By Paman BED
By Paman BED“Merawat Akal Sehat, Menjaga Nurani Bangsa.”
Kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal dalam dunia bisnis. Sekali hilang, membangunnya kembali jauh lebih sulit daripada memperbaiki kerugian finansial. Karena itu, setiap kali terjadi skandal korupsi, manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, atau kegagalan tata kelola, pertanyaan yang hampir selalu muncul adalah: di mana fungsi pengawasan ketika semua itu terjadi?
Pertanyaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Direksi, Dewan Komisaris, atau Komite Audit. Sorotan juga mengarah kepada auditor internal, profesi yang selama ini dipercaya sebagai penjaga independen yang memberikan keyakinan (assurance) bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal berjalan sebagaimana mestinya.
Namun, di balik harapan besar tersebut, tersimpan sebuah paradoks yang jarang dibahas secara terbuka.
Auditor internal dituntut bersikap independen, objektif, dan berani mengungkapkan fakta apa adanya. Di sisi lain, dalam banyak organisasi, mereka masih berada di bawah struktur Direktur Utama. Gaji dibayarkan oleh manajemen, penilaian kinerja dilakukan oleh manajemen, promosi ditentukan oleh manajemen, bahkan masa depan karier mereka pun berada dalam kendali pihak yang pada saat tertentu justru menjadi objek audit.
Di sinilah muncul pertanyaan yang layak direnungkan.
Mungkinkah seseorang benar-benar bebas ketika masa depan profesionalnya bergantung pada pihak yang suatu hari harus dia audit?
Pertanyaan ini bukanlah tuduhan terhadap integritas auditor internal.
Sebaliknya, profesi auditor internal dibangun di atas fondasi etika yang kuat. Sebagian besar auditor bekerja dengan penuh integritas, profesionalisme, dan keberanian moral. Namun tata kelola yang baik tidak boleh bergantung semata-mata pada integritas individu.
Sistem yang baik harus mampu melindungi orang yang berintegritas ketika ia menyampaikan kebenaran.
Selama ini perusahaan telah berupaya memperkuat fungsi audit internal. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) disusun berdasarkan risk profile, hasil enterprise risk management, serta mempertimbangkan masukan Komite Audit dan Dewan Komisaris.
Ruang lingkup audit, prioritas pemeriksaan, hingga objek audit umumnya telah dibahas secara sistematis.
Semua itu merupakan kemajuan yang patut diapresiasi.
Namun pertanyaannya bukan lagi bagaimana audit direncanakan, melainkan apakah struktur organisasi telah cukup menjamin independensi auditor ketika hasil audit menyentuh kepentingan manajemen.
Paradoks tersebut sesungguhnya telah lama menjadi perhatian komunitas profesi audit internal dunia. The Institute of Internal Auditors (IIA) melalui Three Lines Model menegaskan bahwa tata kelola yang efektif bukan hanya ditentukan oleh keberadaan auditor internal, tetapi oleh kejelasan pembagian peran dalam mengelola risiko dan melakukan pengawasan.
Pada lini pertama (First Line), manajemen operasional bertanggung jawab menjalankan proses bisnis sekaligus mengendalikan risiko sehari-hari. Lini kedua (Second Line) menjalankan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, pengendalian mutu, serta fungsi-fungsi pengawasan lain yang membantu manajemen.
Sementara itu, lini ketiga (Third Line) adalah auditor internal yang memberikan independent assurance kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit mengenai efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
Model ini memperlihatkan bahwa auditor internal bukan bagian dari manajemen operasional, melainkan pemberi keyakinan independen kepada organ tata kelola perusahaan.
Namun dalam praktiknya, di sinilah paradoks kembali muncul.
Secara fungsional auditor internal memang melapor kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Akan tetapi secara administratif mereka masih berada di bawah Direktur Utama.
Artinya, independensi profesi telah dirancang dalam standar, tetapi independensi organisasi belum tentu sepenuhnya terjamin.
Inilah sebabnya mengapa banyak pakar tata kelola berpendapat bahwa independensi tidak cukup hanya dituangkan dalam Internal Audit Charter atau kode etik profesi. Independensi juga harus dibangun melalui desain kelembagaan yang mampu meminimalkan konflik kepentingan, baik yang nyata maupun yang bersifat psikologis.
Beberapa perusahaan global bahkan memilih pendekatan yang berbeda. Model co-sourcing maupun outsourcing fungsi audit internal mulai digunakan untuk area-area tertentu yang membutuhkan kompetensi khusus sekaligus independensi yang lebih kuat. Salah satu contoh yang pernah dikenal di Indonesia adalah PT Freeport Indonesia yang pada periode tertentu memanfaatkan Deloitte Indonesia dalam pelaksanaan fungsi audit internal. Pendekatan tersebut bukan berarti menjadi model terbaik bagi semua organisasi, tetapi menunjukkan bahwa sebagian perusahaan memandang independensi sebagai aset strategis yang dapat diperkuat melalui desain kelembagaan.
Tentu saja pendekatan tersebut memiliki konsekuensi. Auditor dari luar organisasi harus memahami proses bisnis perusahaan secara mendalam, menjaga kerahasiaan informasi, serta memastikan keberlanjutan pengetahuan organisasi. Karena itu, pilihan antara membangun unit audit internal sendiri, menggunakan co-sourcing, atau outsourcing sepenuhnya harus disesuaikan dengan kompleksitas bisnis, tingkat risiko, biaya, serta kebutuhan organisasi.
Yang jauh lebih penting bukanlah memilih model tertentu, melainkan memastikan bahwa model apa pun mampu menjaga objektivitas auditor dalam menjalankan tugasnya.
Perkembangan standar profesi juga semakin memperkuat arah tersebut. Global Internal Audit Standards (GIAS) yang mulai berlaku pada tahun 2025 menempatkan independensi organisasi sebagai salah satu fondasi utama fungsi audit internal. Chief Audit Executive dituntut memiliki hubungan langsung dengan Dewan atau Komite Audit sehingga dapat menyampaikan hasil audit secara objektif tanpa tekanan maupun intervensi.
Di Indonesia, pengembangan profesi ini terus didorong oleh
Perkumpulan Auditor Internal Indonesia (PAI) sebagai afiliasi nasional The Institute of Internal Auditors (IIA). Melalui pendidikan, sertifikasi, pelatihan berkelanjutan, publikasi, dan diseminasi GIAS, PAI berupaya meningkatkan kompetensi sekaligus profesionalisme auditor internal Indonesia agar sejajar dengan praktik terbaik internasional.
Namun peningkatan kompetensi saja belum cukup apabila desain organisasi masih menyisakan ruang konflik kepentingan. Auditor yang sangat kompeten pun tetap memerlukan sistem yang melindungi independensinya.
Karena itu, sudah saatnya diskusi mengenai audit internal tidak lagi berhenti pada teknik pemeriksaan, metodologi audit berbasis risiko, atau pemanfaatan teknologi digital. Yang tidak kalah penting adalah membangun desain tata kelola yang benar-benar memberikan ruang bagi auditor untuk menyampaikan kebenaran tanpa rasa takut kehilangan jabatan, promosi, ataupun masa depan kariernya.
Pada akhirnya, kualitas audit internal bukan hanya ditentukan oleh kecerdasan auditornya, tetapi juga oleh keberanian organisasi melindungi independensi profesi tersebut.
Sebab auditor internal bukanlah pencari kesalahan. Mereka adalah penjaga kepercayaan.
Dan kepercayaan hanya dapat dijaga oleh mereka yang diberi kebebasan untuk mengatakan apa yang benar, bukan apa yang ingin didengar.
Kesimpulan
Paradoks independensi auditor internal merupakan tantangan nyata dalam tata kelola modern.
Standar profesi telah menempatkan auditor internal sebagai pemberi independent assurance, tetapi dalam banyak organisasi desain kelembagaannya masih menimbulkan potensi konflik kepentingan. Oleh karena itu, penguatan fungsi audit internal tidak cukup dilakukan melalui peningkatan kompetensi, sertifikasi, atau metodologi audit semata. Yang lebih mendasar adalah memastikan bahwa sistem organisasi benar-benar melindungi independensi auditor dalam menjalankan amanah profesinya.
Saran
Sudah waktunya Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, regulator, organisasi profesi, dan kalangan akademisi bersama-sama mengevaluasi desain tata kelola audit internal di Indonesia.
Penguatan garis pelaporan fungsional kepada Dewan Komisaris, perlindungan terhadap Chief Audit Executive, penerapan penuh Global Internal Audit Standards (GIAS), serta pemanfaatan model co-sourcing atau outsourcing secara selektif layak dipertimbangkan sesuai kebutuhan organisasi.
Pada akhirnya, tata kelola yang baik bukan hanya melahirkan auditor yang berintegritas, tetapi juga menciptakan sistem yang menjaga integritas itu tetap hidup. Sebab ketika independensi terpelihara, kepercayaan akan tumbuh. Dan ketika kepercayaan tumbuh, organisasi memiliki fondasi yang lebih kokoh untuk bertahan menghadapi berbagai risiko di masa depan.
Referensi
* The Institute of Internal Auditors. Global Internal Audit Standards (GIAS), berlaku efektif 9 Januari 2025.
* The Institute of Internal Auditors. The IIA Three Lines Model: An Update of the Three Lines of Defense (2020).
* Perkumpulan Auditor Internal Indonesia. Program pengembangan profesi, sertifikasi, dan implementasi GIAS di Indonesia.
* Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance.
* Organisation for Economic Co-operation and Development. G20/OECD Principles of Corporate Governance (2023).
