FusilatNews – Sejak awal kemunculannya di panggung politik nasional, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah membangun identitas sebagai partai anak muda, modern, dan progresif. Namun seiring waktu, yang muncul ke permukaan bukanlah gagasan segar atau terobosan ideologis, melainkan ketergantungan akut pada satu figur: Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Alih-alih tampil sebagai kekuatan independen yang menyuarakan aspirasi baru, PSI kini menjelma menjadi perpanjangan suara sang mantan presiden. Dan yang lebih menggelikan: semua orang tahu, tapi tak ada yang benar-benar ingin mendengarkan.
Pernyataan Andy Budiman, Wakil Ketua Umum PSI, yang menegaskan bahwa Jokowi bukan oposisi dari Presiden Prabowo Subianto, adalah sebuah sinyal terang benderang tentang posisi politik PSI. Ia bahkan seperti sedang membaca ulang skrip lama yang sudah basi: tentang persatuan, tentang tidak adanya politik pecah belah, tentang penghormatan terhadap mantan presiden. Padahal, narasi-narasi ini lebih berfungsi sebagai pembenaran ketimbang penjelasan.
Jokowi bukanlah oposisi, ya tentu saja tidak. Tapi apakah dia sepenuhnya legowo menyerahkan panggung kekuasaan? Di situlah letak ironi dari seluruh drama “matahari kembar”. Dua menteri aktif—Sakti Wahyu Trenggono dan Budi Gunadi Sadikin—secara terbuka masih menyebut Jokowi sebagai bos. Bukan sekadar sapaan basa-basi, tapi simbol relasi kuasa yang masih hidup. Relasi itu bahkan begitu kuat hingga membentuk opini bahwa Jokowi, meski bukan lagi presiden, masih menjadi poros politik yang mengikat loyalitas.
Maka PSI, dalam konteks ini, tak lebih dari corong yang melanggengkan pengaruh Jokowi. Ia bukan partai dengan arah perjuangan sendiri, melainkan satelit politik yang berputar mengelilingi satu figur. Politik PSI adalah politik patronase dalam balutan modernitas. Retorika soal anak muda, reformasi hukum, dan anti-korupsi tak lebih dari kemasan. Isinya tetap saja kultus individu yang nyaris religius terhadap Jokowi.
Yang lebih menyedihkan adalah bagaimana publik tampak letih—bahkan malas—menanggapi semua ini. Drama matahari kembar disambut dengan senyum sinis atau acuh tak acuh. Prabowo sendiri lewat Gerindra sudah menyatakan tidak terganggu. Sementara tokoh-tokoh lain seperti Ganjar Pranowo hanya bisa berkomentar ringan soal pentingnya satu matahari dalam pemerintahan. Di balik itu semua, publik tahu: ini bukan soal etika komunikasi politik semata, tapi tentang siapa yang masih ingin mengendalikan arah pemerintahan tanpa jabatan resmi.
Kita sedang menyaksikan transisi kekuasaan yang cacat. Prabowo yang seharusnya memulai kepemimpinannya dengan lembaran baru justru diwarisi bayangan raksasa bernama Jokowi. Dan PSI—bukannya membantu memperkuat legitimasi Prabowo sebagai pemimpin baru—malah sibuk memperpanjang napas politik Jokowi. Dengan semangat yang nyaris obsesif, PSI memosisikan diri sebagai garda terdepan penjaga warisan Jokowi, bahkan ketika rakyat sudah mulai beranjak dari era itu.
Jadi jika kita bertanya, “PSI itu partai apa sebenarnya?” Jawabannya mungkin bukan partai ide, bukan partai gagasan, dan jelas bukan partai alternatif. PSI adalah refleksi dari Jokowi itu sendiri: populis, penuh simbol, tapi seringkali kosong arah. Dan yang lebih mengenaskan, seperti seseorang yang terus berbicara di tengah keramaian yang tak lagi peduli, mereka tetap melanjutkan ceramahnya. Karena bagi PSI, selama Jokowi adalah matahari, mereka yakin masih punya cahaya untuk disinari—meski tak ada yang benar-benar ingin mendengar.
