FusilatNews – Ada satu asumsi yang terlalu naif untuk dipertahankan: bahwa kekuasaan tidak tahu. Dalam era digital yang serba terlacak, hampir mustahil bagi lingkar kekuasaan—terlebih di level Prabowo Subianto—untuk benar-benar “tidak mengetahui” siapa di balik sebuah akun yang konsisten menyerang dirinya.
Jika publik saja, dengan alat seadanya, merasa mampu menelusuri jejak Fufufafa, maka menjadi janggal bila negara—dengan seluruh perangkat intelijen dan akses datanya—bersikap seolah tidak peduli.
Pertanyaannya lalu bergeser: bukan lagi siapa Fufufafa, melainkan mengapa Fufufafa dibiarkan?
Di sinilah spekulasi mulai menemukan pijakan rasionalnya.
Kemungkinan pertama: Prabowo tahu, tetapi memilih diam karena ia melihat siapa yang berdiri di belakang akun itu. Dalam politik, identitas bukan sekadar nama—ia adalah jaringan, kekuatan, dan kepentingan. Jika Fufufafa bukan sekadar individu, melainkan representasi dari kelompok tertentu—entah itu lingkar kekuasaan lain, relasi strategis, atau bahkan bagian dari kompromi politik—maka diam bisa menjadi pilihan yang lebih “rasional” daripada konfrontasi terbuka.
Kemungkinan kedua: membiarkan Fufufafa justru bagian dari kalkulasi. Serangan yang terlalu vulgar, terlalu kasar, dan terlalu jauh dari batas kewajaran sering kali kontraproduktif bagi penyerangnya sendiri. Dalam logika komunikasi politik, ini dikenal sebagai self-discrediting attack. Dengan kata lain, Fufufafa tidak perlu dilawan—ia akan runtuh oleh bobotnya sendiri.
Namun, di balik itu semua, ada kemungkinan yang lebih subtil—dan justru lebih mengganggu.
Bagaimana jika Prabowo tidak melawan karena ia tahu bahwa setiap respons justru akan membuka ruang bagi pengungkapan yang lebih luas? Bahwa di balik serangan-serangan itu, ada fragmen kebenaran, atau setidaknya potensi untuk menggali sisi-sisi yang selama ini tidak ingin muncul ke permukaan?
Dalam politik, diam sering kali bukan tanda lemah—tetapi juga bukan selalu tanda kuat. Kadang, diam adalah strategi untuk membatasi kerusakan.
Kemungkinan ketiga—yang tak kalah menarik—adalah bahwa keberadaan Fufufafa justru memiliki fungsi tersendiri dalam ekosistem politik. Ia menjadi semacam “katup pelepas tekanan,” tempat di mana kemarahan publik, kebencian, dan sentimen negatif menemukan salurannya. Selama energi itu terserap dalam bentuk serangan yang tidak terstruktur, maka ia tidak akan berkembang menjadi kritik yang sistematis dan berbahaya.
Dengan kata lain, Fufufafa bukan ancaman—ia justru alat, sadar atau tidak.
Di titik ini, kita melihat pergeseran yang lebih dalam: dari sekadar konflik antara individu menjadi permainan narasi yang lebih kompleks. Yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi personal, tetapi juga bagaimana ruang publik dikendalikan—mana suara yang diredam, mana yang dibiarkan, dan mana yang justru “dipelihara.”
Maka wajar jika muncul kesan bahwa Prabowo lebih keras terhadap para intelektual. Karena intelektual tidak bisa dijadikan alat. Mereka tidak mudah diarahkan, tidak bisa dikendalikan oleh algoritma kemarahan, dan tidak bisa direduksi menjadi sekadar kebisingan.
Fufufafa bisa dibiarkan. Intelektual tidak.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang Fufufafa bukan lagi soal identitas, tetapi soal pilihan politik: apa yang dilawan, apa yang diabaikan, dan apa yang sengaja dipelihara.
Dan dalam pilihan-pilihan itulah, kita bisa membaca bukan hanya strategi seorang Prabowo—tetapi juga wajah kekuasaan itu sendiri.
