Fusilatnews – Di tengah riuhnya percakapan publik yang semakin bising oleh media sosial, muncul satu nama yang terasa ganjil sekaligus menggelitik: Fufufafa. Sosok ini bukan tokoh formal, bukan pula intelektual dengan rekam jejak akademik yang mapan. Namun, ia hadir sebagai simbol—atau mungkin karikatur—dari kebebasan berekspresi yang kerap melampaui batas kewajaran.
Ironisnya, dalam lanskap kritik terhadap kekuasaan, respons Prabowo Subianto justru memperlihatkan paradoks yang menarik. Kritik yang datang dari kalangan intelektual—yang disampaikan dengan data, argumen, dan kerangka berpikir sistematis—sering kali direspons dengan ketegangan, bahkan resistensi yang lebih keras. Sebaliknya, serangan liar, kasar, dan tak terukur seperti yang diasosiasikan dengan “Fufufafa” justru seolah dibiarkan menguap begitu saja.
Di titik ini, publik mulai bertanya: siapa sebenarnya yang dianggap ancaman?
Fufufafa, dalam banyak hal, hanyalah manifestasi dari kegaduhan digital. Ia tidak menawarkan kerangka berpikir, tidak pula membawa narasi besar tentang arah bangsa. Ia sekadar menyerang—kadang personal, sering kali tanpa dasar yang kuat. Namun, justru karena itulah, ia tidak berbahaya dalam pengertian strategis. Ia tidak menggerakkan kesadaran kolektif, tidak membangun opini publik yang berlapis, dan tidak menciptakan tekanan intelektual terhadap kekuasaan.
Sebaliknya, para intelektual—dengan segala keterbatasan dan idealismenya—memiliki daya rusak yang jauh lebih besar bagi kekuasaan yang anti-kritik. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga membongkar. Mereka tidak sekadar bersuara, tetapi juga menyusun argumen yang bisa diuji dan dipertanggungjawabkan. Dalam dunia politik, kritik semacam ini jauh lebih berbahaya dibandingkan sekadar cacian kosong.
Di sinilah letak persoalannya. Ketika kekuasaan lebih “ganas” terhadap kritik intelektual dibandingkan dengan serangan vulgar yang tidak berdasar, maka yang sedang dipertahankan bukan sekadar citra, melainkan kontrol atas narasi. Kritik intelektual berpotensi mengubah cara publik berpikir, sementara serangan ala Fufufafa hanya menghibur—atau paling jauh, mengganggu sesaat.
Netizen, sebagaimana disebutkan, merasa telah “sepakat” mengetahui siapa Fufufafa. Jejak digital dianggap cukup untuk mengidentifikasi. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukanlah siapa dia secara personal, melainkan apa yang ia representasikan. Ia adalah gejala dari ruang publik yang kehilangan standar—di mana batas antara kritik dan caci maki menjadi kabur.
Namun, sikap abai terhadap fenomena ini juga bukan tanpa risiko. Ketika serangan-serangan tak bermutu dibiarkan, sementara kritik berbasis nalar ditekan, maka ruang publik akan perlahan mengalami degradasi. Yang tersisa hanyalah kebisingan tanpa makna—sebuah arena di mana yang paling keras bukan yang paling benar, melainkan yang paling didengar.
Pada akhirnya, esai ini tidak sedang membela Fufufafa, apalagi mengagungkan gaya kritik yang serampangan. Sebaliknya, ini adalah cermin bagi kekuasaan: bahwa ukuran ancaman seharusnya bukan ditentukan oleh seberapa keras suara itu terdengar, melainkan seberapa dalam ia menggugah kesadaran.
Jika intelektual dianggap musuh, sementara kebisingan dianggap angin lalu, maka yang sedang dihadapi bukan sekadar kritik—melainkan ketakutan terhadap pikiran itu sendiri.
