FusilatNews – Ada satu benang merah yang menghubungkan Mafia di Sisilia, Yakuza di Jepang, Triad di Hong Kong, dan ormas-ormas di Indonesia: mereka hadir saat negara absen—atau sengaja membiarkan ruang itu kosong.
Di Italia bagian selatan, tempat negara terlampau jauh dan aparat terlalu malas bergerak, warga menggantungkan keamanan hidup mereka pada La Cosa Nostra. Kelompok ini tidak sekadar memeras atau menembak. Ia membangun sistem paralel: menengahi sengketa tanah, meminjamkan uang, hingga mengatur kontrak-kontrak pembangunan. Seperti negara mini yang tak berbendera, tapi ditaati karena lebih bisa diandalkan ketimbang institusi formal yang lamban dan korup.
Jepang punya cerita berbeda, tapi alurnya mirip. Yakuza, meski bertato dan dikenal bengis, bukan sekadar geng jalanan. Mereka punya kantor, struktur organisasi, bahkan kartu nama. Di tengah kehampaan pascaperang, Yakuza hadir sebagai pelindung ekonomi bawah tanah: mengatur pasar gelap, menjaga ketertiban di distrik hiburan, hingga ikut membantu saat bencana alam melanda. Pemerintah Jepang, sampai titik tertentu, seperti berdamai dengan kehadiran mereka.
Hong Kong, yang dulu menjadi pelabuhan gelap perdagangan opium dan manusia, adalah rumah dari Triad. Awalnya organisasi rahasia anti-Manchu di daratan Cina, Triad berevolusi menjadi kekuatan bisnis bawah tanah yang melintasi batas negara dan hukum. Mereka tak hanya menguasai perjudian dan narkotika, tapi juga menyusup ke dunia film, real estat, dan bahkan politik. Dalam masyarakat urban yang serbacepat, Triad seperti sistem pelumas—berbahaya tapi dianggap perlu.
Dan Indonesia?
Cerita kita jauh lebih bising, dan tak kalah gelap. Ormas—organisasi kemasyarakatan—tumbuh bak jamur setelah hujan. Dari yang berbasis agama, etnis, sampai yang dibentuk mendadak demi proyek atau kekuasaan. Tak semuanya bertaring, tapi sebagian bersenjata. Tak semua bergerak liar, tapi sebagian ditugaskan membubarkan diskusi, mengintimidasi lawan politik, atau mengambil alih lahan dengan alasan “pengamanan”.
Mereka disebut preman. Tapi yang lebih tepat: mereka adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan yang tak mau kotor sendiri. Ormas-ormas ini sering hadir bukan karena negara lemah, tapi karena negara memilih bekerjasama. Mereka jadi pion politik. Digandeng saat kampanye, dibayar saat pemilu, dan dilupakan—atau dibungkam—saat tak lagi dibutuhkan.
Berbeda dari Mafia, Yakuza, atau Triad yang tumbuh dari kelengahan negara, ormas di Indonesia justru dibesarkan oleh kelicikan negara. Hubungan itu bukan sekadar toleransi diam-diam, tapi simbiosis terang-terangan. Negara mendapat loyalitas massa, ormas mendapat impunitas.
Ketika institusi hukum bisa dinegosiasi, dan kekuasaan bisa didekati lewat jalan pintas, maka tak aneh jika ormas terus tumbuh. Di negeri ini, kekuatan informal tak hanya hadir—ia dipelihara. Karena mereka bisa melakukan hal-hal yang tak bisa dilakukan oleh negara, tapi diinginkan oleh para penguasa.
Selama negara terus bermain mata, dan hukum hanya tajam ke bawah, kelompok-kelompok ini tak akan pernah benar-benar hilang. Mereka bukan hanya bayangan dari negara gagal. Mereka adalah potret dari kekuasaan yang terlalu nyaman hidup dalam kekacauan.
