Oleh: Adi Prayitno
Jakarta – Konfigurasi politik kian mengerucut. Peta kandidasi pilpres menuju jalan panjang 2024 kian terang –minimal polanya mulai terbaca; terpetakan dengan mudah. Deklarasi dukungan, agresivitas gerakan politik, dan konsolidasi elite kian masif. Nyaris tanpa jeda. Seakan pilpres dalam hitungan hari. Semua mesin politik dipanaskan dari hulu hingga hilir. Semua petarung berpacu dengan waktu.
Hari-hari belakangan kian pengap. Ruang publik dijejali isu politik elektoral. Meminjam frasa Jurgen Habermas, ruang publik sulit dipisahkan dari urusan politik. Ia setarikan napas dengan syahwat politik elite yang kian membuncah. Semua asupan informasi dikonstruk untuk urusan politik elektoral semata. Persoalan ekonomi, utang, dan ancaman resesi luput dari perhatian.
Menukil Antonio Gramsci, ke depan jagad politik bakal dihegemoni oleh diskursus politik elektoral. Terutama pemilihan presiden. Sementara pemilihan anggota legislatif dimarjinalkan. Padahal, kemenangan di parlemen sangat vital dalam kepentingan politik strategis. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrem seperti di Indonesia, lembaga kedewanan powerful, bukan hanya mitra utama eksekutif, melainkan juga bisa menjadi sandera politik presiden terpilih.
Periode awal Susilo Bambang Yudhoyono dan Jokowi jadi presiden menjadi bukti sahih saktinya posisi dewan. Saat itu, dua presiden ini menjadi minority president karena tak mendapat dukungan mayoritas parlemen. Semua kepentingan politik pemerintah ditolak. Kata Juan Linz, inilah cacat bawaan akut presidensialisme multipartai. Eksekutif dan legislatif sering bentrok yang berujung deadlock. Itu artinya, pemilihan dewan sama pentingnya dengan urusan pilpres.
Oleh karena itu, publik jangan terjebak manuver elite yang menggiring Pemilu 2024 semata persoalan pilpres, melupakan urusan pileg dan akselerasi partai. Ini adalah salah satu hal yang belum selesai dalam urusan pemilu mendatang. Semua mata hanya tertuju pada pemilihan presiden dan melupakan yang lain. Berbahaya bagi demokrasi, bukan?
Serba Tak Pasti
Membaca dinamika politik yang berkembang belakangan mesti diletakkan dalam konteks serba ketidakpastian. Belum sepenuhnya tuntas. Banyak hal-hal yang belum selesai. Mulai poros koalisi hingga pasangan calon presiden dan wakil presiden. Masih serba dinamis dan mengandung sejuta misteri yang tak bisa ditafsir dengan mudah.
Pertama, soal poros Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang paling awal deklarasi. Sampai saat ini belum memutuskan jagoan capres dan cawapres yang bakal diusung tanding. Airlangga Hartarto memang capres harga mati Golkar. Tapi PAN dan PPP sepertinya punya jagoan berbeda. Mereka mengusulkan nama lain di luar KIB. Sebut saja misalnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Erick Thohir, dan nama besar lainnya.
Sikap PAN dan PPP bisa ditafsirkan dua hal sekaligus. Tafsir pertama demi merawat konstituen mereka yang split ke banyak tokoh kunci. Tafsir kedua sangat mungkin ini cara PAN dan PPP menolak halus pencalonan Airlangga Hartarto sebagai capres dari KIB. Caranya dengan deklarasi sejumlah pengurus wilayah mengusulkan nama lain tanpa Airlangga. Ujian utama KIB tentu soal capres dan cawapres yang akan diusung. Selama dalam kesepakatan bersama, koalisi dijamin langgeng. Begitupun sebaliknya.
Kedua, tentang koalisi Gerindra dan PKB. Agak sedikit maju. Koalisi dua partai yang belum pernah koalisi ini secara definitif mencapreskan Prabowo Subianto. Problemnya, mengapa Muhaimin Iskandar tak otomatis diumumkan sebagai pasangan Menhan itu? Bukankah Muhaimin sejak lama berhasrat maju pilpres? Alasan yang mungkin bisa diraba publik tentu soal elektabilitas Cak Imin yang tak muncul signifikan di berbagai survei. Prabowo butuh pendamping yang bisa menderek elektabilitas. Bukan sebaliknya justru menjadi beban politik.
Prabowo terlihat mencari pasangan yang bisa menutup celah selama ini. Terutama di Jatim dan basis nahdliyin. Pilihan berkoalisi dengan PKB tentu karena alasan itu. Problemnya, jarak pemilih PKB dengan pemilih Cak Imin cukup jauh. Setidaknya jika melihat data survei yang jomplang. Pemilih PKB di kisaran 9,69 persen. Sementara elektabilitas Cak Imin di bawah satu persen.Jika Prabowo mencari tokoh NU menunya banyak. Sebut saja misalnya Kyai Maruf Amin, Yahya Cholil Tsaquf, Khofifah Indar Parawansa, Yenny Wahid, atau Yaqut Cholil Qoumas.
Ketiga, poros koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS. Poros perubahan ini cenderung penuh gegap gempita. Faktornya tentu sosok Anies Baswedan yang dinilai antitesis Jokowi yang menjadi tumpuan kelompok oposan anti kekuasaan. Yang menjadi soal, Demokrat dan PKS berebut wakil Anies. Tentu ini bukan perkara mudah. Jika salah satu partai kecewa, koalisi ini bisa bubar jalan.
Sangat rasional jika PKS dan Demokrat ngotot berebut mendampingi Anies. Tentu kedua partai ini berharap efek ekor jas. Demokrat dan PKS layak khawatir karena pemilih Anies yang selama ini ke PKS perlahan migrasi ke NasDem. Termasuk pemilih Demokrat sebagian ada yang hijrah ke NasDem. Demokrat relatif tertolong sosok AHY sebagai jangkar peredam pemilih Demokrat tak ke Nasdem. Beda ceritanya dengan PKS yang potensial bedol desa.
Keempat, soal PDIP. Tak kalah rumitnya dengan poros lain. Partai penguasa ini terlihat terjebak dilema, jika bukan konflik, internal. Antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Meski menjadi satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri, namun soal capres bukan perkara gampang mengingat PDIP ingin menang hattrick. Dari angka statistik survei Ganjar lebih diunggulkan. Tapi pada level elite partai, Ganjar masih dianggap anak kos-kosan. Sementara Puan adalah darah biru politik penerus trah politik Sukarno, namun elektabilitasnya belum naik signifikan.
Dinamis
Politik tak bisa diterka hitam-putih semudah membaca garis tangan; masih sangat dinamis. Hal-hal yang selama ini dianggap sangat mustahil masih serba mungkin. Fakta politiknya cukup banyak. Siapa yang bisa menyangka Prabowo merapat ke Jokowi di periode kedua pemerintahan. Siapa yang bisa menebak Nasdem yang dahulu berbeda diametral dengan Anies Baswedan, kini justru menjadi partai utama yang deklarasi Anies maju capres.
Siapa bisa menjamin kongsi politik yang saat ini sedang proses penjajakan politik happy ending? Semua serba dinamis dan tak pasti. Poros perubahan yang digagas Nasdem, Demokrat, dan PKS terancam bubar, mencari pelabuhan lain, jika tak ada titik temu kepentingan tiga partai. Karena sangat mungkin rumput tetangga lebih hijau. Batalnya deklarasi bersama 10 November lalu menjadi novum awal bahwa poros ini belum sepenuhnya sehati dalam level kepentingan.
Begitu pun dengan poros Gerindra dan PKB. Satu pertanyaan yang mengganjal tak terjawab hingga saat ini. Apakah PKB akan terus konsisten berkoalisi andai Muhaimin tak dipilih sebagai cawapres Prabowo. Jawaban pastinya belum terlihat. Sebab, PKB mematok harga mati Cak Imin maju capres atau cawapres. Bagi PKB, siapapun yang minat berkoalisi wajib hukumnya menyertakan Cak Imin sebagai pasangan.
Sementara poros KIB memang terlihat landai dan belum terlihat ada gejolak. Tentu karena yang dibicarakan selama ini sebatas isu normatif menghindari polarisasi, menolak politik identitas, dan siap melanjutkan semua proyek mercusuar Jokowi. Pada level wacana ketiga partai ini terlihat solid. Tapi pada level kandidasi capres penuh onak dan duri. Satu-satunya ujian apakah KIB bertahan atau bubar soal siapa jagoan pilpres yang bisa diterima lapang dada semua partai.
Terakhir tentang PDIP. Sekalipun bisa mengusung capres dan cawapres sendiri, partai ini masih terlihat sibuk melakukan safari politik ke berbagai partai. Itu artinya, PDIP butuh berkoalisi memperkuat barisan politik. Tujuannya dua hal. Yakni, untuk kepentingan pilpres dan kebutuhan koalisi parlemen. Di antara dua kebutuhan ini, pastinya yang prioritas tetap pilpres. Kemenangan pilpres bisa mengubah kekuatan politik parlemen.
Satu hal yang krusial tentang capres yang akan diusung nantinya. Salah pilih jagoan bisa jadi kiamat sehari bagi PDIP. Sebaliknya, benar dan akurat majukan capres, PDIP berpeluang ukir rekor sejarah. Menang pemilu tiga kali secara beruntun.
Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik.
Dikutip dari detik.com, Rabu 23 November 2022.
