Oleh: Muhamad Yamin Nasution
Tidak ada keputusan yang lebih penting bagi setiap warga negara Indonesia yang telah memiliki hak pilih, untuk memilih siapa yang akan menjadi Presiden berikutnya. Alasan sederhana saat seorang presiden menjabat, dia akan menjadi tokoh utama dan sentral dalam pemerintahan Indonesia. Secara de facto dan de jure akan menjadi pemimpin yang di akui global. Secara sederhana bahwa – tidak ada posisi, jabatan yang lebih berkuasa, kuat, dan yang lebih berpengaruh (influence) yang di pegang seseorang, bahkan dengan mengorbankan hal terbesar dalam bernegara ini, yaitu keberhasilan, kemajuan atau sebaliknya perpecahan, kemiskinan, hingga perang saudara, yang paling buruk adalah bubarnya negara.
Memperhatikan cara bicara, bobot yang di sampaikan, dan sikap politisi khusunya calon pemimpin masa depan adalah keindahan tersendiri, lalu menuangkan dalam tulisan. dengan harapan dua hal; pertama, memotivasi pembaca tentang pentingnya kwalisifikasi presiden yang relevan dan penting bagi kedepan. kedua, menentang pemilih untuk membantu proses perbaikan kwalitas pemilihan dan sehingga menghasilkan pemimpin yang ber-integritas tinggi. Melupakan kandidat yang membawa cara-cara klasik; seolah-olah merakyat, minim pengatahuan kenegaraan, dan umumnya manipulatif.
Saat ini kita hidup Dan tengah menghadapi dalam negara yang retak, serta sedang menghirup udara najis “impure air” demokrasi; mulai dari meningginya kesenjenangan sosial (kemiskinan) hingga dugaan mati kelaparan yang sudah cukup banyak terjadi, seorang Ibu harus mengakhiri hidup sendiri dan anak-anak mungilnya karena tak sanggup menghadapi tagihan hutang dari debt collector, polarisasi berkelanjutan karena pemimpin terpilih gagal menjadi role model pendidikan, sifat bunglon “chameleon” hukum yang berubah menjadi monster, dan orang- orang yang diduga menjadi buzzer-buzer kekuasan yang terus merusak, memprovokasi keindahan hidup berbangsa, Dan semua itu melukai negara. Bahkan tak jarang udara najis itu di produksi oleh penyelenggara negara.
Di luar cakrawala waktu adalah dunia yang berubah. Beberapa orang melihat melalui cakrawala itu dan melihat kedepan. Mereka percaya bahwa mimpi bisa kenyataan. Mereka sedang membuka mata kita dan mengangkat semangat masyarakat. Mereka sedang mengajak masyarakat untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita (warga negara). Mereka berdiri teguh, percaya diri melawan angin perubahan (dampak-dampak negative perkembangan tekhnologi), dan memberi kita keberanian untuk melanjutkan jati diri bangsa, dan itu yang disebut kepemimpinan oleh Kaouzes & Posner 1995.
Dalam acara Catatan Demokrasi program TVone, AHY berbicara dan menyinggung tentang Game Theory “zero sum game” bukan tidak beralasan, bahwa seluruh dunia telah bosan dengan karakter politik kontemporer, kuno, egois, dan manipulatif, seperti apa yang pernah di ajarkan Prof. Mahfud MD di Universitas – Universitas besar di Indonesia dalam politik hukum nasional, secara singkat mengatakan bahwa; politik tidak ada kawan sejati dan tidak ada musuh yang abadi, politik hanya berbicara tentang bagaimana merebut dan mempertahankan kekuasan, sedangkan oposisi bagaimana menjatuhkan kekuasan. Tentunya ini bukanlah politik yang diamanahkan oleh Pembukaan UUD 1945 aline ke-empat. Gagasan politik yang disampaikan oleh Prof. Mahfud adalah memuliakan yang menang sebagai pahlawan dan merendahkan yang kalah dengan tuduhan tidak siap dengan kekalahan atau memberikan tuduhan “jahat” kepadanya (yang kalah). Dan Executive Development International Leadership Association (ILA) sangat menentang konsep politik tersebut, harus ditinggalkan karena menjadi penyebab lahirnya polarisasi berkelanjutan dalam politik,korupsi, kemiskinan (Aldo Boitano De Moras, Raúl Lagomarsino Dutra, Erick Schockman “Breaking Zero Sum Game: Transforming Societies Through Inclusive Leadership” 2017).[1]
Karakteristik kepemimpinan politik “zero sum game” yang dimaksud umumnya;
- Egois
Pada acara Roundtable Discussion bertajuk “Geopolitik dan Keamanan Internasional, Ekonomi Global dan Perubahan Iklim”, yang digelar The Yudhoyono Institute, di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Kamis (13/10/2022) AHY menyerukan agar pemimpin bersatu menurun ego masing – masing dengan berkata;
“Mari kita duduk bersama, kita menghindari ego masing-masing. Ini juga seruan tentunya kepada semua negara yang memiliki perilaku yang agresif dalam menyelesaikan konflik atau perseturuan geopolitik,” [2]
Apa yang disampaikan oleh AHY bukan tidak beralasan, bahkan hal itu sejalan dengan penilitian International Leadership Association (ILA).
- Minimnya Keterlibatan Publik (Social Society)
Pada hari kamis (13/10/2022) di Jakarta AHY juga melontarkan kritik atas penyelenggaraan G20 yang dianggap hanya “GIMIK” dengan mengatakan;
“Iya memang secara formal kita akan susun, yang jelas esensinya adalah kita ingin menjadi bagian, turut ambil peran bahwa urusan hubungan internasional bukan hanya milik antarpemerintah antarnegara, tapi juga civil society semacam TYI dan Universiti Kebangsaan Malaysia,”
Lebih lanjut
“Ada rekomendasi yang sifatnya bagaimana kalau nanti dalam pertemuan G20 bisa dilakukan pertemuan bilateral tapi yang meaningful, bukan gimik, benar-benar menjadi bagian dari semangat untuk mencari solusi bersama. Kalau hanya gimik politik, apalagi itu hanya sekadarnya itu menurut saya tidak akan terlalu berarti.”
“Tetapi kalau benar-benar jadi pertemuan, bukan hanya di antara negara-negara G20, tetapi ada di pojok-pojok pertemuan pertemuan bilateral antarpemimpin yang lebih konkret, untuk sekali lagi menemukan solusi untuk yang lebih baik untuk semua,” lanjut dia. [3]
Sherry Arnstein menjelaskan dalam teorinya “Ladder of Citizen Participation” (1969) bahwa Partisipasi Warga Negara adalah salah satu model yang paling banyak dirujuk dan berpengaruh di bidang partisipasi publik yang demokratis. Bagi para pemimpin lokal, penyelenggara, dan fasilitator yang ingin memahami teori-teori dasar keterlibatan dan partisipasi publik, dan cara lembaga dan pejabat publik yang diberdayakan menolak kekuasaan warga negara. Arnstein membuat delapan anak tangga partisipasi masyarakat yaitu; 1).Manipulasi (pemerintah dapat mengatakan semua demi rakyat, untuk kebaikan rakyat, namun tidak melibatkan yang memiliki kepentingan yang dimaksud. 2). Terapi, 3). Menginformasikan, 4).Konsultasi, 5).Penempatan, 6).Kemitraan, 7). Kekuasaan yang Didelegasikan, 8). Kontrol Warga.[4]
Sedangkan Prof. Mickey Lauria Ph.D dan Prof. Carissa Schively Sloterback dalam Learning From Arnstein’s Ladders: From Citizen Participation to Public Engagement” mengatakan bagaimana masyarakat Aceh dengan cepat sembuh dari traumatik berat akibat dampak Tsunami di era pemerintah SBY karena masyarakat dilibatkan dalam pembahasan kegiatan dan program yang akan dilakukan pemerintah, masyarakat dilibatkan dan turut serta mengatur apa yang diinginkan, ikut serta dalam mengelola program tersebut dari hal kecil hingga terbesar.[5]
- Diktator
Angel Rabasa & John Haseman Military and Democracy in Indonesia (2002) penelitian yang dilakukan oleh gabungan Intelijen AS & SRND untuk kepentingan AS dan negara tetangga di Indonesia mengatakan, bahwa Indonesia akan kembali ke era kediktatoran pasca perlahan-lahan keluar dari reformasi dan memperbaiki ekonomi & demokrasi. Namun kembali terjebak ke kediktatoran dengan indikator-indikator sebagai berikut; 1). tidak terpilih pemimpin sipil yang kompeten, 2). lembaga – lembaga negara pasca reformasi tidak bekerja sebagai mana mestinya, dll [6)
Namun perlu kita fahami bahwa apabila ke egoisan melanda dalam bernegara maka setiap orang akan dibatasi, keterlibatan publik hilang, dan kita melihat hal pembentukan UU, tanpa melibatkan publik sama sekali.
Kesimpulan;
AHY sedang mengajak bersatunya warga negara ditengah tengah keretakan akhir- akhir ini, melalui lintas generasi, lintas budaya, lintas agama, lintas di siplin ilmu, melalui pemikiran, sehingga dapat di praktekkan oleh pemimpin-pemimpin kontemporer yang berpengaruh. Selanjutnya AHY seolah-olah mengajak generasi muda untuk “Yok memilih pemimpin masa depan yang ber-integritas, dengan integritas seorang pemimpin akani dampak positive terhadap lingkungan nasional dan internasional. Tentunya pemikiran ini adalah pemikiran muda yang maju bahkan bertaraf internasional, namun apakah tokoh-tokoh politik kontemporer memahami apa yang di maksud oleh AHY?? menjadi pertanyaan besar bagi seluruh masyarakat Indonesia yang akan di perlihatkan dalam prakteknya.
Sumber:
Aldo Boitano De Moras, Raúl Lagomarsino Dutra, Erick Schockman: “Breaking Zero Sum Game: Transforming Societies Through Inclusive Leadership” 2017
tribunnews.com https://www.tribunnews.com › ahy-… AHY Serukan Para Pemimpin Dunia Turunkan Ego Dalam … – Tribun
news.detik.com https://news.detik.com › berita AHY: Pertemuan G20 Jangan Hanya Gimik Politik – detikNews
organizingengagement.org https://organizingengagement.org › … Ladder of Citizen Participation – Organizing Engagement
Prof. Mickey Lauria Ph.D dan Prof. Carissa Schively Sloterback “Learning From Arnstein’s Ladders: From Citizen Participation to Public Engagement” 2020
Angel Rabasa dan John Haseman Military and Democracy in Indonesia 2002
