Jakarta – Fusilatnews – Mengingat besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis yang mencapai Rp 25 triliun sebulan Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago mengingatkan bahwa pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara transparan dan dijauhkan dari tindak kecurangan atau fraud.
“Itu bukan anggaran main-main. Oleh karena itu, pengelolaan harus betul-betul transparan dan dikawal dari fraud,” kata Irma saat dikonfirmasi, Selasa (4/3/2025).
Irma menegaskan MBG merupakan program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Menurutnya, pemerintah kemungkinan sudah mempersiapkan anggaran kurang lebih Rp 25 triliun dalam sebulan.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kualitas dan variasi menu makanannya harus dikontrol baik dari aspek kebersihan, nilai gizi, dan pendistribusian.
“Pola dapur umum di mana per dapur mensupply 3.000 pack juga rawan dari basi jika katering tidak berpengalaman dan kurang kontrol,” lanjutnya.
Politikus Partai Nasdem ini juga mengungkapkan bahwa Komisi IX DPR RI sedang mencari formula tepat terkait pemberian MBG.
“Karena permasalahan yang cukup kompleks dalam melaksanakan program ini, Komisi IX masih mencari bentuk yang tepat agar pemberian MBG tepat kualitas dan betul-betul bermanfaat,” ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebutkan bahwa pemerintah butuh anggaran Rp 25 triliun per bulan untuk membagikan MBG kepada 82,9 juta orang penerima.
“Jika cakupan penerima meningkat menjadi 82,9 juta orang, maka anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 25 triliun per bulan,” kata Dadan di Jakarta, Senin (3/3/2025).
Menurutnya, ini baru akan dimulai pada September, Oktober, November, dan Desember 2025. Dadan mengatakan, program MBG yang berjalan saat ini hanya untuk 3 juta penerima manfaat dengan anggaran di kisaran Rp 1 triliun per bulan. Namun, dengan rencana percepatan menjadi 82,9 juta penerima, anggaran tersebut akan meningkat drastis mulai September hingga Desember 2025. Ia juga memastikan bahwa anggaran Rp 71 triliun sudah dialokasikan untuk program ini di tahun 2025, dan tambahan Rp 25 triliun per bulan akan diusulkan untuk memenuhi kebutuhan program.
