Fusilatnews – Setiap banjir besar di Sumatera selalu melahirkan ritual yang sama: kunjungan elite, foto penyerahan bantuan, dan pernyataan empati yang terdengar kosong. Di tengah penderitaan warga yang kehilangan rumah, sawah, bahkan nyawa, partai-partai politik kembali tampil sebagai penonton yang pura-pura peduli. Bantuan yang diberikan—jika pun ada—nyaris tak signifikan dibanding skala kerusakan yang terjadi.
Ironisnya, parpol-parpol inilah yang selama bertahun-tahun ikut menikmati hasil dari perusakan hutan alam Indonesia, baik melalui kebijakan yang longgar, pembiaran sistematis, maupun relasi kuasa dengan korporasi ekstraktif. Banjir di Sumatera bukan sekadar bencana alam, melainkan bencana politik dan ekologis—hasil akumulasi keputusan yang disengaja.
Kontrol terhadap hutan nyaris tak pernah menjadi agenda serius partai politik. Dalam praktiknya, hutan diperlakukan sebagai komoditas elektoral: sumber dana, lahan konsesi, dan mesin pembiayaan kekuasaan. Regulasi dilonggarkan, pengawasan dilemahkan, dan pelanggaran dibiarkan. Negara kalah bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mau menegakkan aturan terhadap para pemodal yang berkelindan dengan elite partai.
Lebih problematis lagi, sejumlah ketua umum dan pengurus inti partai secara terbuka maupun terselubung terhubung dengan bisnis perkebunan sawit dan alih fungsi hutan. Dari ruang rapat partai hingga meja kebijakan, konflik kepentingan dibiarkan hidup. Mereka berbicara soal pembangunan, tetapi menutup mata terhadap hancurnya daerah tangkapan air, rusaknya ekosistem, dan hilangnya penyangga alami banjir.
Maka ketika banjir datang, publik pantas bertanya: dengan wajah apa partai-partai ini menyerahkan bantuan? Bantuan logistik beberapa truk tak akan pernah menebus jutaan hektare hutan yang hilang. Donasi simbolik tak mampu mengembalikan sungai yang mati atau tanah yang longsor. Yang lebih dibutuhkan korban bukan sekadar nasi bungkus, melainkan keadilan ekologis—sesuatu yang tak pernah diperjuangkan serius oleh parpol.
Banjir Sumatera adalah cermin kegagalan politik lingkungan. Parpol tidak bisa terus bersembunyi di balik narasi “bencana alam”. Ketika hutan digunduli, rawa dikeringkan, dan sungai dipersempit atas nama investasi, maka banjir adalah keniscayaan. Ini bukan takdir, melainkan konsekuensi.
Selama partai politik masih menjadikan hutan sebagai objek transaksi kekuasaan, selama elite partai merangkap sebagai aktor bisnis perusak lingkungan, dan selama kontrol hanya menjadi slogan kampanye, bantuan apa pun akan selalu terasa munafik.
Banjir akan terus datang. Korban akan terus berjatuhan. Dan partai-partai politik akan terus berpura-pura tak tahu bahwa mereka adalah bagian dari masalah.
