Kondisi Demokrasi Global Memburuk, EIU: Indonesia masih dikategorikan sebagai “demokrasi cacat” (flawed democracy).

FusilatNews — Lembaga riset internasional Economist Intelligence Unit (EIU) kembali merilis laporan tahunan terkait kondisi demokrasi di berbagai negara di dunia. Dalam laporan terbarunya, EIU mencatat bahwa kesehatan demokrasi global masih berada dalam tren penurunan, meskipun terdapat sedikit perbaikan di sejumlah negara.

Laporan tersebut mengukur kualitas demokrasi melalui berbagai indikator, seperti proses pemilu, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil. Hasilnya menunjukkan bahwa secara umum, standar demokrasi global belum pulih sepenuhnya sejak mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.

EIU menyebut bahwa faktor-faktor seperti meningkatnya polarisasi politik, pembatasan kebebasan sipil, hingga melemahnya kepercayaan publik terhadap institusi negara menjadi penyebab utama memburuknya kondisi demokrasi di banyak negara. Selain itu, konflik geopolitik dan tekanan ekonomi global juga turut memperburuk situasi.

Meski demikian, laporan terbaru ini juga membawa sedikit kabar positif. Beberapa negara dilaporkan mengalami peningkatan skor demokrasi, terutama yang berhasil memperkuat proses pemilu dan meningkatkan partisipasi publik dalam kehidupan politik. Perbaikan ini dinilai sebagai sinyal bahwa reformasi institusional masih memungkinkan untuk mendorong pemulihan demokrasi.

Namun, laporan tersebut juga menyoroti kondisi yang kurang menggembirakan di sejumlah negara maju, termasuk Amerika Serikat. EIU mencatat bahwa warga Amerika kemungkinan akan merasa kurang nyaman dengan hasil indeks terbaru ini, mengingat masih adanya tantangan serius dalam aspek polarisasi politik dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.

Dalam klasifikasinya, EIU membagi negara-negara ke dalam beberapa kategori, yakni demokrasi penuh, demokrasi cacat (flawed democracy), rezim hibrida, dan rezim otoriter. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah negara yang masuk kategori demokrasi penuh cenderung stagnan atau bahkan menurun, sementara kategori rezim hibrida dan otoriter mengalami peningkatan.

EIU menegaskan bahwa tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan masyarakat sipil untuk memperkuat institusi demokrasi, tren penurunan ini berpotensi terus berlanjut. Laporan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa demokrasi bukanlah kondisi yang statis, melainkan sistem yang membutuhkan perawatan dan pengawasan berkelanjutan.

Dengan dinamika global yang terus berubah, EIU menilai masa depan demokrasi akan sangat ditentukan oleh kemampuan negara-negara dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas politik, kebebasan sipil, dan partisipasi publik.

Dalam laporan terbaru, Indonesia umumnya masih dikategorikan sebagai “demokrasi cacat” (flawed democracy). Kategori ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjalankan sistem demokrasi—seperti pemilu yang relatif bebas dan partisipasi politik yang cukup tinggi—namun masih menghadapi sejumlah kelemahan mendasar.

Beberapa catatan penting terkait posisi Indonesia antara lain:

Kualitas institusi demokrasi dinilai belum kuat, terutama dalam hal independensi lembaga dan penegakan hukum.
Kebebasan sipil mengalami tekanan, misalnya terkait kebebasan berpendapat dan ruang kritik terhadap pemerintah.
Budaya politik masih dipengaruhi oleh patronase dan oligarki, yang membatasi kompetisi politik yang sehat.
Partisipasi politik relatif baik, tetapi belum sepenuhnya diiringi dengan literasi politik yang matang.

Dalam beberapa tahun terakhir, skor Indonesia cenderung stagnan atau mengalami penurunan tipis, sejalan dengan tren global yang juga menunjukkan kemunduran demokrasi.

Meski demikian, Indonesia masih berada di posisi yang lebih baik dibandingkan dengan banyak negara yang masuk kategori rezim hibrida atau otoriter. Artinya, fondasi demokrasi masih ada, tetapi kualitasnya belum optimal.

Secara sederhana, laporan EIU melihat Indonesia sebagai negara yang demokrasinya berjalan, tetapi belum sehat sepenuhnya—masih membutuhkan penguatan serius pada aspek kebebasan sipil, kualitas institusi, dan integritas politik.