Jakarta – Fusilatnews – Hingga menjelang pertengahan Maret laporan APBN untuk penggunaan pada Januari 2025 Belum dirilis juga sehingga menimbulkan banyak tanda tanya di Masyarakat
Padahal, sebelum ini laporan APBN Kita rutin dirilis setiap bulannya, sedangkan saat ini sudah memasuki bulan Maret.
Untuk diketahui, mengutip laman resmi Kemenkeu, APBN Kita adalah publikasi bulanan yang bertujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai kinerja pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara sebagai bentuk tanggung jawab publik dan transparansi fiskal.
Mengenai keterlambatan perilisan APBN Kita Januari 2025 ini, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, mengatakan pihaknya masih belum dapat memastikan kapan APBN Kita Januari 2025 akan dirilis.
Kita masih atur jadwalnya karena agenda masih padat. Tunggu saja ya,” ucapnya , dikutip Sabtu (8/3/2025).
terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga enggan mengungkapkan alasan laporan APBN Kita terlambat dirilis.
“Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjustment kita segera memberikan penjelasan ya,” jawab Sri Mulyani ketika ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Sementara itu, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai hal ini menimbulkan banyak pertanyaan terkait kondisi keuangan negara, efektivitas kebijakan fiskal, serta dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan pasar keuangan.
Karena APBN menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara yang mencerminkan kebijakan fiskal pemerintah.
“Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, laporan APBN Kita hampir selalu dirilis tepat waktu sebagai bentuk keterbukaan pemerintah dalam mengelola keuangan negara.
Jika sekadar faktor teknis yang menyebabkan keterlambatan, mengapa hingga kini belum ada kejelasan terkait kapan laporan tersebut akan dipublikasikan?” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu.
Dengan adanya keterlambatan perilisan APBN Kita ini, Ahmad justru mengkhawatirkan jangan-jangan kondisi penerimaan negara tidak sesuai target pemerintah.
Dalam laporan APBN 2024, pendapatan negara dari sektor perpajakan dan non-pajak mengalami tekanan akibat perlambatan ekonomi global dan melemahnya harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara dan minyak sawit.
“Jika penerimaan negara menurun secara signifikan, ini bisa menjadi alasan mengapa pemerintah menunda rilis data APBN. Publikasi laporan yang menunjukkan penurunan pendapatan bisa berdampak pada sentimen negatif di pasar keuangan dan mengurangi kepercayaan investor,” ucapnya.
Selain itu, Ahmad juga menilai kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional.
Sebagai infomrasi, investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara.
Oleh karenanya, jika laporan APBN Kita terus tertunda, kepercayaan terhadap kredibilitas fiskal Indonesia bisa terganggu, yang kemudian dapat memicu berbagai dampak negatif. Salah satu dampak utamanya adalah meningkatnya volatilitas di pasar keuangan.
Investor yang tidak mendapatkan kepastian mengenai kondisi fiskal negara cenderung bersikap lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya.
Ini bisa menyebabkan aliran modal keluar (capital outflow) yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Dalam jangka panjang, melemahnya rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan memperburuk defisit transaksi berjalan,” tuturnya.
