Ombudsman Tuding Zulhas Terlibat Kongkalikong Penerbitan Izin Impor Bawang Putih,

Sementara itu, ada pemohon lain yang baru mengajukan penerbitan SPI pada 13 Juli 2023, dan sudah mendapatkan izin pada 27 Juli 2023.

“Pelapor menduga permasalahan yang dialaminya disebabkan oleh permainan Menteri Perdagangan dan oknum Kementerian Perdagangan dengan inisial SA,” ujar Yeka

Akan tetapi, Yeka menyatakan Ombudsman tidak satu pendapat dengan dugaan pelapor. Menurut Yeka, kewenangan penerbitan SPI berada di tangan Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan atas nama Menteri Perdagangan.

Sehingga, titik pemeriksaan Ombudsman difokuskan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag yang saat ini dijabat oleh Budi Susanto.

“Ini saya jawab karena nanti pasti menjadi pertanyaan, mengapa bukan Menteri Perdagangan yang jadi terlapornya, tetapi dirjen daglu. Karena sudah ada pendelegasian,” kata dia.

Menurut  Yeka, sesuai Pasal 49 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 8 ayat (1) Permendag Nomor 20/2021 jo Permendag Nomor 25/2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Yeka menjelaskan berdasarkan Pasal 1 angka 23 juncto Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Apabila ada desas desus yang menyebutkan staf ahli Menteri Perdagangan terlibat,  itu kewenangan Ombudsman untuk mengumumkannya. Karenaa , Ombudsman hanya bermain di ranah sesuai regulasi yang ada.

“Kalau memang regulasinya sudah mengamanatkan kepada Dirjen Perdagangan Luar negeri, maka kami berhenti di tahap itu,” kata dia