FusilatNews – Garuda Indonesia, maskapai plat merah dengan sejarah panjang sebagai wajah Indonesia di langit dunia, kembali membuat publik mengelus dada. Bukan karena prestasi atau pencapaian, melainkan akibat insiden yang nyaris mencoreng keselamatan penerbangan: ban pesawat copot saat mendarat di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang. Ironis, mengingat Garuda mematok harga tiket yang tergolong paling mahal dibanding maskapai lain, dan melayani rute-rute paling gemuk dalam negeri. Lalu pertanyaannya: kok bisa?
Insiden lepasnya ban depan pesawat tentu bukan perkara sepele. Ini bukan masalah delay karena cuaca, atau bagasi tertukar. Ini menyangkut nyawa. Maka wajar publik mempertanyakan: bagaimana standar perawatan dan pengawasan armada Garuda saat ini? Jika maskapai sekelas Garuda yang notabene flag carrier nasional bisa mengalami kejadian seperti ini, bagaimana dengan maskapai-maskapai lain?
Tentu, insiden ini tidak berdiri sendiri. Ia seperti puncak gunung es dari akumulasi masalah yang membelit Garuda selama bertahun-tahun. Kita tidak bisa membicarakan kualitas tanpa membicarakan fondasi keuangan dan manajemen. Utang Garuda mencapai puluhan triliun rupiah. Dalam beberapa tahun terakhir, Garuda bahkan nyaris bangkrut. Penyelamatan oleh pemerintah lewat skema restrukturisasi utang memang membuatnya tetap bisa terbang, tapi tidak serta-merta memperbaiki cara kerjanya.
Sebagai perusahaan milik negara, Garuda selama ini mengandalkan “jaminan politik” untuk tetap hidup, bukan karena efisiensi atau daya saing. Kultur korporat yang sarat intervensi politik, ditambah manajemen yang kadang lebih loyal pada kekuasaan ketimbang profesionalisme, menjadikan Garuda sebuah perusahaan raksasa dengan kaki lumpuh. Berbagai kasus korupsi di tubuh direksi Garuda—dari penyelundupan motor gede hingga pengadaan pesawat—semakin menegaskan bahwa krisis di tubuh Garuda bukan sekadar finansial, tapi juga moral dan integritas.
Pertanyaannya: kalau harga tiket mahal, rutenya gemuk, tapi performa buruk, uangnya ke mana? Jawabannya rumit tapi jelas: kebocoran, salah urus, dan tidak adanya akuntabilitas yang tegas. Pendapatan besar dari tiket tidak sebanding dengan biaya operasional yang membengkak akibat efisiensi rendah, skema leasing yang merugikan, hingga beban utang yang terus menggunung.
Garuda hari ini hidup dari memori masa lalunya. Kita masih menganggapnya “kebanggaan nasional,” padahal banyak aspek layanannya tidak lebih baik dari maskapai swasta yang lebih murah. Kelelahan kru, perawatan armada yang tidak optimal, dan tekanan untuk tetap terlihat “prima” di tengah kesulitan keuangan justru berisiko menurunkan standar keselamatan.
Maka, insiden ban copot itu bukan cuma soal teknis. Itu cermin dari buruknya manajemen, lemahnya pengawasan, dan kegagalan negara dalam merawat institusi kebanggaannya sendiri. Ini bukan cuma tentang satu ban yang copot. Ini tentang Garuda yang pelan-pelan kehilangan arah, dan bangsa yang terlalu lama menutup mata.
Jika negara sungguh ingin menyelamatkan Garuda, bukan hanya utangnya yang harus direstrukturisasi, tapi juga mentalitas manajemennya yang harus direformasi. Garuda butuh kepemimpinan profesional, bukan loyalis politik. Butuh transparansi, bukan basa-basi di ruang rapat BUMN. Dan yang paling utama: Garuda harus kembali menjadi milik publik, bukan milik segelintir elit yang menjadikannya sapi perah kekuasaan.
