Bandung – Fusilatnews – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggulirkan kebijakan baru yang bakal memicu kontroversi di kalangan pendidik: pendidikan disiplin ala militer untuk siswa SMA yang dianggap “nakal”.
Program ini akan diterapkan secara bertahap mulai 2 Mei 2025, dimulai dari daerah-daerah yang dinilai rawan terhadap perilaku menyimpang remaja. Fokus utamanya adalah membina siswa yang terlibat kenakalan berat, mulai dari tawuran, keanggotaan geng motor, hingga perilaku menyimpang sosial lainnya.
“Pelaksanaannya tidak harus serentak di 27 kabupaten/kota. Kita mulai dari daerah yang siap dan dinilai rawan, lalu bertahap,” kata Dedi dalam keterangan persnya, Sabtu, 26 April 2025.
Dilatih ala Militer, Bukan untuk Perang
Program ini bukan pelatihan militer dalam arti sempit, melainkan pendidikan karakter berbasis disiplin ketat. Dedi menegaskan, tujuannya adalah membangun kebiasaan hidup sehat, menumbuhkan minat dan bakat, serta memperkenalkan kegiatan kesenian dan olahraga dalam suasana penuh keteraturan.
“Ini bukan untuk mempersiapkan mereka perang. Ini adalah pendekatan pendidikan karakter, dengan sentuhan tegas tapi penuh kasih,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan TNI. Sekitar 30 hingga 40 barak disiapkan sebagai tempat pembinaan. Para siswa akan tetap tercatat sebagai pelajar aktif dan mengikuti kegiatan belajar formal di lokasi barak.
Sasaran: Siswa ‘Bandel’ dan Tak Terbina
Program ini tak berlaku untuk seluruh siswa. Hanya siswa dengan kategori tertentu yang akan dikirim ke barak pendidikan ini. Kriteria mereka adalah:
Sudah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin berat di sekolah
Terlibat pergaulan bebas atau penggunaan zat adiktif
Pelaku kekerasan, kriminalitas, atau tawuran
Anggota geng motor
Anak-anak yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh orangtua
Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, menekankan bahwa proses pemilihan siswa akan dilakukan berdasarkan persetujuan sekolah dan orangtua.
“Prioritas pada siswa yang terlibat tawuran, geng motor, dan yang orangtuanya sudah tidak mampu lagi mendidik secara etika dan perilaku,” kata Wahyu, Senin, 28 April 2025.
Pro dan Kontra: Disiplin Tak Selalu Butuh Tentara
Sejumlah pengamat menyambut baik niat Gubernur Dedi, namun mereka juga mengingatkan agar pendekatan ini tidak menjadi solusi tunggal. Pengamat pendidikan Darmaningtyas mengingatkan bahwa pendidikan karakter semestinya tidak selalu identik dengan pola militeristik.
“Kalau pendidikan karakternya jalan, kenakalan bisa ditangani tanpa perlu pendidikan militer. Sekolah calon pastor atau beberapa sekolah swasta sudah membuktikan bisa mencetak siswa disiplin tanpa tentara,” ujarnya.
Alih-alih hanya menggunakan pendekatan militer, Darmaningtyas menyarankan agar sekolah melibatkan seniman, budayawan, dan sastrawan dalam membentuk karakter siswa. “Mereka bisa menumbuhkan sikap kritis dan kreatif yang justru lebih dibutuhkan anak muda hari ini,” tambahnya.
DPR Ingatkan Soal Hak Pendidikan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menilai program ini perlu dikaji lebih mendalam agar tidak melanggar hak siswa atas pendidikan formal.
“Pendidikan karakter memang penting, tapi jangan sampai siswa kehilangan hak atas pendidikan nasional yang utuh. Apalagi, program bela negara sudah masuk kurikulum melalui PKN,” kata politisi PKB itu.
Ada Dukungan dari Sekolah, Tapi…
Kepala SMAN 1 Bandung, Tuti Kurniawati, mendukung kebijakan ini dan bahkan mengusulkan agar diterapkan juga bagi siswa kelas X sebagai program tahunan wajib.
“Kami mendukung penuh. Namun tiap sekolah harus diberi keleluasaan untuk mengemas program ini sesuai dengan kondisi masing-masing,” ujarnya.
Namun berbeda dengan Tuti, Pengamat Kebijakan Pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia, Prof. Cecep Darmawan, mengingatkan agar program ini tidak bersifat one size fits all. Ia menggarisbawahi pentingnya memahami latar belakang psikologis dan sosial setiap anak.
“Kalau hanya enam bulan di barak, lalu kembali ke lingkungan lama tanpa pendampingan, apa yang dijamin bisa berubah? Harus ada pendekatan jangka panjang dan bukan hanya sekadar pelatihan disiplin,” ucap Cecep.
Masalah Serius di Tengah Kenakalan Akut
Dedi Mulyadi menilai kenakalan remaja di Jawa Barat sudah masuk fase akut. Ia menyebut bahwa kasus remaja yang terlibat kriminal, termasuk penganiayaan hingga pembunuhan, meningkat dalam beberapa tahun terakhir.
“Problem kenakalannya sudah akut. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus hadir sebelum mereka tenggelam lebih dalam dalam dunia kelam,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa program ini juga bertujuan menjauhkan remaja dari narkoba, judi daring, rokok, dan kecanduan gawai.
“Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk melahirkan generasi Jawa Barat yang kokoh, kuat, dan hebat,” tegasnya.
