Jakarta-Fusilatnews.-— Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah memberikan persetujuan sejak lama terkait keputusan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mengundurkan diri dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
“(Mahfud) Sudah lama diberikan restu (oleh Megawati),” ujar Hasto saat ditanya oleh awak media di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).
Hasto menjelaskan bahwa rencana pengunduran diri Mahfud sebenarnya telah lama menjadi topik pembahasan di kalangan pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3.
“Terkait dengan mundurnya Prof Mahfud sebenarnya sudah dirancang antara Pak Ganjar Pranowo dan Prof Mahfud MD bersama dengan partai politik pendukungnya, PDI Perjuangan, PPP, Perindo, dan Hanura dalam rapat dengan TPN beberapa waktu yang lalu,” ungkapnya.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud menambahkan bahwa keputusan pengunduran diri Mahfud juga diambil pada waktu yang tepat. Keputusan tersebut muncul di tengah-tengah masyarakat seiring dengan gerakan publik, yaitu berhenti mengikuti akun Instagram pribadi Presiden Jokowi.
“Itu yang kemudian kami perhatikan,” tambah Hasto. Ketika ditanya mengenai jadwal pasti pengunduran diri Mahfud dari jabatan menteri, Hasto menyatakan bahwa Menko Polhukam tersebut masih terus fokus pada masalah bangsa dan negara yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, Hasto menilai Mahfud pantas mendapatkan gelar pendekar hukum.
“Tetapi, Prof Mahfud sebagai pendekar hukum, itu juga harus menempatkan skala prioritas pada kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya.
Selain itu, Mahfud juga disebut sedang mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai menteri, seperti konflik agraria dan isu hukum lainnya. Hasto menekankan bahwa penyelesaian konflik tersebut penting agar menteri pengganti Mahfud nantinya dapat melanjutkan pekerjaan yang sudah diselesaikan.
“Sehingga siapa pun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu semangat yang sama untuk membela rakyat, untuk menegakkan keadilan. Jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” kata Hasto.
“Ada Prof Mahfud saja muncul intimidasi, apalagi kalau tidak ada Prof Mahfud,” tambahnya. Sebelumnya, Mahfud mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polhukam. Keputusan ini diambil setelah calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta Mahfud mengundurkan diri untuk menghindari konflik kepentingan pasca ikut serta dalam Pilpres 2024.
Saat ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menyatakan bahwa telah melakukan pertemuan dengan Mahfud MD pada Senin (29/1/2024) malam, tetapi Mahfud MD belum menyampaikan surat pengunduran diri.
