Oleh: Sayuti Asyathri
Akhir-akhir ini, ruang publik kita dikejutkan oleh auman politik Megawati yang melontarkan kritik tajam terhadap kepemimpinan nasional. Pernyataan tersebut muncul sebagai respons atas penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK atas tuduhan yang dinilai mengada-ada dan masih sumir. Sementara itu, berbagai kasus lain yang jauh lebih terang-benderang dibiarkan menguap begitu saja, tanpa penyelidikan yang serius. Laporan demi laporan telah diajukan, tetapi tak kunjung ditindaklanjuti.
Di tengah situasi ini, Megawati tampil dengan ketegasan yang mengesankan, seakan menjanjikan kebangkitan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dalam penegakan hukum. Bagi publik nasional, hal ini bisa menjadi secercah harapan akan lahirnya kepemimpinan yang tegas, peduli, dan—semoga—bebas dari nuansa drama Korea yang selama ini membayangi panggung politik kita.
Fenomena ini menarik untuk dianalisis melalui matriks superposisi energi epistemik PDIP. Dari matriks tersebut, dapat diukur sejauh mana deposito legasi yang dimiliki PDIP dan Megawati—baik dalam dimensi waktu maupun hasil akhirnya. Jika benar bahwa kriminalisasi politik telah menjadi pola dalam pemerintahan Jokowi, maka perlu juga dihitung seberapa besar deposito legasi PDIP dan Megawati dalam mendukung kekuasaan Jokowi ketika praktik tersebut terjadi. Bukankah pada saat itu mereka turut mengawal jalannya pemerintahan, termasuk dalam kesesatan dan kebejatan yang kini dikecam?
Harus diakui, Megawati memiliki kepiawaian dalam mengelola PDIP, bahkan dalam mengendalikan arah politik negara. Namun, kepiawaian itu tak lepas dari given legacy—modal dasar yang diwariskan oleh Bung Karno dan magnet kepemimpinannya. Modal itu bersumber dari warisan kepemimpinan yang tertanam dalam sukma kecintaannya pada rakyat, bangsa, dan negara; dari perjuangan kemerdekaan yang penuh pengorbanan hingga perumusan dasar negara Pancasila yang hingga kini tetap menjadi pijakan kokoh bagi republik ini.
Namun, pertanyaannya: sejauh mana sudut inklinasi warisan luhur tersebut dalam penerapannya saat ini? Apakah kepemimpinan yang lahir dari warisan itu masih mencerminkan semangat membela rakyat, atau justru berubah menjadi kekuasaan yang berpihak pada oligarki?
Berapa sudut inklinasinya ketika mikrofon dimatikan di ruang di mana suara rakyat seharusnya didengar? Ketika hak angket dibiarkan menggantung tanpa kejelasan, seolah hanya menjadi bagian dari drama politik yang mengecewakan? Ketika gas bumi dijual murah ke China, sementara rakyat Indonesia harus membeli dengan harga komersial yang mencekik? Dan bagaimana dengan kasus-kasus korupsi bernilai ribuan triliun yang justru tenggelam di era Jokowi, meskipun ada sumber daya politik yang cukup untuk mengawasi dan menindaklanjuti?
Bagaimana pula dengan BRIN, yang alih-alih menjadi berkah bagi dunia riset dan inovasi nasional, justru lebih banyak dikritik sebagai bencana bagi sistem perencanaan dan pembangunan ilmu pengetahuan? Kehadirannya terkesan tanpa persiapan matang, tanpa kajian mendalam, serta tanpa platform yang komprehensif—hingga berpotensi menjadi virus perusak bagi ekosistem akademik dan riset nasional.
Semua ini harus masuk dalam perhitungan matriks akuntabilitas legasi. Belum lagi bagaimana Pancasila dijadikan senjata untuk mengawal kepentingan oligarki dan menindas rakyat. Bahkan, muncul salam politik atas nama Pancasila—seakan-akan menjadi legitimasi bagi praktik-praktik yang justru bertentangan dengan nilai-nilai luhur dasar negara.
Di sisi lain, marwah agama direndahkan dengan menghadirkan narasi materialisme yang bertentangan dengan spiritualitas masyarakat Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjadi sila pertama Pancasila, justru ditempatkan dalam posisi marginal. Kaum beragama diperlakukan sebagai kelompok ekstrem yang perlu dicurigai, sementara kriminalisasi terhadap mereka justru menjadi alat untuk melayani kepentingan oligarki.
Semua jejak ini masih bergelayut dalam matriks legasi yang telah terbangun. Maka, mari kita hitung magnitudenya dalam sistem republik yang bercahayakan mutiara cita-cita kebangsaan kita. Dari situ, kita bisa menakar sejauh mana kepiawaian politik Megawati dan PDIP dalam menghadapi siapa pun yang mereka kehendaki.
Monggo.
Jakarta, Februari 2025
