Seperti halilintar yang membelah langit politik, prediksi Rocky Gerung bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet pada Juni ini, terdengar bukan sebagai spekulasi kosong. Dalam gaya retoris khasnya, Rocky menyebut manuver ini sebagai bentuk “perlawanan terhadap sisa-sisa kebijakan feodal Jokowi.” Reshuffle bukan semata bongkar pasang pejabat, melainkan langkah strategis demi memulihkan akal sehat republik yang dibiarkan compang-camping oleh transaksionalisme kekuasaan.
Siapa yang Akan Diganti?
Dari ucapan-ucapan Rocky yang berserak di berbagai forum publik, dapat ditarik benang merah bahwa sejumlah nama kemungkinan besar akan disingkirkan. Menteri BUMN Erick Thohir disebut-sebut menjadi target utama. Kinerja bisnisnya mungkin mengilap di atas kertas, namun terlalu banyak konflik kepentingan yang menyelimuti, terutama kedekatannya dengan lingkaran bisnis dan politik warisan Jokowi.
Begitu pula Luhut Binsar Pandjaitan, yang selama hampir satu dekade menjelma menjadi ‘perdana menteri bayangan’. Di era Prabowo, kehadiran Luhut bisa menjadi beban politik, simbol dari masa lalu yang ingin dilupakan. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pun tak luput dari sorotan, karena dinilai lebih sibuk memoles citra partai dibanding memperbaiki fondasi ekonomi rakyat.
Meski posisi Menteri Pertahanan telah resmi diisi oleh Letnan Jenderal (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin sejak Oktober 2024—sinyal bahwa Prabowo ingin menjaga kesinambungan militerisme dalam tubuh sipil—reshuffle kali ini lebih menyasar kementerian sipil yang selama ini jadi simbol dominasi Jokowi.
Apa Urgensinya?
Rocky Gerung membaca reshuffle ini sebagai upaya Prabowo membebaskan diri dari “belenggu hutang budi politik.” Pasca pilpres yang sarat kontroversi dan polemik etis soal dinasti politik, Prabowo tampak ingin menegaskan bahwa pemerintahannya bukan perpanjangan tangan Jokowi, melainkan babak baru dengan arah baru. Maka reshuffle menjadi simbol pemisahan sejarah—langkah penting untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa Prabowo bisa berdiri di atas kakinya sendiri.
Terlebih, beberapa kementerian kunci gagal memberikan efek riil terhadap kehidupan publik. Program hilirisasi, pengendalian harga bahan pokok, serta stabilitas fiskal berjalan dalam autopilot. Prabowo, sebagai presiden baru, tak bisa hanya menumpang di gerbong usang. Ia harus mengganti masinisnya.
Objektif yang Ingin Dipulihkan
Reshuffle ini, dalam tafsir Rocky, adalah upaya memulihkan rasionalitas kebijakan publik. Terlalu lama kementerian dijalankan oleh loyalis dan bukan teknokrat. Maka tujuan utama Prabowo adalah memulihkan kapasitas negara: membangun kembali birokrasi yang bisa berpikir, bukan hanya mengeksekusi titah politik.
Dengan memasukkan sosok-sosok profesional ke dalam kabinet, Prabowo ingin mengembalikan prinsip meritokrasi. Dalam konteks ini, sosok Sjafrie Sjamsoeddin di Kementerian Pertahanan menjadi contoh awal: militer tulen, loyal tanpa menjadi penjilat, dan paham geopolitik.
Efek Politik yang Akan Lahir
Secara politik, reshuffle berpotensi menciptakan polarisasi baru. Terutama jika Prabowo mencopot figur-figur yang masih dilindungi oleh relasi istana lama. Tarik ulur antara kelompok Jokowi dan Prabowo bisa menjadi lebih keras. Namun reshuffle juga bisa menjadi batu loncatan untuk konsolidasi kekuasaan baru. Jika berhasil membawa tokoh-tokoh non-partisan dan berintegritas ke dalam kabinet, Prabowo dapat menggeser episentrum kekuasaan ke porosnya sendiri.
Di titik ini, reshuffle akan menjadi titik balik: apakah Prabowo akan dikenang sebagai presiden transisi yang sekadar meneruskan, atau pemimpin reformasi yang menyusun fondasi baru?
Bagi Rocky Gerung, reshuffle kabinet bukan soal siapa yang diangkat atau dicopot. Ini soal arah. Arah berpikir, arah memimpin, dan arah sejarah. Bila benar reshuffle terjadi Juni ini, maka pertaruhannya bukan hanya politik jangka pendek, melainkan kredibilitas moral seorang Prabowo Subianto yang ingin dikenang bukan sebagai penerus, tapi pelurus.
