*Oleh: Malika Dwi Ana
*Oleh: Malika Dwi AnaPalestina kini bagaikan dua pulau terpencil di lautan pendudukan: Tepi Barat dan Gaza, ibarat Banten dan Bandung, terpisah jauh, dan tak pernah benar-benar satu. Fatah menguasai Tepi Barat, Hamas bertahan di Gaza—dua faksi yang ideologinya bagaikan minyak dan air, mustahil menyatu. Namun, perpecahan ini bukan sekadar drama internal; ia adalah celah yang sengaja dilebarkan oleh kekuatan global untuk memotong-motong Palestina hingga tak bersisa. Dengan skema licik bertajuk two-state solution dan manuver terbaru seperti proposal Tony Blair, Gaza kini diambang menjadi koloni internasional, sementara Tepi Barat terancam lenyap ke pelukan Yordania sebagai pengungsi. Di balik semua ini, cita-cita Israel Raya berbasis doktrin agama “Tanah Perjanjian” mengintai, dan siap menelan Palestina dalam perang suci yang disamarkan sebagai diplomasi.
Gaza: Dari Benteng Perlawanan ke Koloni Transisi
Bayangkan Gaza, yang sudah remuk oleh serangan Israel—65.000 nyawa melayang sejak Oktober 2023—kini diincar untuk diambil alih lewat skema Tony Blair. Proposal Gaza International Transitional Authority (GITA), yang didukung AS, Uni Emirat, dan sekutu Teluk, menempatkan Blair sebagai “penguasa sementara” di Gaza hingga lima tahun. Tujuannya? Bukan membebaskan Gaza, tapi “menstabilkannya” dengan cara menghapus Hamas, yang dicap teroris oleh Barat sejak lama. Pasukan multinasional berlabel PBB akan jadi penjaga, sementara polisi sipil “netral” dibentuk untuk menjinakkan perlawanan. Ini bukan rekonstruksi; tapi ini kolonialisme berwajah modern, di mana Blair Institute—yang pernah melontarkan ide “Trump Riviera” untuk menjadikan Gaza resor mewah—berperan sebagai pengelola reruntuhan.
Hamas, yang bagi sebagian rakyat Palestina adalah simbol perlawanan, kini dikucilkan sebagai separatis yang “membahayakan perdamaian.” Cap teroris ini bukan sekadar label; ia adalah alat untuk melegitimasi pengusiran dan aneksasi. Dengan Gaza di bawah kendali internasional, Israel tak perlu lagi repot-repot menyerang secara terbuka. Mereka cukup menunggu transisi selesai, lalu mencaplok Gaza sebagai bagian dari wilayah mereka dengan dalih keamanan. Two-state solution yang digadang-gadang sebagai jalan damai justru menjadi jembatan bagi Israel untuk mencaplok Gaza secara legal. Gaza bukan lagi Palestina; ia adalah laboratorium kolonialisme abad 21.
Tepi Barat: Menuju Pengusiran ke Yordania
Jika Gaza hilang, yang tersisa hanyalah Tepi Barat—dan itu pun sudah compang-camping. Wilayah ini bukan lagi “sebagian dikuasai Yordania” sejak Israel merebutnya pada 1967, meski Yordania pernah melakukan aneksasi pada 1950 dan memberi kewarganegaraan pada pengungsi Palestina. Kini, narasi berbahaya “Yordania sebagai tanah air alternatif” digaungkan oleh sayap kanan Israel. Mereka ingin warga Palestina di Tepi Barat didorong ke Yordania, bukan sebagai warga penuh, melainkan sebagai pengungsi yang jadi beban demografis. Yordania, dengan 60% populasinya keturunan Palestina, sudah tegas menolak: Raja Abdullah II bersumpah tak akan menerima satu pun pengungsi lagi, demi menjaga identitas nasionalnya. Tapi tekanan tak berhenti—pemukiman ilegal Israel terus merangsek, blokade menggila, dan warga Palestina di Tepi Barat perlahan didesak hingga tak punya tempat lagi.
Ini bukan kebetulan. Ini adalah strategi sistematis untuk memotong Palestina hingga tinggal nama. Dengan Gaza diambil alih otoritas internasional dan Tepi Barat tergerus pemukiman, Palestina sebagai entitas politik semakin mustahil. Two-state solution bukanlah solusi; ia adalah alat untuk memecah belah dan melemahkan. Dunia yang mengakui Palestina sebagai negara—seperti Denmark baru-baru ini—justru merestui skenario yang mengamputasi Gaza dan mendorong Tepi Barat ke jurang pengungsian.
Israel Raya: Perang Agama di Balik Topeng Diplomasi
Di balik semua ini, ada agenda yang lebih gelap: Israel Raya, sebuah visi ekspansionis yang berakar pada doktrin agama. “Tanah Perjanjian” dalam Kitab Kejadian (15:18-21) menjanjikan wilayah dari Sungai Nil hingga Efrat—meliputi Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, Suriah, bahkan sebagian Irak dan Arab Saudi. Israel yang awalnya diaspora yang menyebar ke seluruh dunia, kini menginginkan membuat negara tersendiri dengan dalih doktrin agama yang bertajuk tanah yang dijanjikan. Ini bukan sekadar ambisi teritorial; ini perang suci yang dibungkus narasi mesianik. Netanyahu sendiri tak malu-malu mengakui visinya dalam wawancara baru-baru ini, setuju dengan peta “Tanah Perjanjian” yang mencakup Damaskus. Menteri seperti Smotrich dan Ben-Gvir memperkuat doktrin ini: Palestina adalah “ancaman demografis” yang harus dihapus, demi mewujudkan Israel Raya sebagai tanda akhir zaman.
Perang ini bukan lagi soal politik atau keamanan; ini adalah konflik agama yang memanfaatkan narasi “tanah suci” untuk membenarkan genosida. Islam, Kristen, Yahudi—semua jadi korban doktrin mesianik ini, tapi Palestina yang menanggung derita terbesar. Dengan Hamas dicap teroris, Gaza diambil alih, dan Tepi Barat didorong ke Yordania, Israel Raya bukan lagi mimpi—ia sedang dibangun di atas puing-puing kehancuran Palestina.
Palestina: Tinggal Nama di Peta?
Two-state solution adalah ilusi berbisa. Ia bukan jalan menuju kemerdekaan, melainkan jebakan yang memuluskan aneksasi. Proposal Blair, cap teroris pada Hamas, dan dorongan pengungsian ke Yordania adalah bagian dari skenario yang dirancang untuk menghapus Palestina dari peta. PBB, yang seharusnya menjadi penjaga keadilan, malah menjadi alat dalam permainan ini. Dunia diam, membisu, tuli, atau pura-pura tak melihat, sementara Palestina dikubur hidup-hidup.
Pertanyaannya, sampai kapan kita membiarkan agama jadi dalih untuk penjajahan? Sampai kapan rakyat Palestina harus membayar harga dari solusi yang justru menghianati mereka? Ini bukan sekadar konflik teritorial; ini adalah pemakaman kedaulatan sebuah bangsa, dibungkus dengan janji-janji perdamaian yang kosong. Waktunya dunia membuka mata: TWO-STATE SOLUTION BUKAN SOLUSI, MELAINKAN VONIS MATI BAGI PALESTINA!(MDA)
*Ujung Maghrib, 28092025
