Fusilatnews – Di republik ini, demokrasi kerap kalah cepat dari patroli. Pemilu boleh lima tahun sekali, tapi arah kekuasaan bisa berubah dalam satu laporan intelijen. Di tengah janji reformasi yang tak kunjung rampung, polisi justru tampil sebagai institusi paling sigap—bukan dalam menegakkan hukum, melainkan dalam menentukan siapa yang layak menang.
“Pak Presiden menangkap aspirasi rakyat supaya percepatan reformasi Polri didahulukan dari semuanya.”
Kalimat itu terdengar mulia. Bahkan heroik. Reformasi Polri seolah diletakkan sebagai kunci pembuka segala kebuntuan republik. Tapi justru di situlah masalah bermula: ketika institusi yang paling kuat kewenangannya diposisikan sebagai pintu utama perubahan, bukan sebagai objek paling rawan disalahgunakan.
“Begitu pentingnya polisi, dengan segala kewenangan yang ada.”
Pernyataan ini bukan sekadar pengakuan, melainkan alarm. Polisi hari ini bukan hanya alat penegak hukum. Ia telah menjelma menjadi aktor politik, penentu arah kekuasaan, bahkan—dalam praktik tertentu—penulis ulang hasil demokrasi.
“Mau bikin apa aja dia bisa. Mau memenangkan orang jadi gubernur bisa.”
Ini bukan hiperbola. Ini pengakuan telanjang. Dalam banyak peristiwa elektoral, bayang-bayang aparat lebih terasa daripada suara rakyat. Demokrasi menjadi prosedural, sementara hasilnya ditentukan oleh siapa yang punya akses pada kewenangan koersif.
Tak heran jika muncul istilah yang kini beredar luas di ruang publik:
“Ada parcok—partai coklat.”
Istilah ini lahir bukan dari imajinasi liar, melainkan dari pengalaman kolektif. Ketika polisi tak lagi berdiri netral, tapi berfungsi seperti partai politik tanpa logo, tanpa manifesto, namun bersenjata kewenangan.
“Mau jadi orang, mau jadi presiden, asal ada warkop, jadi bisa jadi apa aja.”
Kalimat ini satir sekaligus tragis. Negara hukum direduksi menjadi negara lobi. Keadilan dipindahkan dari ruang sidang ke meja kopi. Yang menentukan bukan konstitusi, tapi kedekatan. Bukan etik, tapi relasi.
Ironisnya, reformasi yang dijanjikan justru dimulai dari tempat yang paling membutuhkan pembatasan, bukan percepatan kekuasaan.
“Seluruh bangsa ini harus direformasi—masyarakat, perguruan tinggi juga direformasi.”
Benar. Tapi mengapa yang dipercepat justru polisi, sementara reformasi hukum, politik, dan pendidikan dibiarkan berjalan terseok? Mengapa institusi dengan rekam jejak problematik diberi ruang lebih luas, alih-alih diawasi lebih ketat?
Dalam republik yang sehat, polisi adalah alat negara, bukan penentu negara. Ia melayani demokrasi, bukan mengarahkannya. Ia menegakkan hukum, bukan menafsirkannya sesuai selera kekuasaan.
Ketika reformasi Polri dijadikan proyek utama tanpa kritik mendasar, yang lahir bukan pembaruan, melainkan deformasi.
Bukan polisi yang direformasi, tetapi demokrasi yang dipersempit.
Dan di situlah republik ini berdiri gamang:
di antara hukum yang seharusnya tegak,
dan kekuasaan yang terlalu sering merasa nyaman di balik seragam.
