Oleh: Dr. Aries Musnandar & Dr. Muhammad Effendi, M.Si.
Oleh: Dr. Aries Musnandar & Dr. Muhammad Effendi, M.Si.Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi strategis bagi masa depan SDM Indonesia. Namun, ancaman terbesar program ini bukan pada anggaran, melainkan pada model eksekusi yang sentralistik dan birokratis. Jika dikelola secara top-down, MBG rentan terjebak dalam inefisiensi logistik, mark-up vendor besar, hingga hilangnya rasa memiliki (sense of belonging) dari masyarakat.
Sejarah mengajarkan bahwa rantai birokrasi yang panjang selalu melahirkan masalah asimetri informasi. Aparat di tingkat pusat atau daerah tidak akan pernah bisa memantau kualitas higienitas lauk-pauk atau ketepatan jam hidang di ribuan sekolah di pelosok secara real-time. Ketika program berskala masif dipaksakan berjalan lewat satu pintu komando birokrasi, yang terjadi adalah kelambatan respons terhadap dinamika lapangan dan potensi kebocoran anggaran yang sistemik.
Solusinya adalah desentralisasi fiskal dan operasional: kembalikan eksekusi kepada Komite Sekolah.* Pemerintah cukup bertindak sebagai regulator dan penyalur dana langsung (direct funding) ke rekening sekolah, sementara komite yang melibatkan perwakilan orang tua murid bertindak sebagai motor penggerak utama.
Mengapa strategi ini jauh lebih efektif dan akuntabel?
- Orang Tua sebagai Auditor Terbaik: Tidak ada pengawas yang lebih jujur daripada orang tua yang memastikan makanan anak mereka sendiri bersih, sehat, dan bergizi. Ini adalah sistem quality assurance alami yang lahir dari insting proteksi kultural, jauh lebih efektif ketimbang formalitas laporan inspektorat.
- Multiplier Effect Ekonomi Lokal: Dana MBG akan langsung berputar di ekosistem sekitar sekolah. Dengan memprioritaskan vendor katering lokal, petani sayur, dan peternak terdekat, program ini sekaligus menggerakkan ekonomi akar rumput, alih-alih mengalirkan keuntungan ke rekening korporasi besar di ibu kota.
- Pemberdayaan Sipil Bebas Intimidasi: Operasional harian harus murni menjadi ranah pemberdayaan masyarakat sipil, tanpa perlu melibatkan aparat keamanan. Kehadiran instrumen pengawasan yang eksesif justru berisiko mematikan inisiatif warga dan menciptakan ruang ketegangan baru di lingkungan pendidikan.
Sebagai gantinya, aspek akuntabilitas dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pemantauan berbasis aplikasi digital yang transparan—di mana menu harian, porsi gizi, dan laporan serapan anggaran diunggah oleh Komite Sekolah secara terbuka—akan mempermudah pemantauan publik. Audit acak berkala (random audit) oleh inspektorat yang bekerja sama dengan LSM independen sudah lebih dari cukup untuk menjaga integritas program.
Kita bisa meniru keberhasilan Brasil dengan program PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar)-nya. Mereka mewajibkan minimal 30% anggaran pangan sekolah dibeli langsung dari pertanian keluarga lokal lewat pengawasan ketat dewan sekolah yang melibatkan orang tua. Pola desentralisasi ini terbukti sukses menurunkan angka malnutrisi anak sekaligus mendongkrak pendapatan masyarakat perdesaan secara signifikan.
MBG tidak boleh sekadar dipandang sebagai proyek pengadaan barang atau infrastruktur pangan yang kaku. Ia harus bertransformasi menjadi sebuah gerakan sosial. Ketika komunitas sekolah diberikan kepercayaan penuh, ruang partisipasi, dan tanggung jawab moral, mereka akan menjaga keberlanjutan program ini dengan sepenuh hati.
Profil Penulis
- Dr. Aries Musnandar: Dosen di Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang. Memiliki pengalaman luas di dunia usaha dan dunia industri (DUDI) sebelum berkecimpung penuh di dunia pendidikan. Sebagai praktisi dan akademisi, ia telah menulis ratusan artikel pengembangan SDM, kebijakan publik,literasi digital dan transformasi pendidikan, dan lain-lain
- Dr. Muhammad Effendi, M.Si.: Doktor lulusan Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), praktisi dan pemerhati pendidikan, serta pendiri Yayasan Pendidikan Islam Al-Munawwar Bekasi, Indonesia.
