Oleh: Kawan Nazar
Belakangan ini, wajah Tentara Nasional Indonesia (TNI) kian dominan di sektor non-pertahanan. Dari ketahanan pangan hingga distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG), dari pemberantasan narkoba hingga pengelolaan koperasi desa, TNI seolah diposisikan sebagai “Superman” yang mampu menambal segala kebocoran birokrasi sipil. Namun, di balik narasi “manunggal dengan rakyat”, tersimpan paradoks mencemaskan: Saat tentara mengurusi segalanya, ia justru berisiko kehilangan jati diri profesionalnya.
Ekspansi Peran: Dari Sawah hingga Kursi Birokrasi
Gejala “multifungsi” gaya baru ini terlihat jelas pada keterlibatan TNI dalam sektor-sektor yang seharusnya menjadi domain sipil:
* Ekonomi & Sosial: Program Food Estate, MBG, hingga Koperasi Desa menggeser fungsi militer menjadi instrumen pembangunan teknis.
- Penegakan Hukum: Keterlibatan dalam penanganan narkoba, kejahatan lingkungan, dan ekonomi mengaburkan batas tegas antara pertahanan negara dan keamanan publik yang merupakan ranah kepolisian.
Jabatan Sipil: Tren penempatan perwira aktif di kementerian sipil mulai dianggap wajar, mencederai amanat Reformasi untuk menghapus dwifungsi.
Harga yang Harus Dibayar:
Profesionalisme yang Terkikis
Di saat energi organisasi tersedot untuk urusan domestik, fondasi utama militer justru tampak rapuh:
- Kemunduran Kapasitas Tempur: Asah militer tumpul karena waktu prajurit habis untuk tugas manajerial. Militer hebat lahir dari latihan tempur intensif, bukan dari pengawalan proyek desa.
Alutsista Usang: Kebijakan pengadaan sering terjebak pada pembelian alutsista bekas yang membebani biaya perawatan dan membahayakan nyawa. Kita menuntut TNI menjadi Superman, namun memberinya senjata dari museum.
Anggaran Minim & Kesejahteraan Buruk: Di tengah beban tugas yang membengkak, kesejahteraan prajurit di level bawah tetap memprihatinkan. Keterbatasan anggaran seharusnya difokuskan pada penguatan postur pertahanan, bukan disebar untuk tugas-tugas non-inti.
Residu Represif: Keterlibatan militer dalam urusan sipil kerap membawa pendekatan keamanan yang kaku. Alih-alih mengayomi, kehadiran ini berisiko menciptakan intimidasi psikologis dan tindakan represif yang mencederai demokrasi.
Kembali ke Barak atau Terjebak dalam Politisasi
Menjadikan TNI sebagai solusi instan (panacea) untuk semua masalah domestik adalah pengakuan atas kegagalan institusi sipil. Memaksa TNI keluar dari barak hanya akan melahirkan militer yang politis namun lemah di medan laga.
Negara tidak butuh TNI yang pandai mengurus koperasi. Kita butuh TNI yang profesional, tangguh, dan sejahtera, yang siap menghadapi ancaman global. Biarkan sipil mengurus birokrasi, dan biarkan tentara fokus berlatih. Sebab, jika “Superman” ini kelelahan mengurusi masalah domestik, siapa yang akan menjaga pintu gerbang kedaulatan kita saat ancaman nyata datang?
