Optic Macca
Sore, October 16, 2025
Hati nurani adalah mayoritas sejati—kelompok dari jiwa-jiwa yang masih sehat.
Andai mereka benar-benar argumentatif, mestinya mereka paham bahwa demokrasi hanya berarti menerima suara terbanyak. Namun suara terbanyak bukanlah kebenaran, dan demokrasi bukan alat untuk memvoting keadilan. Sebab keadilan bukan milik mayoritas; ia adalah hak setiap manusia. Ia lahir dari nurani yang bersih—dari hati yang mampu membedakan antara benar dan hanya sekadar menang. Demokrasi tanpa keadilan hanyalah kekuasaan yang memakai topeng moralitas.
Jean-Jacques Rousseau pernah menulis bahwa “kehendak umum” (volonté générale) bukanlah kehendak mayoritas, melainkan arah bagi kebaikan bersama. Namun dalam praktiknya, kehendak mayoritas kerap disulap menjadi kehendak umum, dan di sanalah demokrasi mulai tersesat. Alexis de Tocqueville telah lama mengingatkan bahaya itu: the tyranny of the majority. Ketika suara terbanyak dianggap selalu benar, demokrasi berubah menjadi bentuk baru dari penindasan—halus, legal, tetapi tetap menyakitkan bagi kebenaran.
Di Timur, Imam Al-Ghazali menyampaikan hal serupa dengan cara lebih lembut dan spiritual: kebenaran tidak ditentukan oleh banyaknya pengikut, tetapi oleh cahaya ilmu dan ketulusan hati. Al-haqq la yu’raf bi al-rijal, walakin al-rijal yu’rafu bi al-haqq—kebenaran tidak diukur dari siapa yang paling banyak diikuti, melainkan dari apa yang hakiki. Maka ketika manusia menjadikan suara terbanyak sebagai ukuran kebenaran, mereka sedang menukar nurani dengan statistik dan mengganti hikmah dengan popularitas.
Sebut saja “mereka” itu sebagai kaum liberalisme tanpa etika—adik kandung para sekularis, sepupu kaum orientalis—yang memuja kebebasan tetapi lupa pada tanggung jawab moral. Kebebasan dijadikan berhala baru, sesuatu yang disembah tanpa arah kebajikan. Ada pula para pecandu teks orientalisme, yang melihat bangsanya sendiri dengan kacamata asing. Mereka percaya kemajuan hadir dari meniru Barat, padahal Barat sendiri sedang limbung ketika nilai spiritual digantikan pasar dan citra.
Dan ada pula kaum sekularis yang yakin moral publik bisa tegak tanpa fondasi iman. Mereka meyakini manusia sanggup membuat moralitasnya sendiri, padahal manusialah makhluk paling rapuh dalam menahan syahwat kekuasaan. Bagi mereka, agama harus diusir dari ruang publik demi rasionalitas. Yang tak mereka sadari: ketika agama diasingkan, yang masuk bukan kebebasan—melainkan kehampaan.
Keadilan sejati tidak lahir dari ideologi, tidak juga dari teori politik. Ia tumbuh dari kesadaran terdalam bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang sama berharganya. Dalam kesadaran itu, tidak ada yang benar karena banyak, dan tidak ada yang salah karena sedikit. Demokrasi seharusnya menjaga keseimbangan antara akal dan moral, antara suara dan nurani. Tanpa itu, ia hanya menjadi ritual lima tahunan: gaduh, penuh janji, tetapi miskin makna.
Kita sedang hidup pada masa ketika kebenaran mudah dibungkam atas nama mayoritas. Ketika seseorang membela yang lemah, ia dituduh anti-demokrasi. Ketika minoritas menuntut haknya, mereka dianggap mengganggu ketertiban. Padahal demokrasi sejati justru diukur dari keberaniannya melindungi yang lemah dari tirani yang kuat.
Rousseau menulis bahwa manusia dilahirkan merdeka, tetapi di mana-mana ia terbelenggu. Hari ini, belenggu itu bukan lagi raja atau tiran, melainkan keseragaman berpikir yang membunuh kejujuran. Al-Ghazali mengingatkan bahwa manusia bisa menjadi lebih sesat dari binatang bila akalnya tak dibimbing hati. Inilah tragedi demokrasi modern: kita memuja kebebasan, tapi enggan mencari kebenaran. Kita memekik hak, tapi diam ketika bicara tentang tanggung jawab.
Mungkin yang kita butuhkan bukan demokrasi yang ramai, melainkan demokrasi yang berjiwa. Demokrasi yang tidak hanya menghitung suara, tapi menimbang nurani. Yang memberi hak berbicara, namun juga mengajarkan kewajiban untuk mendengar. Yang mengandalkan logika, tetapi menyalakan empati.
Bangsa yang besar bukan ditentukan oleh berapa banyak mulut yang bersuara, tapi oleh seberapa dalam mereka menyimak. Dan mungkin inilah saatnya berhenti bersembunyi di balik jargon “suara rakyat suara Tuhan.” Sebab demokrasi sejati bukanlah paduan suara yang nyaring, melainkan komitmen pada kejujuran, tanggung jawab, dan cinta pada kebenaran.
Pada akhirnya, suara terbanyak bisa saja memenangkan pemilu—bahkan yang cacat konstitusi sekali pun. Tetapi tanpa keadilan, suara itu akan selamanya kalah di hadapan sejarah… dan di hadapan Tuhan.
