Jakarta-FusilatNews – Ada ironi yang sulit diabaikan. Di saat pemerintah terus mengajak rakyat berhemat, memangkas anggaran di berbagai sektor, dan mengakui bahwa ekonomi belum sepenuhnya pulih, justru muncul kabar TVRI menggelontorkan sekitar Rp1,3 triliun untuk memperoleh paket hak media FIFA.
Memang, manajemen TVRI menjelaskan bahwa angka itu bukan hanya untuk Piala Dunia 2026, melainkan juga mencakup beberapa turnamen FIFA lainnya hingga 2027. Penjelasan tersebut penting. Namun, ia tidak otomatis menghapus pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk pengeluaran sebesar itu?
Pertanyaan itu lahir bukan karena publik anti-sepak bola. Piala Dunia adalah pesta olahraga terbesar di planet ini. Menyiarkannya merupakan kebanggaan bagi setiap lembaga penyiaran nasional. Yang dipersoalkan adalah konteksnya.
Ekonomi Indonesia sedang berjalan di atas jalan yang tidak sepenuhnya mulus. Nilai tukar rupiah masih menghadapi tekanan. Daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih. Di berbagai daerah, pemutusan hubungan kerja masih terjadi. Banyak keluarga harus menyesuaikan pengeluaran agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi.
Dalam situasi seperti itu, setiap rupiah uang negara semestinya memiliki standar pertanggungjawaban yang lebih tinggi.
Pemerintah selama ini kerap menggunakan istilah “efisiensi”. Kementerian diminta mengencangkan ikat pinggang. Program-program dipilah berdasarkan skala prioritas. Bahkan perjalanan dinas dan belanja operasional dipangkas atas nama penghematan.
Karena itu, publik berhak bertanya: apakah prinsip yang sama juga diterapkan terhadap belanja hak siar olahraga bernilai triliunan rupiah?
Perdebatan kemudian melebar ketika beredar klaim bahwa nilai kontrak Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Klaim tersebut hingga kini belum dapat diverifikasi karena FIFA tidak membuka nilai kontrak setiap negara dan setiap paket hak siar memiliki cakupan yang berbeda. Karena itu, membandingkan angka antarnegara tanpa dokumen resmi tentu tidak dapat dijadikan kesimpulan.
Namun, bahkan tanpa perbandingan itu pun, angka Rp1,3 triliun sudah cukup besar untuk memancing diskusi publik.
Persoalannya bukan sekadar mahal atau murah. Persoalannya adalah prioritas.
Di negara yang masih bergulat dengan persoalan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial, setiap belanja publik harus mampu menjawab satu pertanyaan sederhana: manfaat apa yang diterima masyarakat sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?
Lembaga penyiaran publik memang memiliki fungsi menghadirkan tontonan yang berkualitas dan menjangkau seluruh rakyat. Tetapi statusnya sebagai lembaga publik juga membuatnya memikul kewajiban moral yang lebih berat: menjelaskan secara terbuka mengapa uang dalam jumlah sangat besar layak dibelanjakan.
Piala Dunia akan berlangsung selama sebulan. Euforia akan berlalu ketika peluit akhir dibunyikan. Yang akan tinggal lebih lama adalah pertanyaan tentang bagaimana negara menetapkan prioritas di tengah ruang fiskal yang semakin sempit.
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah negara bukanlah seberapa megah pesta yang dapat ditayangkan di layar kaca, melainkan seberapa bijak ia membelanjakan setiap rupiah uang rakyat.
