• Login
ADVERTISEMENT
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content
No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content
No Result
View All Result
Fusilat News
No Result
View All Result
ADVERTISEMENT
Home News

Krisis Migor RI Makin Kronis, Kok Bisa?

fusilat by fusilat
March 14, 2022
in News
0
Krisis Migor RI Makin Kronis, Kok Bisa?

Sejumlah warga membeli minyak goreng kemasan saat operasi pasar murah minyak goreng di Blok F Trade Center, Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (31/12/2021). - Antara Foto/Arif Firmansyah/nym.\r\n

Share on FacebookShare on Twitter

Kebijakan wajib memenuhi kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) dinilai jadi pemicu masih langkanya pasokan minyak goreng di pasar hingga konsumen. Karena itu, pemerintah diminta segera mengubah kebijakan DMO dan domestic price obligation (DPO) minyak sawit kembali ke kebijakan minyak goreng satu harga dengan subsidi dari anggaran Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP KS).

Hasil pantauan CNBC Indonesia, Minggu, 13 Maret 2022, tulisan stok kosong masih mewarnai salah satu gerai ritel modern di mal di kawasan Pekayon, Bekasi Selatan. Keluhan kelangkaan minyak goreng juga masih terpantau di sejumlah grup media sosial.

Subsidi dinilai lebih strategis untuk melancarkan distribusi minyak goreng hingga ke tingkat konsumen. Kebijakan ini sebelumnya sempat diberlakukan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi pada 19 Januari 2022 dengan program minyak goreng satu harga Rp14.000 per liter.

Dimana pemerintah, BPDP KS mengalokasikan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk membiayai penyediaan minyak goreng kemasan sebanyak 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan. Dana itu rencananya akan disalurkan untuk mengganti selisih harga kemahalan minyak goreng sehingga tetap bisa dijual Rp14.000 per liter.

Menurut Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung, seandainya kebijakan minyak goreng satu harga tetap berlaku, nggak akan ada penimbunan dan nggak akan ada warga antre minyak goreng.

“Kekurangan kebijakan itu hanya satu, memberikan subsidi bagi minyak goreng kemasan premium. Seharusnya yang disubsidi hanya minyak goreng curah. Sebab dari total konsumsi minyak goreng nasional 5,7 juta kiloliter per tahun, 70%-nya adalah minyak goreng curah,” kata kepada CNBC Indonesia, Sabtu (12/3/2022).

Tungkot mengatakan, kebijakan DMO justru berpotensi memicu penimbunan dan penyelundupan minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan turunannya. Akibat DMO, kata dia, stok minyak goreng dan CPO justru tidak terdistribusikan sehingga kelangkaan di pasar hingga saat ini masih terjadi.

“DMO menyebabkan stok tertumpuk di satu tempat dan berpotensi black market. Sementara, DPO tidak memperhitungkan biaya dan profit yang harus ditanggung mulai dari distributor ke pengecer. Kan ada biaya tambahan ada biaya angkutan, artinya ada risiko profit. Akibatnya, terjadi penumpukan, stok ditahan,” kata Tungkot.

Seharusnya, lanjut dia, pemerintah belajar dari kebijakan DMO CPO pada tahun 1998. Klaim pemerintah soal capaian DMO CPO dan produk turunannya pun dinilai tidak menggambarkan realita di lapangan.

“Lalu di mana minyak gorengnya? Kenapa langka, kenapa masih ada antrean? Faktanya minyak goreng nggak ada. Kita bicara fakta saja, nggak cuma kata-kata. Ukurannya di lapangan masih langka. Artinya, kebijakan DMO ini keliru, irasional. Dan sudah pernah ada pengalaman di tahun 1998, 1999. Dimana DMO CPO justru memicu penyelundupan,” ujar Tungkot.

Presiden Jokowi Cek Ketersediaan Minyak Goreng, Yogyakarta, 13 Maret 2022/ Youtube: Sekertaris PresidenFoto: Presiden Jokowi Cek Ketersediaan Minyak Goreng, Yogyakarta, 13 Maret 2022/ Youtube: Sekertaris Presiden
Presiden Jokowi Cek Ketersediaan Minyak Goreng, Yogyakarta, 13 Maret 2022/ Youtube: Sekertaris Presiden

Belum lagi, lanjut Tungkot, banyaknya pintu keluar di Indonesia menyebabkan pengawasan sulit. Dia menduga, ekspor ilegal CPO dan turunannya saat ini sudah marak terjadi.

Sebelumnya, Mendag Lutfi mengatakan, sejak 14 Februari hingga 8 Maret 2022 tercatat ekspor CPO dan turunannya mencapai 2.771.294 ton. Dengan 126 PE yang diterbitkan kepada 54 eksportir.

“Dengan demikian DMO yang kita kumpulkan 20,7% berjumlah 573.890 ton. Total DMO terdistribusi 415.787 ton dalam bentuk minyak goreng curah dan kemasan ke pasar. Ini melebihi perkiraan kebutuhan konsumsi sebulan yang mencapai 327.321 ton. Ini yang saya sebut minyak melimpah,” kata Lutfi dalam Konferensi Pers Kebijakan Minyak Goreng, Rabu (9/3/2022).

Pemerintah, ujar Tungkot, pemerintah harus segera mengubah strategi.

“Bukan menaikkan DMO jadi 30%. Tapi, kembalikan mekanisme subsidi. Yang disubsidi minyak goreng curah, kalau minyak goreng kemasan sederhana bisa ya bagus. Ini demi kepentingan konsumen di pasar domestik. Nah, pungutan ekspornya juga harus dinaikkan, lebih tinggi dari saat ini. Jalankan 1-2 bulan evaluasi. Nanti, begitu kondisi normal, kembalikan kebijakan pungutan ekspornya,” kata Tungkot.

Di sisi lain, Tungkot mempertanyakan koordinasi pemerintah terkait kisruh minyak goreng saat ini. Meski menyangkut distribusi, imbuh dia, seharusnya penanganan krisis minyak goreng saat ini dipimpin oleh Menko Perekonomian.

“Karena krisis ini sudah membuat wibawa pemerintah di tingkat internasional nggak ada. CPO Indonesia juga dianggap nggak reliable dan kena diskon di pasar. Padahal kita produsen CPO nomor satu di dunia,” kata Tungkot.

Senada, Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi menambahkan, kebijakan DMO CPO tidak memiliki konsep matang dan terburu-buru. Pemerintah dinilai gamang dan tidak tegas menentukan pilihan antara BPDP KS atau inflasi.

“Ketika subsidi dihentikan banyak yang kecewa dan saya dengan ini upaya mereka (pemilik stok) melakukan perlawanan,” kata Lionel kepada CNBC Indonesia, Minggu (13/3/2022).

Nihil

Secara terpisah, Kepala Divisi Perusahaan BPDPKS Achmad Maulizal Sutawijaya mengungkapkan, tidak ada dana subsidi yang disalurkan sejak pemerintah meluncurkan mekanisme subsidi minyak goreng dengan dana BPDP KS.

“Nihil dari Januari. Kebijakannya diubah menjadi DMO dan DPO. Secara pencairan kami mengikuti arahan Komite Pengarah. Seperti saya sampaikan, kebijakannya saat ini DMO dan DPO. BPDP KS siap jika ada arahan Komite Pengarah,” kata Maulizal kepada CNBC Indonesia, Sabtu (12/3/2022).

Mendag Lutfi mengatakan, pemerintah mengubah kebijakan dari mekanisme subsidi BPDPKS menjadi DMO karena tidak berkesinambungan.

“Ketika diputuskan pada 11 Januari 2022 harga Dumai yang saat itu Rp1.460 per kg, yang terjadi pada 12 Januari 2022 naik Rp10.000 per kg menjadi lebih dari Rp15.200 per kg. Dengan begitu, BPDPKS yang kita targetkan mengeluarkan dana Rp15 triliun akan mengeluarkan dana lebih besar dari itu setahunnya. Oleh sebab itu karena dana ini tidak sustainable, tidak berkesinambungan kita memutuskan pada 18 Januari 2022 untuk mengubah menjadi DMO,” kata Lutfi dalam jumpa pers, 9 Maret 2022.

Sumber : CNBC

Get real time update about this post categories directly on your device, subscribe now.

Unsubscribe
ADVERTISEMENT
Previous Post

Putin akan Pakai Senjata Kimia Pemusnah Massal di Ukraina?

Next Post

Jokowi dan 34 Gubernur Jalani Ritual Kendi Nusantara di IKN Hari Ini

fusilat

fusilat

Related Posts

PUTUSAN TANPA SIDANG, KONSTITUSI TANPA RAKYAT
Feature

PUTUSAN TANPA SIDANG, KONSTITUSI TANPA RAKYAT

June 13, 2025
68,25 Persen Penduduk Indonesia Hidup dalam Kemiskinan
Feature

68,25 Persen Penduduk Indonesia Hidup dalam Kemiskinan

June 13, 2025
Masalah  Penjaminan APBN Terhadap Utang proyek KCJB) Presiden Jokowi Minta Ditanyakan ke Menkeu
Feature

Blunder Jokowi Berlanjut: Kereta Cepat Hingga Ke Surabaya – “Teknologi Semu yang Membebani Rakyat”

June 13, 2025
Next Post
Jokowi dan 34 Gubernur Jalani Ritual Kendi Nusantara di IKN Hari Ini

Jokowi dan 34 Gubernur Jalani Ritual Kendi Nusantara di IKN Hari Ini

Wacana Penundaan Pemilu, Klaim soal “Big Data” yang Dinilai Manipulatif dan Sumir

Wacana Penundaan Pemilu, Klaim soal "Big Data" yang Dinilai Manipulatif dan Sumir

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Notifikasi Berita

Subscribe

STAY CONNECTED

ADVERTISEMENT

Reporters' Tweets

Pojok KSP

  • All
  • Pojok KSP
Putusan MK: Pejabat Negara Jadi Capres Tak Perlu Mundur, Cukup Persetujuan Presiden
Birokrasi

Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa ‘Dibeli”, Prabowo Mengigau

by Karyudi Sutajah Putra
June 13, 2025
0

Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Calon Pimpinan KPK 2019-2024 Jakarta - Rupanya masih saja ada yang percaya bahwa kenaikan gaji akan...

Read more
Duo Budi Selamat dari Lubang Jarum Resuffle, Jokowi Tertawa

Duo Budi Selamat dari Lubang Jarum Resuffle, Jokowi Tertawa

June 13, 2025
Fungsi Pertahanan TNI dalam Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan Alami Distorsi

Fungsi Pertahanan TNI dalam Pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan Alami Distorsi

June 11, 2025
Prev Next
ADVERTISEMENT
  • Trending
  • Comments
  • Latest
Pernyataan WAPRES Gibran Menjadi Bahan Tertawaan Para Ahli Pendidikan.

Pernyataan WAPRES Gibran Menjadi Bahan Tertawaan Para Ahli Pendidikan.

November 16, 2024
Zalimnya Nadiem Makarim

Zalimnya Nadiem Makarim

February 3, 2025
Beranikah Prabowo Melawan Aguan?

Akhirnya Pagar Laut Itu Tak Bertuan

January 29, 2025
Borok Puan dan Pramono Meletup Lagi – Kasus E-KTP

Borok Puan dan Pramono Meletup Lagi – Kasus E-KTP

January 6, 2025
Copot Kapuspenkum Kejagung!

Copot Kapuspenkum Kejagung!

March 13, 2025
Setelah Beberapa Bulan Bungkam, FIFA Akhirnya Keluarkan Laporan Resmi Terkait Rumput JIS

Setelah Beberapa Bulan Bungkam, FIFA Akhirnya Keluarkan Laporan Resmi Terkait Rumput JIS

May 19, 2024
Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

Salim Said: Kita Punya Presiden KKN-nya Terang-terangan

24
Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

Rahasia Istana Itu Dibuka  Zulkifli Hasan

18
Regime Ini Kehilangan Pengunci Moral (Energi Ketuhanan) – “ Pemimpin itu Tak Berbohong”

Regime Ini Kehilangan Pengunci Moral (Energi Ketuhanan) – “ Pemimpin itu Tak Berbohong”

8
Menguliti : Kekayaan Gibran dan Kaesang

Menguliti : Kekayaan Gibran dan Kaesang

7
Kemana Demonstrasi dan Protes Mahasiswa Atas Kenaikan BBM Bermuara?

Kemana Demonstrasi dan Protes Mahasiswa Atas Kenaikan BBM Bermuara?

4
Kemenag Bantah Isu Kongkalikong Atur 1 Ramadan

Kemenag Bantah Isu Kongkalikong Atur 1 Ramadan

4
PUTUSAN TANPA SIDANG, KONSTITUSI TANPA RAKYAT

PUTUSAN TANPA SIDANG, KONSTITUSI TANPA RAKYAT

June 13, 2025
Putusan MK: Pejabat Negara Jadi Capres Tak Perlu Mundur, Cukup Persetujuan Presiden

Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa ‘Dibeli”, Prabowo Mengigau

June 13, 2025
Amuba Dusta Jokowi: Warisan Moral yang Merusak, Urgensi Evaluasi Kesehatan demi Tanggung Jawab Hukum

Amuba Dusta Jokowi: Warisan Moral yang Merusak, Urgensi Evaluasi Kesehatan demi Tanggung Jawab Hukum

June 13, 2025

KOPERASI ADALAH DEMOKRASI YANG BEKERJA DI DAPUR-DAPUR RUMAH RAKYAT

June 13, 2025
68,25 Persen Penduduk Indonesia Hidup dalam Kemiskinan

68,25 Persen Penduduk Indonesia Hidup dalam Kemiskinan

June 13, 2025
A Journey That Never Reached Its Destination —A goodbye that never came.

A Journey That Never Reached Its Destination —A goodbye that never came.

June 13, 2025

Group Link

ADVERTISEMENT
Fusilat News

To Inform [ Berita-Pendidikan-Hiburan] dan To Warn [ Public Watchdog]. Proximity, Timely, Akurasi dan Needed.

Follow Us

About Us

  • About Us

Recent News

PUTUSAN TANPA SIDANG, KONSTITUSI TANPA RAKYAT

PUTUSAN TANPA SIDANG, KONSTITUSI TANPA RAKYAT

June 13, 2025
Putusan MK: Pejabat Negara Jadi Capres Tak Perlu Mundur, Cukup Persetujuan Presiden

Gaji Naik 280%, Hakim Tak Bisa ‘Dibeli”, Prabowo Mengigau

June 13, 2025

Berantas Kezaliman

Sedeqahkan sedikit Rizki Anda Untuk Memberantas Korupsi, Penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan Yang Tumbuh Subur

BCA No 233 146 5587

© 2021 Fusilat News - Impartial News and Warning

No Result
View All Result
  • Home
  • News
    • Politik
    • Pemilu
    • Criminal
    • Economy
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Sport
    • Jobs
  • Feature
  • World
  • Japan
    • Atarashi Watch On
    • Japan Supesharu
    • Cross Cultural
    • Study
    • Alumni Japan
  • Science & Cultural
  • Consultants
    • Law Consultants
    • Spiritual Consultant
  • Indonesia at Glance
  • Sponsor Content

© 2021 Fusilat News - Impartial News and Warning

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist