2025–2030 bersama wakilnya Fadhlullah.
Pelantikan resmi dilakukan pada 12 Februari 2025 melalui sidang paripurna istimewa DPRA.
Implikasi Kepemimpinan Muzakir Manaf terhadap Narasi Aceh
Kehadiran Muzakir Manaf sebagai gubernur memiliki beban simbolis dan politis yang sangat kuat dalam konteks Aceh. Beberapa poin yang bisa disorot:
1. Legitimasi Aspirasi Lokal
Mualem bukan figur impor dari Jakarta. Ia tumbuh dari akar konflik Aceh dan memiliki integritas historis terhadap perjuangan rakyatnya. Kepemimpinannya mempertegas bahwa aspirasi Aceh tetap dimainkan oleh orang Aceh sendiri.
2. Penguatan Otonomi dan Implementasi Hukum Aceh
Dengan latar belakangnya, Mualem berada dalam posisi unik untuk mendorong pelaksanaan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan kebijakan lokal (qanun, syariah, pengelolaan sumber daya) agar lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat Aceh.
3. Simbol Konflik Lama dan Perdamaian
Ia adalah jembatan antara masa konflik dan masa damai. Kepemimpinannya menjadi ujian apakah perdamaian yang dibangun sejak MoU Helsinki (2005) benar-benar kuat dan berkesinambungan.
4. Konflik Teritorial dan Energi
Salah satu isu besar di masa kepemimpinannya adalah sengketa empat pulau di perbatasan Aceh–Sumut (Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar dan Kecil). Mualem menolak keras klaim Sumut atas pulau-pulau itu, menyebut ada motif energi dan gas yang melatarbelakanginya. Ia juga terlibat dalam koordinasi dengan pemerintah pusat terkait status administratif pulau-pulau tersebut.
Penutup
Aceh telah memilih jalannya sendiri. Kini, ia dipimpin oleh sosok yang lahir dari sejarah panjang perjuangan: Muzakir Manaf, Mualem. Kehadirannya mempertegas realitas bahwa Aceh adalah entitas politik yang setara, yang hidup dalam bingkai republik atas dasar kesepakatan.
Maka, pertanyaan paling tajam pun layak diajukan kepada siapa saja yang mencoba mengganggu stabilitas Aceh:
Siapa kamu, berani mengusik Aceh yang sudah memilih jalannya sendiri?
