Paling Lambat Februari 2025 kebijakan PPDB Zonasi Dihapus atau Tidak

Kebijakan ini disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.    mengatakan jika pihaknya masih mengkaji kebijakan PPDB Zonasi akan dihapus atau tidak. Hingga saat ini, pihaknya telah melakukan pengajian sebanyak tiga kali.

Mengenai informasi yang beredarAbdul Mu’ti menegaskan pihaknya belum ada keputusan apakah sistem zonasi akan dilanjutkan, diubah, atau dihapuskan. “Kita belum ada keputusan apakah kita akan melanjutkan seperti skema sekarang atau misalnya menghapuskan sama sekali atau melanjutkan dengan beberapa penyempurnaan itu semua nanti berdasarkan hasil kajian yang sekarang sedang kami selenggarakan,” ujarnya.

Ia berharap, selambat-lambatnya pada Februari 2025, keputusan dari sistem PPDB Zonasi bisa diumumkan.

“Mudah-mudahan pada bulan Februari sudah bisa kita umumkan sehingga pada tahun ajaran baru 2025-2026,” tegasnya.

Sebelumnya, isu jalur PPDB Zonasi dihapus ini muncul saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Tanwir I Pengurus Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah, Kamis (21/11/2024).

“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Menteri Pendidikan, ‘Pak, ini zonasi harus dihilangkan,” ujar Gibran, yang pada acara tersebut juga dihadiri Mendikdasmen Abdul Mu’ti.

 Sebelumnya, Wapres Gibran di depan Kepala Dinas di seluruh Indonesia saat Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah beberapa waktu lalu, juga menyinggung masalah sistem zonasi.
M
Menurutnya, meski bermanfaat, kebijakan zonasi masih menghadapi tantangan ke depan. Hal ini terkait dua hal yang masih harus ditingkatkan.

Yaitu pertama distribusi guru dan yang kedua adalah fasilitas pendidikan yang belum merata. “Zonasi, sekali lagi, ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah,” ujarnya, dilansir dari rilis Kemendikbud.