Oleh: Kawan Nazar
Kegaduhan publik kembali memuncak pasca pernyataan terbuka Amien Rais yang menyoroti orientasi seksual Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya. Bagi sebagian kalangan
menyerang aspek personal—terutama orientasi seksual—dipandang tidak pantas. Politik seharusnya menilai kapasitas dan kinerja, bukan kehidupan privat. Dalam konteks ini, kritik terhadap Amien Rais menjadi sah. Namun dalam pusaran kekuasaan, batas antara wilayah pribadi dan kepatutan publik seringkali menjadi abu-abu. Persoalan ini bukan sekadar urusan moralitas personal, melainkan ujian transparansi dan kepatuhan hukum bagi pemerintahan Prabowo Subianto.
Transparansi Hukum di Atas Penghakiman Publik
Pernyataan Amien Rais mengenai dugaan orientasi seksual Teddy tidak bisa hanya dilihat sebagai serangan personal. Dalam perspektif moralitas yang dipegang mayoritas publik, integritas penyelenggara negara adalah harga mati. Namun, narasi ini tidak boleh dibiarkan menguap menjadi sekadar “rasan-rasan” atau rumor liar di media sosial yang didasarkan pada potongan video dan gambar tanpa verifikasi.
Solusi paling elegan adalah membawa persoalan ini ke ranah hukum. Jika Teddy merasa difitnah, jalur hukum adalah mekanisme paling adil untuk membuktikan kebenaran. Sebaliknya, jika indikasi yang dilontarkan Amien Rais memiliki dasar kuat, publik berhak tahu siapa yang berada di lingkaran inti pengambil kebijakan negara. Menyeret isu ini ke meja hijau akan menghentikan penghakiman massa yang tidak sehat dan memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak.
Kritik untuk Komdigi: Tangkas Membungkam Kritik Rakyat, Tak Berdaya Terhadap Situs Judol
Langkah cepat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam men-takedown konten terkait isu ini justru memicu kecurigaan baru. Otoritas negara seharusnya tidak bertindak sebagai “polisi moral” yang hanya tangkas membungkam kritik atau rumor yang menyasar elite.
Sangat ironis jika negara begitu energetik memberangus unggahan warga di media sosial, namun tampak tertatih-tatih dalam memberantas situs judi online yang jelas-jelas merusak struktur ekonomi rakyat. Jika konten tersebut dianggap melanggar UU ITE, buktikan di pengadilan, bukan sekadar menghapusnya secara sepihak.
Esensi Masalah: Kembalinya Dwifungsi yang Lebih “Kasar”
Di luar riuh rendah isu orientasi seksual, terdapat persoalan konstitusional yang jauh lebih fundamental dan mendesak: Legalitas posisi Teddy sebagai Sekretaris Kabinet. Penempatan militer aktif dalam jabatan Menteri Sekretaris Kabinet adalah pelanggaran nyata terhadap peraturan perundang-undangan dan semangat reformasi. Fenomena ini menandai kembalinya Dwi Fungsi TNI dengan gaya yang lebih lugas dibanding era Orde Baru. Jika aturan main dalam penempatan pejabat negara saja sudah ditabrak, maka moralitas hukum kita sedang berada dalam titik nadir.
Jangan Berhenti Pada Pusaran Rumor
Pemerintahan Prabowo perlu menyikapi kritik Amien Rais bukan sebagai gangguan kebisingan, melainkan sebagai momentum evaluasi. Memindahkan Teddy dari ring satu bukan hanya soal meredam isu moralitas, tetapi soal mengembalikan marwah institusi sipil dari bayang-bayang militeristik. Tanpa langkah tegas, pemerintah hanya akan terjebak dalam pusaran rumor dan delegitimasi hukum yang mereka ciptakan sendiri.
