Pada Juli 2025, kota Solo akan menjadi pusat perhatian politik nasional. Bukan karena hajatan budaya atau peristiwa kenegaraan, tetapi karena Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan menggelar Kongres Nasional pertamanya. Di panggung ini, nasib Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum akan dipertaruhkan. Lebih dari sekadar pertarungan internal partai, pemilihan ini menjadi medan uji sejauh mana pengaruh Joko Widodo masih berdenyut setelah lengser dari kekuasaan.
Kaesang tidak memulai kariernya dari bawah. Ia bukan mantan pengurus ranting, bukan juga aktivis yang bergumul sejak muda di jalanan. Ia datang langsung ke pucuk, hanya 3 hari setelah menyatakan bergabung dengan PSI pada Oktober 2023. “Anak Presiden, masak tidak punya kendaraan politik sendiri?” ujar seorang pengurus DPD PSI dari Jawa Tengah yang enggan disebut namanya. Kalimat itu dilontarkan separuh getir, separuh realistis.
Ketika ditunjuk sebagai Ketua Umum, banyak kader yang diam. Beberapa menyambut dengan antusiasme setengah hati, mengingat peluang elektoral yang terbuka karena “nama besar” Jokowi. Tapi tidak sedikit yang gusar. Seorang anggota Dewan Pembina PSI menyebut proses pengangkatan Kaesang sebagai “penunjukan, bukan pemilihan.” Kini, e-voting dalam Kongres disebut sebagai koreksi atas proses masa lalu. Tapi apakah ini sungguh koreksi, atau justru cara baru untuk mengukuhkan status quo dengan wajah demokrasi?
Di sisi lain, PSI mencoba menggulirkan narasi perubahan. Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, dalam berbagai kesempatan menegaskan bahwa partainya sedang berevolusi menjadi “partai super terbuka”. Ia menyebut metode one man one vote sebagai “eksperimen demokrasi internal paling jujur di antara partai politik Indonesia saat ini.”
Namun, seperti kata orang bijak: demokrasi tak hanya soal sistem, tapi siapa yang mengendalikan sistem itu. Seorang kader PSI dari Kalimantan Selatan mengeluhkan bahwa “e-voting tetap bisa diarahkan. Siapa yang punya akses ke DPD dan DPW, dia yang menang.” Menurutnya, mayoritas struktur partai masih loyal pada Kaesang bukan karena kapasitasnya, melainkan karena mereka yakin “Jokowi masih akan membagi pengaruh.”
Bagi Jokowi, kemenangan Kaesang di kongres PSI bukan sekadar mempertahankan nama keluarga. Ini adalah pengawetan kekuasaan. Setelah tak lagi menjadi Presiden, Jokowi seolah membangun “dinding pelindung” lewat keluarga. Gibran sudah menjadi Wakil Presiden, Bobby tengah dipoles menjadi Gubernur Sumut, dan Kaesang mengendalikan partai yang mudah dikemudikan.
Namun jika Kaesang gagal, itu bukan hanya kegagalan putra bungsu Jokowi, melainkan simbol runtuhnya hegemoni sang ayah. Maka, tidak heran jika banyak pihak menduga bahwa kongres ini tidak sepenuhnya bebas dari bayang-bayang Istana. Seorang mantan elite PSI mengaku melihat “pergerakan jaringan relawan Jokowi” yang secara informal ikut membantu mengonsolidasikan dukungan Kaesang. “Ini bukan murni pertarungan antar kader,” katanya.
Jika Jokowi masih kuat, maka struktur PSI akan patuh seperti barisan semut di bawah matahari. Tapi bila suara-suara independen mulai menguat, dan bahkan muncul kandidat penantang yang bisa menggoyang Kaesang, maka gelombang perubahan bisa muncul dari partai kecil ini.
Dari sudut pandang publik, kongres PSI mungkin terlihat kecil. Tapi dalam politik Indonesia, kadang justru partai kecil menyimpan tanda-tanda perubahan besar. Kemenangan Kaesang yang terlalu mudah justru akan mengukuhkan anggapan bahwa PSI adalah partai keluarga. Sebaliknya, kekalahan Kaesang akan menandai bahwa politik Indonesia sudah mulai berani berkata “tidak” pada dinasti.
Seorang analis politik dari LIPI, dalam wawancara dengan Tempo, menyebut kongres ini sebagai “stress test politik pascarezim Jokowi.” Ia menyebutkan, “Kalau Kaesang tak bisa mempertahankan kursinya, itu bukan aib, tapi pertanda bahwa demokrasi internal mulai tumbuh. Tapi kalau tetap menang tanpa tanding, maka PSI hanya ganti kulit, bukan ganti budaya.”
Kaesang, sang ‘juru bicara meme’ dan politik gaya sarkasme itu, kini menghadapi ujian serius. Ia tak cukup hanya menjadi ‘lucu’ di Twitter atau akrab di TikTok. Ia harus menjawab pertanyaan mendasar: apakah ia mampu memimpin partai secara mandiri? Atau sekadar menjadi boneka dengan tangan Jokowi yang tak terlihat?
Kongres PSI di Solo akan menjadi panggung akhir dari pertunjukan yang telah disusun sejak lama: apakah Jokowi masih berpengaruh, atau justru mulai kehilangan daya. Jawaban dari pertanyaan itu mungkin datang dalam bentuk yang sederhana: satu suara, satu klik.
Dan sejarah bisa berubah dari klik itu.
