Jakarta, Fusilatnews.– Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan 5 ketua umum partai politik, yakni Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkinan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Plt Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono. Pertemuan digelar di tengah Silaturahmi Ramadan di Kantor DPP PAN, Jakarta, Ahad (2/4/2023).
Usai pertemuan itu, muncul wanaca membentuk Koalisi Besar yang menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR). KIB terdiri atas Partai Golkar, PAN dan PPP. Sedangkan KIR terdiri atas Partai Gerindra dan PKB.
Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku setuju dengan wacana pembentukan Koalisi Besar tersebut, jika memiliki tujuan dan cita-cita yang sama.
Belakangan, kader PDIP Budiman Sujatmiko mengaku Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah setuju dengan wacana pembentukan Koalisi Besar itu, bahkan PDIP pun siap bergabung. Namun, sebagai syarat utama Megawati minta agar calon presiden yang akan diusung Koalisi Besar untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 berasal dari PDIP.
“Tentu saja PDIP sebagaimana dikatakan Ibu Ketum, tentu targetnya PDIP RI-1, kan begitu ya. Wajar kan. Artinya itu sudah ditegaskan Bu Ketum Megawati bahwa PDIP bersedia untuk masuk koalisi besar, tentu saja yang perlu ditegaskan target PDIP adalah RI 1. RI 2-nya terbuka bagi yang lain,” kata Budiman, Selasa (4/4/2023), seperti dilansir DETIKom
Hal senada disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Tawaran capres dari PDIP itu, katanya, merupakan hal yang logis karena PDIP pemilik kursi terbesar di DPR. Said menegaskan, PDIP menginginkan kadernya menjadi capres.
Namun, Partai Gerindra keberatan dengan syarat PDIP tersebut. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, calon presiden dan calon wakil presiden dari koalisi besar akan dibahas bersama ketika para ketua umum parpol kembali berkumpul.
“Saya tidak mau menanggapi mengenai masalah siapa capres, siapa cawapres. Karena itu adalah nanti kewenangan partai-partai untuk membicarakan pada saat mereka bertemu,” kata Dasco yang juga Wakil Ketua DPR RI itu kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/4).
Wacana Koalisi Besar, kata Dasxo, masih harus dibicarakan bersama-sama, agar koalisi yang digawangi partai pro pemerintah ini terbentuk. “Apa pun yang disampaikan mengenai wacana Koalisi Besar ini tentunya semua harus dibicarakan bersama. Baru kemudian menjadi suara Koalisi Besar yang benar-benar menjadi koalisi partai-partai yang ada,” tandasnya. (F-2)
