Jakarta, Fusilatnews. – Ketua Indonesia Police Wacth (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri untuk menangkap AWS, pemilik PT LAM yang bermarkas di Lt 16 Lawu Tower, terkait dugaan kegiatan tambang nikel illegal sebanyak 36,9 juta metrik ton selama empat tahun pada areal seluas 8.400 hektare, yang membabat hutan tanpa izin di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
“Ini mengingat nilainya sangat fantastis, yakni Rp21,6 triliun. Nikel ilegal tersebut dijual ke perusahaan smelter nikel di Morosi dan Morowali. Angka ini dihitung berdasarkan analisis Green Indonesia terhadap citra satelit Blok Mandiodo,” kata Sugeng Teguh Santoso kepada wartawan usai acara diskusi publik yang diselenggarakan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) di Jakarta, Jumat (10/2/2023).
Pekan lalu, kata Sugeng, publik dan Koalisi Sipil Selamatkan Tambang dibikin tercengang tatkala sebuah majalah mingguan terkenal menyampaikan laporan investigasi tambang ilegal nikel Blok Mandiodo yang nilainya fantastis.
Sebelumnya, lanjut Sugeng, republik ini juga digegerkan testimoni tokoh mafia tambang kelas kakap dari Pulau Borneo yang memiliki nama unik, Ismail Bolong. Tak lama kemudian, kata Sugeng, usai Ismail Bolong disel, terkuak nama baru mafia tambang nikel berkaliber paus bernama AWS yang mencatut nama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, yang menurut majalah itu ditengarai melibatkan Brigjen Pol Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri.
“Penangkapan terhadap gembong mafia tambang nikel di Blok Mandiodo menjadi sangat penting untuk menepis sinyalemen keterlibatkan Brigjen Pol Pipit Rismanto sebagai ‘backing’; kendati sinyalemen tersebut sulit dibantah mengingat kegiatan ‘illegal mining’ tambang nikel di Blok Mandiodo, Sultra itu berlangsung secara masif selama bertahun-tahun dengan membabat hutan, tanpa pernah ada tindakan dari Dirtipiter Bareskrim Polri,” tukas Sugeng dalam rilisnya, Sabtu (11/2/2023).
Penyidik dari Dirtipiter Bareskrim Polri, kata Sugeng, tercatat pernah masuk ke tambang Konawe Utara menyegel area penambangan PT KMS. Namun kegiatan penertiban tersebut, kata dia, diduga bentuk kepura-puraan dalam penegakan hukum.
“Faktanya tidak ada proses hukum lanjutan terhadap PT KMS. Brigjen Pol Pipit Rismanto menurunkan anak buahnya ke Konawe Utara diduga bertujuan untuk membuka jalan karpet merah kepada AWS yang merupakan koleganya guna mempermudah penambangan ilegal secara masif di Blok Mandiodo, dengan meilbatkan 11 kontraktor, memakai jubah pemegang hak istimewa dari konsesi PT Antam; namun menambang ilegal di luar wilayah IUP OP PT Antam di wilayah hutan. Terjadi jual-beli dokumen asli tapi palsu. Dokumen perusahaan yang paling banyak dipakai untuk meloloskan nikel ilegal dari Blok Mandiodo itu adalah PT KKP dan PT MJ,” paparnya.
Sugeng kemudian mengutip hasil Liputan Investigasi Majalah Tempo edisi 23-29 Januari 2023, dengan tajuk, “Jabal Nikel Ilegal”. “Kendati ilegal, bijih nikel tetap terjual ke perusahaan smelter untuk diolah menjadi bahan baku baterai lalu diekspor ke China,” tukasnya.
Menurut Sugeng, penambangan nikel ilegal itu terkonfirmasi dilindungi oleh aparat penegak hukum, dengan biaya koordinasi sebesar US$ 16 per MT. Ia kembali mengutip laporan Majalah Tempo yang menyebut nama Brigjen Pipit Rismanto, Direktur Tindak Pidana Tertentu, Bareskrim Polri, santer disebut-sebut sebagai ‘backing’ para kontraktor tambang nikel illegal. “PT KMS milik Audi Siddieq, adik sepupu Akbar Faisal, politisi Nasdem. Aji Windu Sutanto diduga mencatut nama Kapolri dengan mengatakan perusahaan PT LAM itu milik Kapolri. Namun klaim AWS ini dibantah mentah-mentah oleh Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Namun tetap memantik kecurigaan publik lantaran tidak mungkin ada asap bila tak ada api,” sindir Sugeng.
Serahkan Rekomendasi ke Kapolri
IPW, tutur Sugeng, bersama Koalisi Sipil Selamatkan Tambang (KSST) akan menyerahkan rekomendasi hasil diskusi publik tersebut ke Kapolri, pekan depan. Rekomendasi itu, jelas Sugeng, pada pokoknya meminta AWS dan kawan-kawan diproses hukum. “Termasuk pihak PT Antam perlu didalami keterlibatannya. AWS menguasai mayoritas saham PT LAM (99%) dengan memakai bendera PT KNI. Penangkapan terhadap terduga pelaku ‘illegal mining’ di Blok Mandiodo AWS teramat penting guna menetralisir tudingan liar keterlibatan Dirtipiter Bareskrim Polri, Brigjen Pipit Pol Rismanto dalam kasus ini. Kalau Pipit tidak mampu menangkap, saya minta Kapolri mencopot Dirtipiter itu,” tukas Sugeng lagi.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah memperingatkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat pembukaan Rapat TNI-Polri di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2/2023). Dijelaskan oleh Presiden, Indonesia sedang berupaya melakukan hilirisasi dan industrialisasi sehingga upaya-upaya itu akan terhambat jika tambang dan ekspor ilegal dibiarkan.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum ada pernyataan resmi dan pihak Polri, dan juga Dirtipiter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Begitu pun dari pihak Aji Windu Sutanto (AWS). (F-2)
