Negara berpendapatan tinggi artinya menurut Bank Dunia Indonesia harus mencapai 13.845 dollar AS. Itu bukan pekerjaan mudah untuk merealisasikan mimpi tersebut. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menegaskan , dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6-7 persen secara konsisten untuk merealisasikan target tersebut.
Jakarta – Fusilatnews – Berdasarkan dokumen World Bank Group country classifications by income level for FY24, pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita mencapai 4.580 dollar AS atau setara sekitar Rp 68,7 juta pada 2022.
Nilai ini meningkat 9,8 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4.170 dollar AS atau sekitar Rp 62,55 juta. Dengan PNB per kapita tersebut, Indonesia kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah atas. .
Sedangkan ambang batas PNB per kapita negara berpendapatan menengah atas ialah sebesar 4.466 dollar AS.
Kenaikan Pendapatan Nasional Bruto atau GNP masih jauh dari target pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi yaitu merealisasikan cita-cita besar Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045.
Negara berpendapatan tinggi artinya menurut Bank Dunia Indonesia harus mencapai 13.845 dollar AS. Itu bukan pekerjaan mudah untuk merealisasikan mimpi tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu menegaskan , dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kisaran 6-7 persen secara konsisten untuk merealisasikan target tersebut.
Namun demikian, peningkatan PNB per kapita secara signifikan di tahun 2022 dinilai menjadi pijakan yang kuat untuk mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045.
“Selain itu, pemerintah juga terus melanjutkan implementasi agenda reformasi struktural dan transformasi ekonomi yang menjadi prasyarat mutlak untuk terus meningkatkan daya saing, produktivitas, dan nilai tambah tinggi perekonomian nasional,” tutur Febrio.
Dalam jangka menengah-panjang, pemerintah harus mengarahkan reformasi struktural dalam rangka mendukung dan mempercepat transformasi ekonomi untuk membangun sektor-sektor yang bernilai tambah tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan.
Selain itu, penguatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan regulasi dan birokrasi akan menjadi kunci menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berdaya saing.
Sementara itu, transformasi ekonomi melalui hilirisasi SDA, pengembangan industri manufaktur yang mengolah produk masa depan berbasis teknologi tinggi dan ramah lingkungan, serta kebijakan transisi energi hijau termasuk pengembangan pasar karbon akan menjadi prioritas utama dalam agenda ini.
Untuk memastikan keberhasilan berbagai upaya transformasi struktural, Indonesia dinilai membutuhkan SDM yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, serta sistem regulasi dan birokrasi yang lebih memberikan kepastian dan kemudahan bagi aktivitas investasi dan dunia usaha.
“Selain memastikan keberlanjutan upaya dalam jangka menengah-panjang, pemerintah juga tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucap Febrio.
