Koordinasi pemerintah terkait penanganan korban kebakaran Depo Pertaminan Plumpang Jakrat Utara dinilai acak kadut, menyusul simpang siur pendapat dari sejumlah menteri terkait penentuan nasib masyarakat yang telah menempati lahan di sekitar depo. dan menciptakan kebingungan masyarakat.
Jakarta – Fusilatnews – Anggota DPR Komisi Energi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengatakan koordinasi pemerintah ihwal penanganan korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, acak-acakan.
Menurut Mulyanto ini karena adanya sejumlah menteri simpang siur pendapat soal bagaimana menentukan nasib masyarakat yang telah menempati wilayah di sekitar depo tersebut.
Mulyanto menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo.
Padahal, beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memintahkan Depo Pertamina ke lahan milik Pelindo. Mulyanto menegaskan perbedaan sikap ini malah menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
“Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan. Harusnya ditentukan dulu sikap resmi pemerintah. Jangan seperti sekarang di mana pernyataan Wapres dan Menko Marves bertolak belakang,” ujar Mulyanto dalam keterangannya, Rabu, 8 Maret 2023.di Gedung Parlemen Senayan
Mulyanto menyinggung pernyataan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan akan memindahkan pemukiman masyarakat di sekitar depo.
Padahal, menurut Mulyanto, beberapa hari sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang didampingi Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan memintahkan Depo Pertamina ke lahan milik Pelindo.
Selanjutnya Mulyanto minta Luhut untuk berhenti bicara mengenai masalah di luar kewenangan kementeriannya. Apalagi, kata dia, pernyataan Luhut itu menentang arahan Wapres Ma’ruf Amin.
Mulyanto menjelaskan, dari sisi tata kelola dan fatsun politik, haram bagi seorang menteri
menentang pendapat wapres atau pun presiden.
Menurut Mulyanto pernyataan Luhut jadi preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang baik.
“Secara etika politik sikap ini termasuk kurang ajar,” kata Mulyanto
Oleh sebab itu, Mulyanto turut meminta Presiden Joko Widodo alias Jokowi agar menegur Luhut. Menurut dia, arogansi yang diperlihatkan Luhut sudah kelewat batas.
“Pernyataan Luhut ini sudah keluar dari jalur dan membuat masyarakat di sekitar Depo Plumpang semakin resah,” kata Mulyanto.
