Sejarah perpolitikan Indonesia mengenal berbagai pasangan presiden dan wakil presiden yang memiliki peran dan dinamika tersendiri. Kita pernah melihat bagaimana Soekarno-Hatta dikenal sebagai Dwi Tunggal yang saling melengkapi dalam perjuangan kemerdekaan. Megawati-Hamzah Haz, SBY-JK, hingga Jokowi-JK atau Jokowi-Ma’ruf, semua memiliki narasi tersendiri dalam perjalanan demokrasi negeri ini. Namun, pertanyaan mendasar yang muncul hari ini adalah: di mana posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam skema kepemimpinan nasional? Apakah ia sekadar pengisi jabatan atau memiliki kapasitas untuk menciptakan legasi yang berarti?
Secara historis, jabatan wakil presiden di Indonesia sering kali dianggap sebagai “ban serep”. Namun, meski peran mereka tidak selalu dominan, figur-figur yang mengisi posisi tersebut umumnya memiliki rekam jejak panjang dalam politik, ekonomi, atau pemerintahan. Mohammad Hatta misalnya, tidak hanya menjadi pendamping Soekarno tetapi juga arsitek ekonomi negara pada masa awal kemerdekaan. Jusuf Kalla berperan aktif dalam berbagai negosiasi politik dan ekonomi. Bahkan Ma’ruf Amin, meski lebih dikenal sebagai ulama, memiliki peran dalam perumusan kebijakan ekonomi berbasis syariah. Dalam konteks ini, Gibran hadir dengan pengalaman yang terbilang minim, bahkan nyaris tidak ada dalam pemerintahan nasional sebelum pencalonannya sebagai wapres.
Pertanyaan tentang kapasitas Gibran bukanlah sekadar sentimen politik, tetapi sebuah evaluasi objektif terhadap figur yang kini menduduki jabatan kedua tertinggi di Indonesia. Apakah ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang tata kelola pemerintahan? Apakah ia memiliki strategi dan visi yang jelas untuk mendukung presiden dalam menjalankan kebijakan nasional? Ataukah ia hanya sekadar sosok yang hadir sebagai bagian dari skenario politik dinasti yang semakin menguat di Indonesia?
Salah satu cara menilai efektivitas seorang pemimpin adalah dengan melihat keterbukaannya terhadap publik. Dalam era digital saat ini, komunikasi dengan rakyat menjadi salah satu parameter penting untuk menilai kepemimpinan. Gibran, dalam salah satu pemberitaan, dikatakan memiliki nomor WhatsApp khusus untuk berinteraksi dengan masyarakat. Namun, pengalaman nyata dari beberapa orang menunjukkan bahwa komunikasi ini tidak berjalan efektif. Dari sekian banyak pesan yang dikirim, hanya satu yang mendapat respons—dan itupun diragukan apakah benar-benar dijawab langsung oleh Gibran atau oleh sistem otomatis. Apakah ini pertanda bahwa keterlibatan langsungnya dalam dinamika kenegaraan hanya sebatas simbolis?
Di luar isu komunikasi, tantangan terbesar Gibran adalah membuktikan bahwa dirinya memiliki kapasitas kepemimpinan yang nyata. Seorang wakil presiden, meski sering berada di bayang-bayang presiden, tetap memiliki peran strategis dalam pemerintahan. Jika ia hanya menjadi figur seremonial tanpa kontribusi substantif, maka wacana bahwa ia hanya sekadar “ban serep” akan semakin sulit ditepis.
Pada akhirnya, publik berhak untuk mempertanyakan dan menilai peran serta kualitas seorang pemimpin, terlebih ketika ia berada di posisi strategis dalam pemerintahan. Sejarah akan mencatat apakah Gibran mampu meninggalkan legasi yang berarti atau hanya sekadar nama dalam daftar panjang wakil presiden yang hadir tanpa jejak yang signifikan. Dan sampai saat ini, pertanyaan tersebut masih menggantung tanpa jawaban yang jelas.
