HUT Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tahun ini menjadi momentum refleksi bagi partai berlambang banteng tersebut untuk menegaskan kembali identitas politiknya. Setelah dua periode berada dalam lingkaran kekuasaan, dinamika internal partai menghadapi tantangan besar: bagaimana mengelola warisan pemerintahan Jokowi yang menjadi pedang bermata dua bagi PDIP. Di satu sisi, Jokowi adalah produk kebesaran PDIP yang menduduki puncak kekuasaan negara. Namun, di sisi lain, pengaruh dan agenda politik Jokowi yang sering kali melampaui batas garis ideologi partai telah menjadi ancaman nyata bagi soliditas internal PDIP.
Rongrongan dari Kader Disersi: Ancaman dari Dalam dan Luar
Jokowi, meski lahir dari rahim PDIP, menunjukkan pola hubungan yang ambigu dengan partai. Ketika menjabat sebagai presiden, langkah-langkah politiknya tidak selalu sejalan dengan garis besar perjuangan partai. Hal ini menciptakan friksi dengan kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan membuka ruang bagi munculnya “kader disersi” yang memanfaatkan pengaruh Jokowi untuk membangun kekuatan politik alternatif.
Sinyalemen bahwa antek-antek Jokowi masih bercokol dalam tubuh PDIP bukanlah isapan jempol. Mereka inilah yang menjadi “virus” yang melemahkan loyalitas kader terhadap perjuangan partai. Konsolidasi partai ke depan harus fokus pada penyingkiran elemen-elemen ini, baik melalui mekanisme organisasi maupun strategi politik yang lebih tegas. Dalam hal ini, PDIP perlu kembali menegaskan disiplin partai sebagai fondasi utama untuk menjaga kesolidan di tengah terpaan isu dan ancaman dari luar.
Menghadapi Gerombolan Pecatan: Tantangan Eksternal
Gerombolan pecatan PDIP seperti Effendi Simbolon dan sekutunya adalah ancaman lain yang tidak bisa diremehkan. Meskipun mereka kehilangan pijakan di PDIP, mereka memiliki ambisi untuk merubuhkan partai dari luar. Strategi ini mungkin muncul dari kesadaran bahwa mereka akan sulit berkiprah di partai besar lainnya seperti Golkar atau Gerindra, yang memiliki struktur dan budaya politik berbeda.
Bagi PDIP, ancaman ini bukan hanya soal persaingan politik, tetapi juga tentang menjaga warisan dan ideologi partai. PDIP tidak hanya harus bertahan dari upaya merubuhkan dirinya, tetapi juga harus mencegah munculnya “PDIP baru” yang lahir dari tangan-tangan eks-kader yang kecewa. Untuk itu, langkah antisipatif berupa penguatan akar rumput dan peningkatan militansi kader adalah kebutuhan mendesak.
Positioning Politik di Era Prabowo
Di era baru politik Indonesia yang dipimpin oleh Prabowo Subianto, PDIP harus mereposisi dirinya secara strategis. Sebagai partai yang berpotensi menjadi oposisi utama, PDIP memiliki peluang besar untuk merebut kembali kepercayaan publik. Namun, hal ini hanya bisa dicapai jika PDIP mampu membangun narasi politik yang kuat, berbeda, dan relevan dengan kebutuhan rakyat.
PDIP perlu menjadikan isu-isu kerakyatan seperti ketahanan pangan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi sebagai fokus utama perjuangannya. Sikap kritis terhadap pemerintahan Prabowo harus berbasis pada data dan solusi, bukan sekadar retorika politik. Dengan demikian, PDIP dapat memosisikan dirinya sebagai alternatif yang kredibel bagi rakyat Indonesia.
Membangun Masa Depan Tanpa Beban Masa Lalu
Momen HUT PDIP tahun ini adalah waktu yang tepat untuk merefleksikan perjalanan partai selama dua dekade terakhir. PDIP harus berani memutus beban masa lalu, termasuk pengaruh Jokowi dan antek-anteknya, untuk melangkah ke depan dengan lebih solid dan berintegritas. Agenda konsolidasi internal harus menjadi prioritas utama, dengan menegaskan kembali garis ideologi partai dan memastikan bahwa setiap kader berjalan seiring dengan visi dan misi partai.
PDIP memiliki modal besar untuk tetap menjadi kekuatan utama dalam peta politik nasional. Namun, keberhasilan ini hanya bisa diraih jika partai mampu mengatasi ancaman internal dan eksternal dengan strategi yang matang dan eksekusi yang tegas. Membunuh “virus Jokowi” dalam tubuh partai bukan hanya soal menyelamatkan PDIP, tetapi juga soal menjaga harapan rakyat terhadap politik yang berpihak pada keadilan dan kemakmuran bersama.
