Ia mendorong mereka ke arena politik yang bukan kelasnya — akhirnya “que exindite sine labore, decendit sine honore”
“Yang muncul tanpa jerih payah, akan jatuh tanpa kehormatan.”
Sejarah kekuasaan di republik ini tak pernah benar-benar steril dari kepentingan keluarga. Tapi dalam pemerintahan Joko Widodo, nepotisme mencapai bentuknya yang paling vulgar: bukan saja ia menyelundupkan kepentingan keluarga ke dalam jantung kekuasaan, ia juga menyeret anak dan menantunya ke arena politik yang bukan kelas mereka. Ini bukan kebanggaan seorang ayah, melainkan jebakan yang perlahan menghancurkan martabat keluarga dan mencederai rasa keadilan publik.
Kaesang Pangarep, sang bungsu, melompat dari dunia kreatif ke pucuk pimpinan partai hanya dalam hitungan hari. Bukan karena gagasan, bukan pula karena sejarah perjuangan ideologis, melainkan semata karena nama belakang. Di sudut lain panggung, Gibran Rakabuming Raka mendaki terlalu cepat—dari wali kota pemula yang belum menyelesaikan masa jabatan, langsung ke panggung nasional sebagai calon wakil presiden. Keduanya melangkah tanpa proses, tanpa peluh, tanpa uji sejarah.
Semua itu terjadi bukan kebetulan, melainkan buah dari rekayasa politik dan hukum. Tak bisa dilupakan bagaimana Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia calon pemimpin nasional hanya demi membuka jalan bagi Gibran. Ironisnya, keputusan itu dijatuhkan oleh paman mereka, Anwar Usman, yang kemudian terbukti melanggar etika berat. Sebuah rekayasa kekuasaan yang terang benderang, tapi diselimuti senyum penuh kepura-puraan.
Jokowi, yang dulu dielu-elukan sebagai “anak rakyat”, kini menjadi arsitek utama dari politik kekerabatan yang menyesakkan. Ia membuka gerbang kekuasaan untuk keluarga, tetapi menutup jalan meritokrasi bagi rakyat lain yang lebih layak. Ia membiarkan Kaesang dan Gibran memasuki ring pertarungan yang terlalu ganas, tanpa perlengkapan moral, intelektual, atau pengalaman yang memadai. Mereka tidak sedang naik kelas—mereka sedang ditaruh di papan catur kekuasaan sebagai bidak lemah dalam permainan yang kejam.
Apa yang kita saksikan hari ini adalah kegagalan seorang ayah dalam menjaga anak-anaknya dari godaan kekuasaan. Ini bukan bentuk cinta, melainkan bentuk lain dari pengkhianatan. Pengkhianatan yang tak terucap, tak terasa langsung, tapi sangat dalam. Jokowi bukan hanya gagal menjaga marwah republik, tapi juga merampas kesempatan anak-anaknya untuk tumbuh secara wajar, berkembang melalui proses, dan dihormati karena kapasitasnya sendiri.
Akhirnya, seperti adagium Latin itu: que exindite sine labore, decendit sine honore — yang naik tanpa kerja keras, akan turun tanpa kehormatan.
Dan sejarah, sebagaimana biasa, akan mencatat nama-nama itu. Bukan sebagai simbol harapan, melainkan sebagai catatan kelam tentang bagaimana demokrasi bisa dipermainkan oleh ambisi personal.

Ia mendorong mereka ke arena politik yang bukan kelasnya — akhirnya “que exindite sine labore, decendit sine honore”




















