Jakarta, Fusilatnews.- Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memenuhi permintaan tebusan dari peretas yang menyerang sistem Pusat Data Nasional (PDN). Meskipun mengakui adanya peretasan, Budi Arie membantah bahwa sistem PDN lemah.
“(Pemerintah) tidak akan (membayar permintaan peretas),” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/6/2024). Ia belum bersedia mengungkap pihak mana yang bertanggung jawab atas peretasan ini, namun memastikan bahwa tim pemerintah sedang bekerja untuk mengatasi masalah tersebut.
Selain itu, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sistem PDN untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu. “Kita evaluasi. Ini sebentar lagi kita umumkan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sedang melakukan forensik,” jelasnya. “Yang penting pusat layanan untuk publik sudah bisa kita atasi,” tegas Budi Arie.
Meskipun PDN mengalami gangguan, Budi Arie menekankan bahwa data masyarakat tetap aman. Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa gangguan pada sistem PDN Kementerian Kominfo disebabkan oleh serangan virus. Peretas meminta tebusan sebesar 8 juta Dolar Amerika Serikat (AS).
“Tadi Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) konferensi pers di Kominfo. Saya tinggal karena saya harus ke sini. Ini serangan virus lockbit 302,” ujar Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. “Iya (minta tebusan) menurut tim 8 juta dolar,” lanjutnya.
Gangguan pada sistem PDN ini menyebabkan layanan keimigrasian di sejumlah bandara, termasuk Bandara Soekarno-Hatta, terganggu sejak Kamis (20/6/2024). Berdasarkan informasi dari Kementerian Kominfo, PDN berfungsi sebagai fasilitas untuk menyimpan, menempatkan, mengolah, dan memulihkan data kementerian/lembaga. PDN sebelumnya juga pernah menjadi sorotan saat terjadi kasus dugaan kebocoran 34 juta data paspor Indonesia yang diperjualbelikan di situs online pada tahun 2023.
