“Saya berharap ini tidak serta-merta menjadi semacam instruksi ke bawah. Itu yang paling kami khawatirkan,” ujarnya.
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menjadi
Ketua Perkumpulan Jaga Pemilu, Erry Riyana Hardjapamekas meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut atau mengklarifikasi pernyataannya terkait presiden hingga menteri boleh berpihak dan ikut kampanye di Pemilu 2024.
Erry khawatir pernyataan Jokowi dimaknai oleh bawahannya sebagai instruksi untuk berpihak pada pasangan calon presiden yang disukai oleh presiden. Apalagi, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka juga maju dalam gelaran Pilpres 2024 sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
“Karena kemarin-kemarin saja sebelum ada pernyataan sejelas dan seterang ini pun, sudah ada laporan-laporan–walaupun tidak formal–tentang netralitas aparat sipil negara atau aparat negara di masyarakat berbagai daerah,” imbuhnya
“Kita di sini sungguh mengkhawatirkan ini. Semoga Pak Jokowi diberkati kesadaran yang tertinggi untuk mencabut pernyataan itu dan memperbaikinya, dan bersikap netral dalam sisa waktu,” kata Erry dalam sebuah diskusi pada Kamis (25/1).
Erry kembali menegaskan sangat khawatir terkait hal tersebut. karena sebelum presiden secara terang-terangan mengeluarkan pernyataan tersebut, sudah banyak laporan terkait dugaan pelanggaran netralitas aparat selama kampanye
“Saya berharap ini tidak serta-merta menjadi semacam instruksi ke bawah. Itu yang paling kami khawatirkan,” ujarnya.
“Karena kemarin-kemarin saja sebelum ada pernyataan sejelas dan seterang ini pun, sudah ada laporan-laporan–walaupun tidak formal–tentang netralitas aparat sipil negara atau aparat negara di masyarakat berbagai daerah,” imbuhnya.
Erry mengingatkan Jokowi sebagai kepala negara harus mengutamakan etika di atas ketentuan perundang-undangan. Apalagi, kata dia, Jokowi menyampaikan hal tersebut di masa kampanye dalam acara kenegaraan.
“Di samping ketentuan undang-undang, di atasnya ada yang lebih luhur yang kita sebut sebagai kepantasan, kepatutan, kewajaran atau orang bisa menyebutnya sebagai etik atau etika,” kata Erry.
Sebelumnya, Jokowi menyatakan seorang presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pilpres selama mengikuti aturan waktu kampanye dan tidak menggunakan fasilitas negara.
Pernyataan itu disampaikan saat Jokowi sedang didampingi Menteri Pertahanan yang juga menjadi calon presiden, Prabowo Subianto usai acara serah terima pesawat Super Hercules baru di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1
Jokowi merespons kritik terhadap menteri-menteri yang berkampanye dalam Pilpres 2024. Menurutnya, kampanye menteri bahkan presiden sekalipun dibolehkan dan tidak melanggar aturan.
“Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh, tetapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Jokowi.
