Oleh M Yamin Nasution, S.H.- Pemerhati Hukum
Membaca Ulang Tan Malaka dalam Melawan Kekuasaan yang Bersandar pada Mistik dan Takhayul
“Bila Tan Malaka masih hidup hari ini, mungkin ia tidak akan mati oleh peluru kolonial, tapi karena sesak napas melihat republik ini diselimuti kembali oleh asap menyan kekuasaan. Satu abad setelah kita meneriakkan merdeka, kita justru tersesat pada pemujaan-pemujaan kuno yang dulu ditumbangkan oleh revolusi”.
Kang Dedy Mulyadi (KDM), Gubernur di Tanah Pasundan kini tampak lebih sibuk menata energi aura leluhur daripada menata jalan rusak atau nasib petani. Ia tidak hanya menjalankan pemerintahan, tapi memanggul beban simbolisme spiritual yang bercampur animisme, klenik, dan romantisisme mitologis. Ia lebih sering berbicara tentang karuhun dan petunjuk gaib daripada data kemiskinan atau rencana industrialisasi hijau. Dan publik, entah mabuk, malu atau bodoh, masih menyebutnya pemimpin era baru. Padahal tidak memiliki ciri abad 21 melainkan abad 12.
Dalam kerangka pikir Tan Malaka, pemimpin seperti itu bukanlah negarawan, melainkan residu dukun dalam pakaian republik. Ia adalah manifestasi dari cara berpikir yang oleh Tan disebut sebagai logika mistika: sebuah warisan berpikir pra-ilmiah yang memabukkan kesadaran, membungkam kritik, dan mengganti argumen dengan aura.
Dalam Madilog, Tan Malaka menulis tegas:
“Bangsa yang masih berpikir dengan cara mistik tidak akan mampu berdiri sebagai bangsa yang merdeka. Mereka hanya akan menjadi objek sejarah, bukan subjeknya.”1
Menyan dan aura bukan fondasi negara. Pesan dan pikiran, itulah yang membangun republik. Negara ini didirikan bukan oleh para petapa atau cenayang, melainkan oleh para pemikir dan pejuang rasional: mereka yang memimpikan masyarakat yang bebas dari penindasan, bukan yang tunduk pada supranaturalisme politik.
Tan mengingatkan kita bahwa kekuasaan yang membungkus dirinya dengan simbol gaib adalah bentuk baru dari kolonialisme mental. Ia mengkritik keras para elite yang menggunakan mistik, dogma, atau “wahyu” untuk menjauhkan rakyat dari pertanyaan kritis. Baginya, semua bentuk pengultusan kekuasaan adalah musuh utama kemerdekaan berpikir.
Hari ini, ketika seorang gubernur menggunakan istilah “energi tanah Sunda”, melakukan ritual pembukaan dengan sesajen, dan membangun narasi supranatural di forum-forum resmi, kita seolah menyaksikan transformasi republik menjadi kerajaan gaib. Negara tidak lagi dijalankan berdasarkan prinsip keterbukaan, rasionalitas, dan akuntabilitas publik, tetapi oleh getaran alam dan tafsir metafisis personal.
Bila dibiarkan, cara berpikir ini akan:
- Membius rakyat dengan romantisisme masa lalu,
- Menjadikan kebijakan sebagai konsekuensi tafsir mistik, bukan hasil analisis rasional,
- Mewujudkan kekuasaan yang kebal terhadap kritik, karena diselimuti aura suci.
Tan Malaka menyebut fenomena semacam ini sebagai kesadaran palsu, yaitu kondisi ketika rakyat merasa bangga pada hal-hal yang justru menindas daya pikir mereka sendiri. Dalam istilahnya:
“Rakyat yang diajarkan takut kepada roh, tidak akan pernah bertanya kepada pemimpinnya.”2
Sebagai alternatif, Tan mengajukan Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, sebagai fondasi berpikir masyarakat merdeka. Di dalam Madilog, kekuasaan tidak bersandar pada wahyu, aura, atau supranatural, tetapi pada nalar kritis, pengalaman material rakyat, dan perubahan sosial yang ilmiah.
“Rakyat tidak dibebaskan dengan sesajen dan artefak budaya. Mereka dibebaskan dengan pikiran. Maka lawan segala kekuasaan yang menyihir rakyat dengan legenda, karena itu hanyalah cara lama dalam bentuk baru untuk mempertahankan kebodohan.”3
Negara, menurut Tan : bukan rumah ibadah atau situs pemujaan karuhun. Ia adalah alat untuk membebaskan manusia dari belenggu ekonomi, politik, dan kebodohan. Jika negara justru dijalankan seperti kuil gaib, maka ia telah gagal sebagai republik.
Negara ini dibangun dengan pesan, bukan dengan menyan.
Pemimpin yang baik tidak menjual “energi karuhun” atau “kekuatan aura”, tetapi menawarkan kebijakan berbasis data dan akal sehat. Di tengah tantangan perubahan iklim, krisis pangan, dan kemiskinan struktural, rakyat tidak butuh pembasuhan spiritual, mereka butuh air bersih, pangan cukup, dan pendidikan rasional.
Maka, bila hari ini Tan Malaka hidup, ia akan menulis kembali:
“Kita tidak bisa membangun republik dengan menyembah batu, keris, atau getaran alam. Bangunlah negara dengan logika, data, dan tekad untuk melayani rakyat.”
Kesimpulan
Kita mungkin hidup dalam sistem demokrasi, tapi jika pemimpinnya bersandar pada mistik, rakyatnya tak bisa mengkritik, dan keputusan lahir dari tafsir spiritual, maka republik ini sejatinya telah tergelincir menjadi kerajaan gaib dengan parfum kedaulatan rakyat.
Maka mari kita tegakkan kembali pesan Tan Malaka:
“Bangsa yang merdeka adalah bangsa yang berpikir.”
Tan menyebut sistem mistika dan kekuasaan spiritual sebagai bentuk “mistik kolonial” yang menggagalkan revolusi rakyat.
Dan karena itu, sekali lagi, negara tidak boleh dibangun dengan menyan, tapi dengan pesan.
Catatan Menyan:
