Oleh: Nazaruddin
Oleh: NazaruddinHubungan antara Islam politik dan rezim Orde Baru bukanlah kemitraan, melainkan sebuah peperangan asimetris antara kekuasaan hegemonik dan identitas ideologis. Sejak awal, Soeharto menerapkan strategi pembonsaian politik—terlihat dari intervensi terhadap Parmusi dan fusi paksa seluruh partai Islam ke dalam PPP pada 1973. Kebijakan ini secara efektif melumpuhkan independensi politik Islam di parlemen sekaligus membuka jalan bagi era kontrol ideologis total yang segera menyusul. Politik Islam dipaksa menjadi entitas jinak yang dikendalikan negara, sebuah prelude bagi penetrasi lebih dalam ke ruang sosial dan kultural masyarakat.
Kontrol Ideologis: Senjata Asas Tunggal
Setelah berhasil membungkam partai-partai Islam, Orde Baru mengeluarkan senjata ideologis paling strategisnya: Asas Tunggal Pancasila (1985). Kebijakan ini bukan sekadar unifikasi ideologi nasional, tetapi alat politik untuk meniadakan diferensiasi dan mematikan potensi oposisi dari organisasi massa, khususnya Islam. Negara menentukan batas-batas identitas; semua yang berada di luar Pancasila dianggap ancaman.
Ormas-ormas Islam pun dipaksa mengambil posisi. Nahdlatul Ulama (NU) memilih kembali ke Khittah 1926—menjauh dari politik praktis demi mempertahankan ruang hidup sosialnya. Keputusan ini tampak seperti kepatuhan, tetapi pada kenyataannya adalah strategi bertahan yang cerdas, karena justru memperkuat basis sosial NU di luar arena politik formal. Muhammadiyah juga menerima Asas Tunggal, mempertahankan fokusnya pada dakwah, pendidikan, dan modernisasi umat.
Penerimaan kedua pilar besar Islam ini mengonfirmasi keberhasilan Orde Baru dalam memaksakan kerangka ideologisnya, meski harus dibayar dengan tergerusnya suara politik Islam independen.
Konflik dan Krisis: Ketika Pemaksaan Ideologi Bertemu Perlawanan
Di balik stabilitas semu, ketegangan antara rezim dan kelompok Islam terus menguat hingga akhirnya meletup menjadi konflik terbuka.
a. Tragedi Tanjung Priok (1984): Represi sebagai Bahasa Kekuasaan
Peristiwa Tanjung Priok adalah manifestasi brutal dari ketakutan Orde Baru terhadap resistensi Islam. Walaupun UU Asas Tunggal baru disahkan pada 1985, wacana kewajiban Pancasila sebagai satu-satunya asas telah menjadi isu sensitif yang memicu perlawanan akar rumput. Tanjung Priok menjadi pesan keras: negara siap menggunakan kekerasan untuk menegakkan kontrol ideologis. Trauma politik yang lahir dari tragedi ini membekas dalam ingatan kolektif kelompok-kelompok Islam kritis.
b. Larangan Jilbab: Upaya Mendefinisikan Kesalehan Publik
Pada saat yang sama, kebijakan pelarangan jilbab di sekolah negeri tahun 1980-an menjadi simbol perang negara terhadap ekspresi identitas keagamaan. Isu ini bukan soal busana semata, tetapi upaya negara mengontrol definisi kesalehan di ruang publik. Ironisnya, represi terhadap simbol-simbol identitas justru memicu perlawanan kultural dan memperkuat ekspresi keislaman di luar kendali negara.
Akomodasi Elit: Senandung ICMI dan Politik Kooptasi
Memasuki akhir kekuasaannya, Soeharto mengubah strategi. Represi terbukti tidak mampu memadamkan aspirasi keislaman. Jawabannya adalah kooptasi—yang diwujudkan melalui pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) pada 1990.
ICMI adalah jembatan untuk merangkul kelas menengah Muslim terdidik dan birokrat, sekaligus instrumen untuk menyeimbangkan dominasi ABRI. Dengan menempatkan B.J. Habibie sebagai ketua, Soeharto berhasil meraih loyalitas baru sekaligus membangun jaringan Islam akomodatif yang diberi ruang dalam birokrasi dan ekonomi, selama tetap menunjukkan kesetiaan politik kepada dirinya.
Warisan Kontrol: Politik yang Dilemahkan, Identitas yang Dikuatkan
Warisan Orde Baru menghadirkan ironi besar: politik Islam dilemahkan, tetapi identitas Islam di masyarakat justru menguat. Kooptasi elit melalui ICMI awalnya efektif, namun pada akhirnya menjadi bumerang. Ketika krisis moneter menghantam pada 1996–1998, tokoh-tokoh yang pernah diberi ruang oleh rezim—seperti Amien Rais—muncul sebagai motor gerakan rakyat yang menuntut Soeharto turun.
Fakta ini menunjukkan bahwa pembonsaian politik yang dilakukan Orde Baru hanya berhasil di ranah institusional, tetapi gagal meredam gelombang kesadaran dan identitas Islam yang tumbuh di luar kontrol negara. Kegagalan itulah yang ikut mempercepat runtuhnya rezim pada 1998.
