Fusilatnews – Pada awal berdirinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi simbol harapan dan kebanggaan masyarakat Indonesia. Lembaga ini bekerja dengan semangat tinggi, independen, dan tegas dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Hampir setiap Jumat, publik menunggu kabar siapa lagi yang tertangkap tangan. Suasana itu seperti menghadirkan keadilan yang hidup — nyata dan menggembirakan.
Puncak kepercayaan publik terhadap KPK terjadi ketika lembaga ini berani menjerat besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam operasi tangkap tangan. Itu menjadi bukti bahwa hukum benar-benar bekerja tanpa takut kekuasaan. Rakyat menyaksikan bagaimana keadilan berdiri tegak, dan rasa optimisme terhadap negara hukum tumbuh subur.
Namun, semua berubah drastis ketika di era Presiden Joko Widodo, Undang-Undang KPK direvisi dengan alasan untuk meningkatkan kinerja. Faktanya, hasilnya justru berkebalikan. Sejak revisi itu, taring KPK semakin tumpul. Dari lembaga independen yang berdiri tegak di atas semua kekuasaan, kini ia seolah berada di bawah kaki presiden. Penegakan hukum menjadi ragu, penuh pertimbangan politik, dan kehilangan keberaniannya untuk menyentuh yang “terlalu tinggi.”
Kini, di tengah wabah korupsi yang semakin dahsyat, masyarakat merindukan KPK yang dulu — KPK yang berani, bersih, dan bebas dari intervensi. Semangat yang diucapkan Presiden Prabowo untuk “mengejar koruptor hingga ke Antartika” sejalan dengan harapan rakyat yang sudah lama menanti keadilan yang tegas.
Sebuah polling di platform X memperlihatkan suara publik yang jelas:
“Kembalikan KPK kepada KPK sebelum UU KPK direvisi.”
Hasilnya mencengangkan — 92% setuju, hanya 1,2% tidak setuju, dan 6,8% memilih KPK dibubarkan saja.
Angka itu berbicara banyak: rakyat masih percaya pada semangat antikorupsi, tapi tidak lagi pada wujud KPK yang sekarang. Maka, pertanyaannya sederhana namun mendasar — sampai kapan kita rela melihat lembaga yang dulu menjadi benteng moral bangsa ini berubah menjadi alat kekuasaan?
Sudah saatnya KPK dikembalikan kepada jati dirinya: independen, berani, dan berpihak kepada rakyat.
