FusilatNews – Aksi demonstrasi “Indonesia Gelap” yang kembali digelar di depan Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025), menjadi simbol perlawanan mahasiswa terhadap ketidakpedulian pemerintah. Aksi ini bertepatan dengan pelantikan kepala daerah, menjadikannya momen strategis untuk menegaskan bahwa pemimpin daerah yang baru dilantik harus segera bekerja demi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menjadi bagian dari sistem yang menutup telinga terhadap suara publik.
Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Herianto, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap ketidakterbukaan pemerintah. “Kami sangat kecewa dengan pihak pemerintah yang tidak pernah sama sekali mau menemui massa aksi untuk menyampaikan poin-poin tuntutan kami,” ujarnya.
Bungkamnya Pemerintah, Gelapnya Demokrasi
Nama “Indonesia Gelap” dipilih sebagai bentuk peringatan bahwa negara ini tengah berada dalam kegelapan demokrasi. Pemerintah yang enggan mendengar dan merespons aspirasi rakyat mencerminkan sistem yang semakin tidak demokratis. Aksi ini diperkirakan akan lebih besar dibandingkan sebelumnya, dengan kehadiran mahasiswa dari berbagai daerah seperti Bandung, Lampung, Surabaya, Malang, Samarinda, Banjarmasin, Aceh, dan Bali.
Demo ini membawa 13 tuntutan, di antaranya menciptakan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk mencabut proyek strategis nasional yang dinilai menghambat reforma agraria sejati serta menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap membungkam suara kritis di kampus.
Jangan Sampai Kebijakan Pro Rakyat Hanya Ilusi
Pelantikan kepala daerah harus dimaknai sebagai awal perubahan, bukan sekadar seremoni politik. Kepala daerah yang baru dilantik memikul tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan elite tertentu.
Dalam konteks ini, kebijakan seperti program makan bergizi gratis yang dicanangkan di beberapa daerah harus benar-benar diwujudkan sebagai investasi sumber daya manusia, bukan sekadar janji kampanye belaka. Jika program semacam ini gagal direalisasikan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan semakin tergerus.
Generasi Bangsa Mau Dibawa ke Mana?
Demo mahasiswa yang terus berlanjut adalah bukti bahwa generasi muda tidak tinggal diam melihat ketidakadilan. Aksi ini bukan sekadar seremonial, tetapi pesan keras kepada pemerintah bahwa mahasiswa akan terus mengawal kebijakan yang tidak pro-rakyat. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan terus membungkam suara mahasiswa, atau akhirnya membuka telinga untuk mendengar jeritan rakyat?
Jika pemerintah tetap memilih untuk menutup diri, maka pertanyaannya: generasi bangsa ini mau dibawa ke mana? Jika kepala daerah yang baru dilantik tetap tunduk pada kepentingan segelintir elite, maka harapan terhadap perubahan hanya akan menjadi ilusi. Indonesia yang terang hanya bisa terwujud jika pemerintah bersedia membuka mata dan telinga terhadap aspirasi rakyatnya.
