Menanggapi laporan Menko Polhukam Mahfud MD ke Menteri Keuangan Sri Mulyani .terkait 69 pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diduga terlibat dalam pencucian uang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD
Jakarta – Fusilatnews – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membenarkan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD soal adanya 69 pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diduga melakukan pencucian uang.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, jumlah uang yang dimiliki oknum pegawai Kemenkeu itu bernilai luar biasa.
“Iya, nilai sangat significant,” kata Ivan Rabu (8/3/2023) pagi.
Namun Ivan tak bersedia mengelaoborasi lebih lanjut tentang jumlah harta yang diduga dimiliki oleh oknum pegawai Kemenkeu tersebut. “Tidak bisa saya sampaikan ya,” kata Kepala PPATK itu
Pernyataan Ivan ini terkait dengan pernyataan Mahfud MD telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sebagai Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud mengirimkan laporan tersebut berdasarkan data yang diperolehnya dari PPATK.
“Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai Kemenkeu yang sudah dilaporkan oleh PPATK diduga melakukan pencucian uang.
Sebanyak 69 orang dilaporkan oleh PPATK ke Menteri Keuangan pada bulan September 2019,” kata Mahfud dalam acara bersama Kompas Gramedia di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/3).
“Oh iya, nanti saya periksa,” kata Mahfud menirukan omongan Sri Mulyani merespons laporan tersebut.
Berdasarkan hasil analisis sementara, para pegawai Kemenkeu itu melakukan transaksi dalam jumlah kecil, tetapi berulang kali.
“Transaksinya kecil-kecil lah, Rp 10 juta-15 juta, tetapi bisa 50 kali,” ujar Mahfud MD.
Kemudian, Mahfud mengungkapkan bahwa Sri Mulyani berkomitmen akan menindak para pegawainya itu apabila terbukti melakukan pencucian uang.
“Nah ini kebetulan, ‘mumpung Ibu lagi nangani itu, saya kasih’,” katanya.
Bersih -bersih di kementerian keuangan merupakan buntut kasus Rafael Alun Trisambodo, mantan pejabat eselon III Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang memiliki harta sebesar Rp 56,1 ,milyar. Kekayaan yang dianggap tak wajar ini memicu sorotan publik saat anaknya yang suka pamer kendaraan mewah ditangkap polisi karena kasus penganiayaan berat.
Kasus kekayaan tak wajar Rafael Alun Trisambodo berbuntut menyeret nama-nama pegawai pajak lain.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah memeriksa satu pegawai Ditjen Pajak yang akan diminta klarifikasi terkait harta kekayaannya.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, pemeriksaan terhadap pegawai pajak ini dilakukan untuk melihat bagaimana pola ‘geng’ di lingkungan Ditjen Pajak.
Menurutnya, Rafael Alun Trisambodo memang memiliki banyak teman di lingkungan Ditjen Pajak. KPK kemudian mengendus terdapat pola yang digunakan kelompok tersebut dalam menyamarkan kekayaan mereka.
