Bandung –Fusulatnews.– Majelis Musyawarah Sunda (MMS) memperingati Hari Pancasila 2026 dengan menggelar Pidato Kebangsaan yang menghadirkan intelektual nasional Yudi Latif di Gedung Indonesia Menggugat (GIM), Kota Bandung, Senin (1/6/2026). Dalam kesempatan tersebut, Yudi menekankan pentingnya mewujudkan demokrasi ekonomi sebagai jalan untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih merata di Indonesia.
Mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu menilai demokrasi Indonesia pascareformasi cenderung berkembang menjadi demokrasi politik yang lebih menguntungkan kelompok elite dibandingkan masyarakat luas.
“Kalau demokrasi tidak menghasilkan persatuan dan keadilan sosial, berarti ada masalah dalam cara kita mengembangkannya. Peringatan Hari Pancasila 2026 harus menciptakan demokrasi ekonomi dengan titik keadilan yang lebih baik di negeri ini, bukan kesenjangan yang makin terjadi,” ujar Yudi di hadapan ratusan peserta yang memadati gedung bersejarah tempat Bung Karno pernah membacakan pledoinya pada 1930.
Menurut Yudi, lebih dari dua dekade reformasi menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah praktik demokrasi di Indonesia telah memperkuat integrasi nasional atau justru memperuncing fragmentasi elite dan kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa persatuan dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
“Tanpa keadilan, persatuan akan rapuh. Sebaliknya, keadilan membutuhkan persatuan sebagai fondasinya,” katanya.
Selain itu, Yudi mengajak generasi muda untuk memahami Pancasila sebagai nilai universal yang lahir dari kesadaran, bukan sekadar kewajiban formal yang dipaksakan.
“Belajar Pancasila harus membuat orang merasa ikut memiliki, bukan kewajiban yang dipaksakan. Itu panggilan nurani,” ujarnya.
Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh MMS, di antaranya Ketua Badan Pagawe MMS Andri Perkasa Kantaprawira, Prof. Ganjar Kurnia, Nu’man Abdul Hakim, Dr. Eni Sumarni, Dr. Ernawan S. Koesoemaatmadja, serta Hendi Kuncara Garnita. Hadir pula berbagai komunitas mahasiswa dan perwakilan suku Aceh, Batak, Lampung, Minang, hingga Tionghoa di Tanah Sunda.
Dalam kesempatan yang sama, Andri Perkasa Kantaprawira menyampaikan bahwa MMS tengah mendorong dua gagasan besar sebagai bagian dari visi organisasi, yakni agenda Sunda Sarakan dan Sunda Negara.
Menurutnya, gagasan pertama diwujudkan melalui penyusunan Rancangan Undang-Undang Sistem Perekonomian Indonesia yang dipimpin Pinisepuh I MMS, Burhanuddin Abdullah. RUU tersebut disusun berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang mengatur sistem perekonomian nasional dan pengelolaan sumber daya alam.
Sementara gagasan kedua diwujudkan melalui penguatan implementasi sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dengan fokus pada penguatan sistem demokrasi dan permusyawaratan rakyat.
“Tujuan besar acara ini adalah memperkuat kembali sistem fungsional permusyawaratan dan perwakilan rakyat guna meneguhkan sistem politik Indonesia,” kata Andri.
Ia juga menyinggung pentingnya pembentukan daerah otonomi baru di Jawa Barat. Menurutnya, jumlah penduduk Jawa Barat yang mencapai sekitar 50 juta jiwa tidak sebanding dengan jumlah kabupaten/kota yang hanya 27, sehingga berpengaruh terhadap besaran transfer fiskal dari pemerintah pusat.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati, menyoroti persoalan ketimpangan fiskal yang menurutnya masih dialami Jawa Barat. Ia menilai kontribusi besar Jawa Barat terhadap perekonomian nasional belum sepenuhnya diimbangi dengan perhatian yang setara dari pemerintah pusat.
Senada dengan itu, Dewan Pakar MMS Alamsyah Saragih menegaskan bahwa keadilan dalam kehidupan berbangsa tidak hanya ditentukan oleh ideologi, tetapi juga oleh adanya konsensus yang adil di antara para elite politik mengenai arah dan tata kelola negara.
“Tanpa itu, maka kondisi tidak akan stabil dan berkelanjutan. Karena itu, masyarakat Sunda harus mampu meningkatkan posisi tawarnya agar tercipta konsensus yang adil,” ujarnya.
MMS juga berencana menjadikan Gedung Indonesia Menggugat sebagai pusat diskusi kebangsaan yang dilengkapi dengan situs web dan perpustakaan untuk menyimpan berbagai pemikiran tokoh BPUPKI, PPKI, serta para pahlawan bangsa. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi pemimpin baru dengan gagasan yang orisinal dan berakar pada nilai-nilai kebangsaan.
