Oleh Ali Syarief
Oleh Ali SyariefMari kita buka mata: APBN 2026 adalah peta prioritas yang lebih mirip wishlist pemerintah daripada blueprint pembangunan. Negara ini tampak siap perang, sehat, dan aman—tapi ekonomi? Terlantar di pojok ruang rapat.
Pertama, Badan Gizi Nasional: Rp 268 triliun. Angka ini membuat kita bertanya, apakah ini alokasi untuk rakyat atau anggaran untuk rapat, seminar, dan baliho tentang “gizi nasional”? Efektivitasnya tak jelas. Transparansi? Lebih sulit dicari daripada unicorn di Jakarta. Rakyat bisa saja menelan vitamin, tapi mereka tak merasakan efek nyata di dompet atau kualitas hidup mereka.
Kemudian, Kementerian Pertahanan Rp 185 triliun dan POLRI Rp 145,65 triliun. Anggaran keamanan nyaris menyamai seluruh belanja infrastruktur! Jadi jelas: pemerintah lebih takut negara diserang daripada takut rakyat kelaparan, menganggur, atau tertinggal dari teknologi global. Kalau perlu, rakyat bisa aman tapi tetap miskin—itulah logika APBN 2026.
Kemen PUPR (Rp 118,5T) dan Kemenkes (Rp 114T) hanyalah hiburan. Infrastruktur dibangun setengah hati, kesehatan digerakkan separuh tenaga, sementara belanja militer dan gaji aparat menelan sebagian besar kue. Pendidikan, pertanian, dan sektor produktif lainnya? Jangan berharap banyak—mereka hanya menjadi aksesoris, cantik di laporan tahunan tapi lemah di realita.
Jadi apa pesan terselubung APBN 2026? Rakyat aman, sehat, tapi miskin. Elite siap perang dan nyaman di balik gaji besar, sementara pengusaha, petani, dan pekerja inovatif dipaksa menunggu sisa remah-remah anggaran. Investasi produktif? Ah, itu hanya omongan di konferensi pers.
APBN ini jelas menegaskan: negara lebih senang mengamankan aparatur dan menyehatkan citra pemerintah daripada benar-benar menyejahterakan rakyat. Rakyat diberi vitamin, elite diberi senjata, dan masa depan ekonomi… entah, mungkin terselip di catatan kaki anggaran yang tak pernah dibaca.
APBN 2026: aman, sehat, dan… tragis bagi rakyat.
