Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta, FusilatNews – Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman sebagai tersangka korupsi proyek jasa layanan pengelolaan sampah di Kota Tangerang Selatan, Selasa (15/4/2025).
Penetapan Wahyunoto sebagai tersangka menunjukkan keseriusan Kejaksaan Tinggi Banten dalam memberantas tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya. Langkah tegas ini mendapat apresiasi dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan (LBH Keadilan) yang turut mendesak agar penyidikan kasus ini dikembangkan lebih lanjut.
“Kami mengepresiasi Kejaksaan Tinggi Banten yang telah menetapkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan sebagai tersangka korupsi pengelolaan sampah,” kata Ketua Pengurus LBH Keadilan Abdul Hamim Jauzie, Rabu (16/4/2025).
LBH Keadilan menyampaikan keyakinannya bahwa praktik korupsi sering kali melibatkan jaringan lebih luas.
“Sebagaimana dalam banyak kasus korupsi, Kepala Dinas biasanya tidak hanya menikmati hasil korupsinya seorang diri. Ada pejabat lain yang turut menikmati. Oleh karena itu, Kejaksaan Tinggi Banten harus mengembaan penyidikan,” kata Hamim menambakan.
Guna mempercepat pengungkapan kasus ini secara menyeluruh, LBH Keadilan mendorong Kepala Dinas yang saat ini berstatus tersangka untuk mengambil langkah kooperatif dengan menjadi Justice Collaborator (JC) atau pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan pengeak hukum. Status JC memungkinkan tersangka untuk memberikan informasi penting mengenai pihak-pihak lain yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.
“Kepala Dinas diharapkan dapat menyampaikan informasi seluas-luasnya siapa saja yang turut menikmati hasil korupsinya, sehingga tidak hanya Kepala Dinas yang harus mempertanggungjawabkannya,” tegas Hamim.
Sebagai bentuk komitmen dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, LBH Keadilan bahkan menawarkan diri untuk mendampingi Kepala Dinas sebagai penasihat hukum apabila yang bersangkutan bersedia menjadi JC.
Tawaran ini menunjukkan keseriusan LBH Keadilan dalam mendukung proses hukum yang transparan dan akuntabel. “Kalau Pak Kadis bersedia menjadi JC, LBH Keadilan siap untuk menjadi Penasihat Hukumnya,” cetus Hamim.
Kepala DLH Kota Tangerang Selatan Wahyunoto Lukman kini harus menghadapi proses hukum terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran sampah. Penetapan tersangka ini diharapkan menjadi momentum bagi Kejati Banten untuk membongkar praktik korupsi di wilayah kerjanya.
