Dolar tidak pernah ikut kampanye. Ia tidak menghadiri rapat kabinet. Ia juga tidak mendengar pidato-pidato optimistis di podium. Tetapi setiap hari dolar memberikan penilaiannya sendiri terhadap sebuah pemerintahan. Penilaian itu sederhana: berapa rupiah yang harus dibayar untuk mendapatkan satu dolar.
Kini jawabannya mendekati Rp18.000.
Angka itu mungkin hanya deretan digit di layar bank atau aplikasi telepon genggam. Namun bagi sebuah negara, ia adalah bahasa yang paling jujur. Pasar bisa dibujuk oleh slogan. Investor bisa menghadiri forum investasi. Tetapi nilai tukar sulit diajak berpura-pura.
Presiden Prabowo Subianto mewarisi ekonomi yang tidak ringan. Beban utang, defisit fiskal yang harus dijaga, perlambatan ekonomi dunia, dan ketidakpastian geopolitik sudah ada sebelum ia memasuki Istana. Tidak adil jika seluruh pelemahan rupiah ditimpakan kepadanya.
Tetapi sejarah juga tidak mencatat alasan. Sejarah mencatat hasil.
Hampir dua tahun setelah pergantian pemerintahan, rupiah belum menunjukkan daya tahan yang lebih baik. Janji pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kepercayaan pasar terhadap mata uang nasional. Di sinilah ironi itu muncul. Pemerintah berbicara tentang Indonesia yang semakin kuat, tetapi simbol paling konkret dari kekuatan ekonomi—nilai tukar rupiah—justru masih tertatih.
Ada yang mengatakan penyebabnya adalah Amerika Serikat. Suku bunga tinggi membuat modal kembali ke sana. Ada pula yang menunjuk pada perang, harga minyak, atau ketegangan geopolitik. Semua benar. Tetapi semua negara menghadapi badai yang sama. Pertanyaannya bukan apakah badai datang, melainkan siapa yang memiliki kapal paling kokoh.
Indonesia tampaknya belum termasuk di antara mereka.
Pasar keuangan bekerja dengan logika yang dingin. Ia tidak menilai niat baik, melainkan konsistensi. Ia tidak membeli optimisme, melainkan kepastian. Setiap kebijakan yang dianggap membebani anggaran, setiap sinyal yang membingungkan dunia usaha, setiap keraguan terhadap disiplin fiskal, akan segera diterjemahkan menjadi satu hal: permintaan dolar meningkat, rupiah melemah.
Maka penguatan rupiah sesungguhnya bukan semata urusan Bank Indonesia. Bank Sentral hanya memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi. Yang menentukan apakah api itu terus menyala adalah kualitas bangunan ekonomi yang dibangun pemerintah.
Masalahnya, hingga kini pemerintah masih tampak sibuk mengejar target-target besar yang membutuhkan pembiayaan luar biasa besar. Program makan bergizi gratis, proyek-proyek strategis, pembangunan infrastruktur, swasembada pangan, industrialisasi, hingga ambisi pertumbuhan ekonomi delapan persen—semuanya memerlukan uang. Pertanyaannya sederhana: dari mana uang itu berasal?
Pasar selalu mencurigai jawaban yang tidak jelas.
Dalam ekonomi modern, kepercayaan adalah mata uang yang lebih mahal daripada dolar. Sekali hilang, ongkos untuk mendapatkannya kembali sangat besar. Investor tidak hanya menghitung laba. Mereka menghitung risiko. Dan risiko terbesar bukanlah inflasi atau suku bunga, melainkan ketidakpastian arah kebijakan.
Karena itu, rupiah yang terus berada di sekitar Rp18.000 bukan sekadar persoalan kurs. Ia adalah pesan. Pesan bahwa pasar masih menunggu bukti, bukan janji.
Tentu masih terlalu dini menyimpulkan kegagalan. Pemerintahan Prabowo masih memiliki waktu untuk membuktikan bahwa fondasi ekonomi Indonesia dapat diperkuat. Reformasi birokrasi, kepastian hukum, efisiensi belanja negara, pengendalian defisit, serta keberanian memperbaiki iklim investasi akan jauh lebih efektif daripada pidato yang berapi-api.
Sebab pada akhirnya, mata uang tidak mengenal retorika.
Rupiah hanya mengenal kepercayaan.
Dan selama kepercayaan itu belum tumbuh, setiap kali rakyat menatap papan kurs di bank atau money changer, mereka akan membaca sebuah kalimat yang tidak pernah diucapkan pemerintah: negara ini masih belum cukup kuat untuk membuat mata uangnya dihargai lebih tinggi.
