JAKARTA —FusilatNews.-– Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DKI Jakarta menggelar Pengajian Bulanan dalam rangka memperingati Hari Bermuhammadiyah di Markas Dakwah Muhammadiyah DKI Jakarta, Jalan Kramat Raya No. 49, Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (4/7/2026). Kegiatan yang dipimpin Ketua PWM DKI Jakarta H. Abu Bakar itu menghadirkan Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, yang juga menjabat Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah.
Dalam tausiyahnya, Dzulfikar menekankan bahwa tradisi Muhammadiyah tidak pernah menjadikan jabatan politik sebagai ukuran utama keberhasilan kader. Menurutnya, yang lebih dihargai adalah karya nyata, dedikasi, dan kontribusi kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat.
“Muhammadiyah tidak terlalu kagum jika kadernya menjadi menteri. Yang lebih penting adalah bagaimana kader mampu melahirkan prestasi, membangun karakter umat, serta memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, budaya Muhammadiyah selama ini lebih menekankan pembinaan manusia, pendidikan, dan pengabdian sosial dibandingkan pencapaian kekuasaan politik.
Tantangan SDM Pekerja Migran
Dalam kesempatan itu, Dzulfikar juga berbagi pengalaman sejak bergabung di Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Menurutnya, lingkungan kementerian yang kini dipimpinnya memiliki keberagaman latar belakang organisasi keagamaan.
“Di kementerian banyak simbol Nahdlatul Ulama, mulai dari nama masjid hingga ruangan yang menggunakan nama KH Abdurrahman Wahid. Mitra kami yang mencapai sekitar 500 pekerja migran juga banyak berasal dari kalangan Ansor,” katanya.
Namun, ia menegaskan bahwa perbedaan latar belakang organisasi tidak menjadi persoalan selama seluruh pihak bekerja untuk kepentingan bangsa dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Dzulfikar menyoroti masih rendahnya kualitas sumber daya manusia pekerja migran Indonesia, terutama dalam penguasaan bahasa asing dan kompetensi kerja. Padahal, menurutnya, peluang kerja di sejumlah negara maju, termasuk Jerman, sangat terbuka.
“Permintaan tenaga kerja Indonesia cukup tinggi, tetapi banyak peluang belum bisa dipenuhi karena keterbatasan kemampuan bahasa dan kompetensi,” ujarnya.
Karena itu, ia mendorong organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah agar lebih aktif menyelenggarakan pelatihan keterampilan dan kursus bahasa asing bagi generasi muda.
Menurutnya, persaingan tenaga kerja global kini semakin ketat, terutama dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) yang telah mengubah berbagai sektor industri.
“AI mampu mempercepat proses produksi, termasuk industri fesyen yang kini bisa membuat pakaian hanya berdasarkan hasil pemindaian tubuh pelanggan. Dunia berubah sangat cepat dan kita harus menyiapkan SDM yang mampu bersaing,” katanya.
Jangan Wariskan Generasi Lemah
Mengutip ajaran Al-Qur’an, Dzulfikar mengingatkan pentingnya menyiapkan generasi yang kuat secara ilmu, karakter, dan ekonomi.
“Al-Qur’an mengingatkan agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah. Setiap zaman memiliki tantangan dan pahlawannya sendiri. Karena itu Muhammadiyah harus terus melahirkan generasi unggul,” ujarnya.
Ia juga menceritakan pengalamannya bertemu pekerja migran asal Gresik yang bekerja sebagai koki di Rumania dengan penghasilan tinggi karena memiliki keterampilan yang dibutuhkan.
Pengajian Bulanan Muhammadiyah DKI
Ketua PWM DKI Jakarta H. Abu Bakar dalam sambutannya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pengajian yang berasal dari unsur Pimpinan Wilayah Aisyiyah, organisasi otonom Muhammadiyah, pimpinan cabang dan ranting, serta berbagai elemen persyarikatan.
Hadir di antaranya jajaran Pimpinan Wilayah Aisyiyah DKI Jakarta, pengurus Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), para dosen, tokoh masyarakat, dan kader Muhammadiyah dari berbagai wilayah di Jakarta.
Abu Bakar mengatakan pengajian bulanan yang diselenggarakan setiap Sabtu pertama setiap bulan menjadi sarana memperkuat ukhuwah, memperdalam pemahaman keislaman, sekaligus memperkuat komitmen dakwah Muhammadiyah.
Ia juga mengingatkan bahwa warga Muhammadiyah tetap memiliki kebebasan menyampaikan aspirasi sebagai warga negara, namun aktivitas politik praktis tidak boleh mengatasnamakan organisasi tanpa keputusan resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
“Kader Muhammadiyah boleh berpartisipasi sebagai warga negara, tetapi organisasi memiliki mekanisme dan garis kebijakan sendiri yang harus dihormati,” ujarnya.
Pengajian berlangsung dalam suasana hangat dan diakhiri dengan silaturahmi antarwarga Muhammadiyah serta diskusi mengenai penguatan dakwah, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia di tengah tantangan global.
